KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:29/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:06 November 2020
Penggugat:MEN GUMERI
Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Jenis Perkara:Pertanahan
Ringkasan Gugatan:

PRIMAIR

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari PENGGUGAT;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda berlakunya Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1282, atas nama RAMLI;Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 822 atas nama Abdul Muhid bin Muhammad Nuri; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1310 atas nama Iwan Resdiyanto Asharie; yang ke-semua-nya berada dalam wilayah Kelurahan Kereng, Kecamatan Pahandut, Kota Madya Palangka Raya (sekarang Kota Palangka Raya) Provinsi Kalimantan Tengah dan sebuah Peta Bidang Tanah atas nama Yuri Yasan pengalihan dari atas nama H. HasanNomor: 1549/2018, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan TengahNomor 8691 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sekarang Kota Palangka Raya), Provinsi Kalimantan Tengah, sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Sertifikat Hak Milik (SHM) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1282, atas nama RAMLI;Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 822 atas nama Abdul Muhid bin Muhammad Nuri; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1310 atas nama Iwan Resdiyanto Asharie; yang ke-semua-nya berada dalam wilayah Kelurahan Kereng, Kecamatan Pahandut, Kota Madya Palangka Raya (sekarang Kota Palangka Raya) Provinsi Kalimantan Tengah dan sebuah Peta Bidang Tanah atas nama Yuri Yasan pengalihan dari atas nama H. HasanNomor: 1549/2018, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan;
3. Memerintahkann kepada TERGUGAT untuk mengakomodir Permohonan Penggugat dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dimaksud sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pengadilan Tata Usaha Negara Ini.
SUBSIDAIR
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:08 Desember 2020
Tanggal Minutasi:08 Desember 2020

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
TRI JOKO SUTIKNO Hakim Ketua 06 November 2020
02
MARYAM NUR HIDAYATI Hakim Anggota 06 November 2020
03
DITA DWI ARISANDI Hakim Anggota 06 November 2020

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
RUSMINI SIAGIAN 06 November 2020

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 385,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
06 November 2020 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
06 November 2020 ATK Rp. 150,000.00
03
06 November 2020 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 19,000.00
04
06 November 2020 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 9,000.00
05
06 November 2020 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah Rp. 10,000.00
06
06 November 2020 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan Rp. 10,000.00
07
08 Desember 2020 Meterai Penetapan Pencabutan Rp. 6,000.00
08
08 Desember 2020 Redaksi Penetapan Pencabutan Rp. 10,000.00
09
08 Desember 2020 PNBP Pencabutan Gugatan/Permohonan Rp. 10,000.00
10
08 Desember 2020 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00
11
28 Desember 2020 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 81,000.00

AMAR PUTUSAN

MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.PLK dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah).

Sumber Hukum : (Peraturan Perundangan-Undangan)
Status Putusan : (Dicabut)


SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut