Briefing PTSP PTUN Palangkaraya, Tekankan Kualitas Pelayanan, Kedisiplinan, dan Tanggung Jawab Petugas
Palangkaraya – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya melaksanakan kegiatan briefing Pelayanan Terpadu Satu Pintu...
Palangkaraya – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya melaksanakan kegiatan briefing Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan briefing dipimpin oleh Bapak Muttaqim, S.H., M.H. Dalam arahannya, beliau mengingatkan seluruh petugas PTSP agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta memahami dan menerapkan SOP maupun seluruh aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan PTSP.
Beliau menegaskan bahwa setiap petugas memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang utuh, jelas, dan mudah dipahami kepada masyarakat. Penyampaian informasi secara tepat merupakan bagian penting dari kewajiban pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai prosedur, persyaratan, maupun tahapan layanan yang dibutuhkan.
Selain itu, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas juga menjadi perhatian utama. Seluruh petugas diimbau untuk menghindari penundaan dalam proses pelayanan serta senantiasa memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan PTSP, petugas diharapkan segera melakukan koordinasi dengan bagian terkait maupun atasan langsung agar permasalahan dapat ditangani dengan baik dan tidak menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan briefing ini, PTUN Palangkaraya berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kedisiplinan, pemahaman terhadap regulasi, koordinasi, dan tanggung jawab seluruh petugas PTSP. Dengan demikian, diharapkan terwujud pelayanan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.