Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:30/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:12 November 2020
Penggugat:DEWAN PENGURUS WILAYAH GERAKAN PEMUDA ASLI KALIMANTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Di wakili oleh SAMSON S NYARANG selaku Ketua dan DASMAN B selaku Sekretaris)
Tergugat:WALIKOTA PALANGKARAYA
Jenis Perkara:Lain-Lain
Ringkasan Gugatan:
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor : 11 tahun 2005 tanggal 21 Pebruari 2005, pada lampiran Keputusan Walikota Palangkaraya, Nomor : blok 23 berbunyi Komplek BADAK, yang dasar Lurah Bukit Tunggal, Camat Jekan Raya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangkaraya, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya.
3. Menyatakan bahwa Jalan BADAK sudah ada tempat dan jalannya yang jelas, begitu juga dengan Jalan MACAN dan Jalan BANTENG, sedangkan untuk letak Jalan MACAN menyimpang belok kekanan dari Jalan BADAK, dan jarak jauh antara Jalan BADAK dangan Jalan BANTENG 250 meter, dan tidak tersambung dengan Jalan BADAK, yang tersambung dengan Jalan BADAK adalah Jalan MACAN saja, sedangkan Jalan BANTENG tersambung menyimpang dari sebelah kiri Jalan MACAN, dan Jalan BANTENG lurus tembus menyeberang jalan Lintas Mahir Mahar Lingkar Luar.
4. Mengabulkan Gugatan Penggugat bahwa Penamaan Jalan Banteng sesuai dengan beberapa kali Hasil Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Perkara PerdataNomor : 98/Pdt.G/2013/PN.PL.R tanggal, 26 Maret 2014, Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Perkara Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2018/PN.PLk tanggal, 05 September 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Perkara Perdata Nomor : 64/PID/2012/PT.PR, tanggal 27 Nopember 2012, dan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Perdata Nomor : 338 K/PID/2013, tanggal, 25 Agustus 2014, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;---------
2. Menyatakan Gugatan Penggugat syah terhadap penamaan Jalan BANTENG untuk seluruhnya, atas hasil beberapa Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Perkara Perdata Nomor : 98/Pdt.G/2013/PN.PL.R tanggal, 26 Maret 2014, Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Perkara Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2018/PN.PLk tanggal, 05 September 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Perkara Perdata Nomor : 64/PID/2012/PT.PR, tanggal 27 Nopember 2012, dan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Perdata Nomor : 338 K/PID/2013, tanggal, 25 Agustus 2014, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Penamaan Jalan BADAK, Jalan BADAK LURUS, dan atau JALAN BADAK LINTAS, apabila Pemerintah Kota Palangkaraya selaku pihak tergugat, tidak mengakui nama Jalan BANTENG, yang sudah menjadi dasar legalitas masyarakat secara luas, bahkan hasil suara pemilihan PRESIDEN, Pemilihan GUBERNUR, Pemilihan Walikota Kepala Daerah maupun Pemilihan LEGISLATIF Kota Palangkaraya Pronvinsi Kalimantan Tengah,
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Penamaan Jalan BADAK, Jalan BADAK LURUS, dan atau JALAN BADAK LINTAS, apabila Pemerintah Kota Palangkaraya selaku pihak tergugat, tidak mengakui atau mensyahkan penamaan Jalan BANTENG yang sudah ada sesuai Peta Satelite pada Google MAP, maupun Peta tata ruang Kota Palangkaraya, semuanya terlihat jelas secara publik dan terdaftar pada Peta Google MAP diseluruh indonesia.
5. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengakomodir Permohonan Penggugat dalam hal pengesahan Nama Jalan BANTENG atas gugatan dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
SUBSIDAIR
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).
Status Perkara:Pemeriksaan Persiapan
Tanggal Putusan:
Tanggal Minutasi:

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 0.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran

AMAR PUTUSAN



SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut