Berikut ini Adalah Prosedur Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Paragraf Dibawah ini :

---

1. Pengajuan Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID PTUN Palangka Raya yang disampaikan oleh Pemohon melalui Petugas Layanan Informasi.

2. Apabila pengajuan keberatan dilakukan oleh Kuasa, maka harus disertai dengan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan pengajuan keberatan.

4. Adapun prosedur keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai berikut:

---

Untuk Melihat Gambar Lebih Jelasnya Silahkan Klik Pada Gambar Diatas

---

5. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister.

• *) Sumber Informasi :

• Lampiran I Pedoman Pelayanan Informasi
• Lampiran II daftar Informasi Publik
• Lampiran III Bukti Pengajuan Permohonan Informasi
• Lampiran IV Register Permohonan Informasi
• Lampiran V SK PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi
• Lampiran VI Pemberitahuan Tertulis
• Lampiran VII Bukti Tanda Terima Pembayaran Biaya Pengandaan Informasi
• Lampiran VIII Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi
• Lampiran IX buku Register Keberatan
• Lampiran X Tanggapan Atas Keberatan
• Lampiran XI Lembar Pengujian Konsekuensi
• Lampiran XII Kepurusan PPID
• Lampiran XIV Keputusan PPID tentang Pengubahan Klasifikasi yang dikecualikan terhadap penetapan
• Lampiran XV Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
• Lampiran XVI Struktur Pelaksana Layanan Informasi dan Dokumentasi
• Lampiran XVII Maklumat Layanan Informasi Publik

• *) Tim Pelaksana Pelayanan Informasi (PPID) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2024