Berikut ini Adalah Biaya Pelayanan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini :

• Dasar Hukum
  Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W6-TUN4/184/K/HM.02.1/I/2023, Tentang Standar Perolehan Biaya Permohonan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Klarifikasi :

• Biaya Perolehan Informasi Dibebankan Kepada Pemohon;
• Biaya Perolehan Informasi Sebagaimana Dimaksud Butir 1 Terdiri atas Biaya Penggandaan (misalnya fotokopi) Informasi yang Dimohonkan Serta Biaya Transportasi Untuk Melakukan Penggandaan Tersebut;
• Biaya Penggandaan Sebagaimana Dimaksud Butir 2 Adalah Biaya Riil yang Ditetapkan Oleh Penyedia Jasa Pelayanan Penggandaan;
• Atasan PPID Menetapkan Biaya Riil Transportasi Untuk Melakukan Penggandaan Informasi Sebagaimana Dimaksud Butir 2 Dengan Memperhatikan Kondisi Wilayah, Dalam Hal Biaya Tersebut Diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan);
• Terhadap Permohonan Informasi Mengenai Penggandaan Putusan atau Penetapan Tidak Dikenakan Biaya Leges Karena yang Dapat Diberikan Kepada Pemohon Bukan Merupakan Salinan Resmi.

---

• *) Sumber Informasi :

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan
• Lampiran I Pedoman Pelayanan Informasi
• Lampiran II daftar Informasi Publik
• Lampiran III Bukti Pengajuan Permohonan Informasi
• Lampiran IV Register Permohonan Informasi
• Lampiran V SK PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi
• Lampiran VI Pemberitahuan Tertulis
• Lampiran VII Bukti Tanda Terima Pembayaran Biaya Pengandaan Informasi
• Lampiran VIII Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi
• Lampiran IX buku Register Keberatan
• Lampiran X Tanggapan Atas Keberatan
• Lampiran XI Lembar Pengujian Konsekuensi
• Lampiran XII Kepurusan PPID
• Lampiran XIV Keputusan PPID tentang Pengubahan Klasifikasi yang dikecualikan terhadap penetapan
• Lampiran XV Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
• Lampiran XVI Struktur Pelaksana Layanan Informasi dan Dokumentasi
• Lampiran XVII Maklumat Layanan Informasi Publik

• *) Tim Pelaksana Pelayanan Informasi (PPID) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya