Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2027

Palangkaraya – Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum serta mewujudkan pelayanan peradilan yang mudah, transparan, dan berkeadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya membuka Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2027.

Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan.

Adapun lembaga yang dapat mengikuti seleksi meliputi:

1. Lembaga Masyarakat Sipil Penyedia Advokasi Hukum; dan/atau

2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Persyaratan Peserta Seleksi

Lembaga yang berminat mengikuti seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Pendirian yang terdaftar di Kementerian Hukum, menyertakan Struktur Kepengurusan Lembaga, dan sertifikasi akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum yang masih berlaku;

2. Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya atau terdapat perwakilan di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan melampirkan keterangan Domisili Lembaga dari kelurahan;

3. Memiliki minimal 1 (Satu) orang advokat serta wajib memiliki Kartu Tanda Advokat (KTA) Aktif/Sertifikat dan berita Acara

4. Memiliki Staf atau Anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum / Sarjana Syariah;

5. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan Oleh pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

6. Apabila menyertakan mahagiswa untuk bertugas di Posbakum Pongadilan, harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara, wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Aktif dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum I Sarjana Syariah

7. Memiliki Visi dan Misi mengenai pelayanan Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

8. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan dan Staf yang diajukan

9. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;

10. Surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas;

11. Pemberi jasa yang akan bertugas pada Pos Pelayanan Hukum ditunjuk Oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan;

12. Mengisi berkas isian Administrasi sebagaimana file terlampir

13. Hasil keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat

Tata Cara Pendaftaran

Berkas permohonan pendaftaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk:

• Hard copy: Diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Palangkaraya.

• Soft copy: Dikirimkan melalui email resmi: [email protected].

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 16 November sampai dengan 23 November 2026, pada hari kerja pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Berikut tahapan pelaksanaan seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2027:

Tahapan Kegiatan	Tanggal
Pengumuman	9–13 November 2026
Pendaftaran dan Penyampaian Berkas	16–23 November 2026
Seleksi Administrasi	24 November 2026
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	25 November 2026
Wawancara	26 November 2026
Rapat Tim Seleksi	27 November 2026
Pengumuman Hasil Seleksi	30 November 2026
Masa Sanggah	1–4 Desember 2026
Penandatanganan SPK	8 Desember 2026
Penandatanganan MoU	8 Desember 2026

Seluruh calon penyedia layanan Posbakum diharapkan senantiasa menjunjung tinggi integritas dan menjaga independensi selama proses seleksi berlangsung. Dalam rangka menjaga transparansi dan integritas, seluruh calon penyedia dilarang memberikan gratifikasi kepada Tim Seleksi maupun pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan jasa konsultasi hukum Posbakum.

Melalui proses seleksi ini, PTUN Palangkaraya berharap dapat menjaring lembaga pemberi layanan bantuan hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas guna memberikan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat tidak mampu.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan ketentuan seleksi, calon peserta dapat melihat dokumen pengumuman resmi Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2027.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatian dan partisipasi seluruh calon peserta, diucapkan terima kasih.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

• Pengumuman_Seleksi_Posbakum_2026.pdf