KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:21/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:20 Juli 2020
Penggugat:ARAB
Tergugat:KEPALA DESA GERAGU
Jenis Perkara:Lain-Lain
Ringkasan Gugatan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Geragu Nomor 25 Tahun 2020, bertanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Geragu Nomor 25 Tahun 2020, bertanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat kembali Sdr. ARAB selaku Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Geragu sesuai Surat Teguran Camat Pulau Malan yang ditujukan kepada Kepala Desa Geragu dengan Nomor : 100/224/V/Tapem/2020, bertanggal 11 Mei 2020 dan Surat Bupati Katingan melalui Wakil Bupati Katingan yang ditujukan kepada Camat Pulau Malan dengan Nomor : 701.057/09/TLHP-K/INSP/2020, bertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Camat Pulau Malan agar memerintahkan Kepala Desa Geragu/ Tergugat agar membatalkan atau mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Geragu Nomor 25 Tahun 2020, bertanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Geragu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 dan mengangkat kembali Sdr. ARAB/ Penggugat selaku Kasi Pemerintahan Desa Geragu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:03 September 2020
Tanggal Minutasi:07 September 2020

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
MOHAMAD YUSUP Hakim Ketua 21 Juli 2020
02
FAIZAL KAMALUDIN LUTFI Hakim Anggota 21 Juli 2020
03
SEKAR ANNISA Hakim Anggota 21 Juli 2020

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
FARDHIANA RESDHIANTI 21 Juli 2020

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 399,500.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
20 Juli 2020 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
20 Juli 2020 ATK Rp. 150,000.00
03
21 Juli 2020 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 24,000.00
04
21 Juli 2020 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 14,000.00
05
21 Juli 2020 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
06
21 Juli 2020 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah Rp. 10,000.00
07
21 Juli 2020 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan Rp. 10,000.00
08
21 Juli 2020 PNBP Surat Panggilan Pertama Kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan Rp. 10,000.00
09
28 Juli 2020 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 24,000.00
10
28 Juli 2020 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
11
04 Agustus 2020 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 24,000.00
12
11 Agustus 2020 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 24,000.00
13
14 Agustus 2020 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 24,000.00
14
27 Agustus 2020 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 24,000.00
15
03 September 2020 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00
16
03 September 2020 Meterai Rp. 6,000.00
17
03 September 2020 Redaksi Rp. 10,000.00
18
07 September 2020 Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan/Iklan Rp. 24,000.00
19
07 September 2020 PNBP Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan Kepada Penggugat/Pemohon Rp. 10,000.00

AMAR PUTUSAN

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2,Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);


Sumber Hukum : (Peraturan Perundangan-Undangan)
Status Putusan : (Tidak Dapat diterima)


SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut