Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini :

---

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Adalah Sebagai Berikut :

1. Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi Publik Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang ini;

2. Setiap Orang Berhak.

• Melihat dan Mengetahui Informasi Publik;


• Menghadiri Pertemuan Publik yang Terbuka Untuk Umum Untuk Memperoleh Informasi Publik;


• Mendapatkan Salinan Informasi Publik Melalui Permohonan Sesuai Dengan Undang- Undang ini; dan/atau


• Melihat dan Mengetahui Informasi Publik;

3. Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak Mengajukan Permintaan Informasi Publik Disertai Alasan Permintaan Tersebut.

4. Setiap Pemohon Informasi Publik Berhak Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Apabila Dalam Memperoleh Informasi Publik Mendapat Hambatan atau Kegagalan Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang ini.

• *) Sumber Informasi :

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan
• Lampiran I Pedoman Pelayanan Informasi
• Lampiran II daftar Informasi Publik
• Lampiran III Bukti Pengajuan Permohonan Informasi
• Lampiran IV Register Permohonan Informasi
• Lampiran V SK PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi
• Lampiran VI Pemberitahuan Tertulis
• Lampiran VII Bukti Tanda Terima Pembayaran Biaya Pengandaan Informasi
• Lampiran VIII Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi
• Lampiran IX buku Register Keberatan
• Lampiran X Tanggapan Atas Keberatan
• Lampiran XI Lembar Pengujian Konsekuensi
• Lampiran XII Kepurusan PPID
• Lampiran XIV Keputusan PPID tentang Pengubahan Klasifikasi yang dikecualikan terhadap penetapan
• Lampiran XV Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
• Lampiran XVI Struktur Pelaksana Layanan Informasi dan Dokumentasi
• Lampiran XVII Maklumat Layanan Informasi Publik

• *) Tim Pelaksana Pelayanan Informasi (PPID) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya