| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Ruangan | Agenda | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 08 Januari 2026 | 21/G/2025/PTUN.PLK | Ruang Sidang Utama | Ambahan Bukti Suraat Para Pihak Dan Saksi Dari Tergugat Serta Tergugat Ii Intervensi | Detail |
| 2 | Kamis, 08 Januari 2026 | 18/G/2025/PTUN.PLK | Ruang Sidang Utama | Sikap Majelis Terhadap Permohonan Calon Pihak Ketiga | Detail |
Tim Pengelola Website 06 Januari 2026
SOSIALISASI ASURANSI MANDIRI INHEALTH BAGI ANGGOTA IKAHI
Tim Pengelola Website 05 Januari 2026
BRIEFING BERSAMA YAYASAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN JAKARTA PERWAKILAN PALANGKA RAYA
Tim Pengelola Website 05 Januari 2026
SERAH TERIMA DAN BRIEFING TENAGA OUTSOURCING BERSAMA PT. RAY MITRA PERKASA.
Tim Pengelola Website 05 Januari 2026
BRIEFING PTSP 5 JANUARI 2026
Tim Pengelola Website 08 Desember 2025
Pengumuman Pemenang Seleksi Penyedia Layanan Internet Tahun Anggaran 2026
Tim Pengelola Website 04 Desember 2025
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Posbakum Ptun Palangkaraya Tahun Anggaran 2026
Tim Pengelola Website 24 November 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Membuka Seleksi Pengadaan Layanan Internet Untuk Tahun Anggaran 2026.
Tim Pengelola Website 21 November 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Akan Melaksanakan Proses Seleksi Pengadaan Layanan Pos Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Prosedur Pelayanan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Terdiri Dari 2 (dua) Jenis :
Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara yang terotomatisasi dan terintegrasi berdasarkan 5 Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Peradilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini
Informasi Mengenai Bantuan Hukum Di PTUN Palangka Raya
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Pada Tombol Dibawah ini
Sebagai wujud komitmen Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terus menerus berinovasi untuk berupaya menjadikan pengadilan yang modern, memberikan kemudahan layanan dan transparan serta terukur. Berikut inovasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Indonesian
English