Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU PTUN PALANGKA RAYA ... Lebih lanjut
ANTI GRATIFIKASI Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan... Lebih lanjut
ZONA INTEGRITAS               SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA   ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WAWASAN BEBAS KORUPSI (WBK) DAN... Lebih lanjut
Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)                     Klik Gambar Di Bawah ini:  ... Lebih lanjut
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan masyarakat pencari keadilan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:1/G/2022/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:14 Januari 2022
Penggugat:PT KAPUAS PRIMA COAL Tbk (Diwakili oleh PADLI NOOR selaku Direktur)
Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jenis Perkara:Pertanahan
Ringkasan Gugatan:
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Barat Atas SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN (HPL) Nomor 5, Atas Nama PT. PELABUHAN INDONESIA III CABANG KUMAI, sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini.
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN (HPL) Nomor 5, Atas Nama PT. PELABUHAN INDONESIA III CABANG KUMAI;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN (HPL) Nomor 5, Atas Nama PT. PELABUHAN INDONESIA III CABANG KUMAI, dan mencoret dari sistem pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional Kotawarinhgin Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Status Perkara:Putusan Sela
Tanggal Putusan:
Tanggal Minutasi:

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
NENNY FRANTIKA Hakim Ketua 14 Januari 2022
02
TRI JOKO SUTIKNO Hakim Anggota 14 Januari 2022
03
MARYAM NUR HIDAYATI Hakim Anggota 14 Januari 2022

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
ARI PRABOWO 14 Januari 2022

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 610,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
14 Januari 2022 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
14 Januari 2022 Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 275,000.00
03
14 Januari 2022 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 24,000.00
04
14 Januari 2022 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 17,000.00
05
14 Januari 2022 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah Rp. 10,000.00
06
14 Januari 2022 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan Rp. 10,000.00
07
20 Januari 2022 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga / Didengar Keterangannya Rp. 32,000.00
08
20 Januari 2022 PNBP Surat Panggilan Pertama Kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan Rp. 10,000.00
09
27 Januari 2022 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga / Didengar Keterangannya Rp. 32,000.00
10
17 Februari 2022 Meterai Putusan Sela Rp. 10,000.00
11
17 Februari 2022 Redaksi Putusan Sela Rp. 10,000.00
12
01 April 2022 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 32,000.00
13
13 Mei 2022 Pemeriksaan Setempat Rp. 18,500,000.00
14
27 Mei 2022 Meterai Rp. 10,000.00
15
27 Mei 2022 Redaksi Rp. 10,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut