KEGIATAN PENDAMPINGAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA PTUN PALANGKARAYA

Dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pendampingan Nomor : 253/DJMT.1/ST.KP7.1/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada :

1.Marta Satria Putra, S.H., M.H. / 198203012007041001, Pembina (IV/a), Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Ditbinganismintun;

2.Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M. / 198003222002122004, Pembina (IV/a), Kasubbag Mutasi Sekretariat;

3.Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H. / 1990082820120122003, Penata (III/c), Kasi Statistik dan Dokumentasi Ditbinganismintun.

Untuk melaksanakan kegiatan pendampingan bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 4 s.d 6 September 2024.

Adapun rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Area 1 : Manajemen Perubahan
Meningkatnya komitmen dan  perubahan pola kerja serta budaya kerja seluruh jajaran pimpinan dan pegawai PTUN Palangkaraya dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM, sekaligus menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan. 

Area 2 : Penataan Tata Laksana
Meningkatnya penggunaan Teknologi informasi,  efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan kinerja dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM 

Area 3 : Penataan Sistem Manajemen SDM
Meningkatnya ketaatan, disiplin, efektivitas manajemen, profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM.

Area 4 : Penguatan Akuntabilitas
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pengadilan di zona integritas menuju WBK/WBBM.

Area 5 : Penguatan Pengawasan
Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan anggaran dan keuangan pada PTUN Palangkaraya di zona intergritas menuju WBK/WBBM.

Area 6 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (cepat, murah, aman dan terjangkau) sekaligus berdampak pada peningkatan jumlah penerima layanan publik dan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan di zona integritas menuju WBK/WBBM.

Area 7 : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat  dengan terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Menjadi tugas Tim Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sehingga target dari ke-7 area dapat dilaksanakan dengan baik sehingga  satuan kerja dalam memenuhi berkas dan mengirimkan data dukung  sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan  serta  mencermati data dukung yang sudah ada untuk menghindari pengiriman file yang gagal (corrupt).