Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, pada prinsipnya semua penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan. Pengadilan Tingkat Pertama berwenang menangani administrasi Pengaduan baik yang ditujukan langsung kepada Pengadilan Tingkat Pertama maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penyampaian pengaduan dapat disampaikan secara lisan, tertulis maupun elektronik, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pengaduan disampaikan secara lisan.

• 1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.


• 2. petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI


• 3. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan

b. Pengaduan disampaikan secara tertulis.
Pengaduan yang disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat:

• 1. identitas Pelapor;


• 2. identitas Terlapor jelas;


• 3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;


• 4. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; dan


• 5. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

c. Pengaduan disampaikan secara elektronik

• 1. identitas Pelapor;


• 2. identitas Terlapor jelas;


• 3. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;


• 4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.


• 5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Hak-Hak Pelapor:

• a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;


• b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;


• c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;


• d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;


• e. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan


• f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-Hak Terlapor:

• a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;


• b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;


• c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;


• d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;


• e. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan


• f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Tim Pemeriksa Penanganan Pengaduan, berwenang untuk:

• a. Melakukan pemanggilan atau meminta bantuan untuk melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan pihak terkait.


• b. Melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak terkait.


• c. Meminta salinan dan/atau diperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan.


• d. Meminta keterangan Ahli baik secara lisan maupun tertulis apabila diperlukan; dan/atau


• e. Meminta Terlapor untuk melakukan uji klinis atau laboratoris.

---

• *) Sumber Informasi :

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya