Selamat Datang Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:2/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:06 Februari 2020
Penggugat:ANOM
Tergugat:1.BUPATI KATINGAN
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HAMPALIT, KECAMATAN KANTINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2025
3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA HAMPALIT, KECAMATAN KATINGAN HILIR, KABUPATEN KATINGAN
Jenis Perkara:Lain-Lain
Ringkasan Gugatan:

DALAM PENUNDAAN
1.    Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat .
2.    Menyatakan menunda berlakunya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa yaitu :
Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Nomor : 85/PANITIA/DS-HPT/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 atas nama : SUKARDIE, Amd.
.
Termasuk penundaan seluruh rangkaian kegiatan pelantikan Kepala Desa Hampalit Tahun 2019-2025 yang akan dilaksanakan dengan dasar keputusan Para Tergugat ,sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
DALAM POKOK PERKARA
1.    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2.    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hampalit yaitu :Mewajibkan Para Tergugat  untuk mencabut Surat pengumuman,pengajuan,Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hampalit,surat keputusan BPD Hampalit dan surat keputusan Bupati Katingan yaitu :

a)    Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 611, Tanggal 20 Desember 2019  , tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Hampalit Kabupaten Katingan atas nama SUKARDIE, Amd.
b)    Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Nomor : 85/PANITIA/DS-HPT/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 atas nama : SUKARDIE, Amd.
c)    Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaHampalit  Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Nomor :17 /Eks/BPD-HPT/XI/2019 Tentang penetapan Calon kepala Desa Hampalit Terpilih kecematan katingan hilir kabupaten Katingan Tanggal29 Nopember 2019 Atas Nama Sukardie Amd.
3. Mewajibkan para tergugat untuk mencabut surat keputusan panitia pemilihan Kepala   Desa hampalit yaitu :
a)    Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 611, Tanggal 20 Desember 2019                                                              , tentang Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Hampalit Kabupaten Katingan atas nama SUKARDIE, Amd.
b)    Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Nomor : 85/PANITIA/DS-HPT/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 atas nama : SUKARDIE, Amd.
c)    Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Hampalit , Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Nomor : 17 /Eks/BPD-HPT/XI/2019 Tentang penetapan Calon kepala Desa Terpilih Desa Hampalit kecematan katingan hilir kabupaten Katingan Tanggal 29 Nopember 2019 Atas Nama Sukardie Amd.
4, Menghukum Para Tergugat  untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Mohon putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Status Perkara:Sidang pertama
Tanggal Putusan:
Tanggal Minutasi:

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
Belum Dapat Ditampilkan Hakim Ketua 06 Februari 2020
02
Belum Dapat Ditampilkan Hakim Anggota 06 Februari 2020
03
Belum Dapat Ditampilkan Hakim Anggota 06 Februari 2020

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
Belum Dapat Ditampilkan 06 Februari 2020

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 717,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
06 Februari 2020 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
06 Februari 2020 ATK Rp. 150,000.00
03
06 Februari 2020 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 24,000.00
04
06 Februari 2020 Biaya Panggilan Tergugat I Rp. 14,000.00
05
06 Februari 2020 Biaya Panggilan Tergugat II Rp. 14,000.00
06
06 Februari 2020 Biaya Panggilan Tergugat III Rp. 14,000.00
07
06 Februari 2020 PNBP Surat Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pemohon Rp. 10,000.00
08
06 Februari 2020 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat I Rp. 10,000.00
09
06 Februari 2020 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat II Rp. 10,000.00
10
06 Februari 2020 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat III Rp. 10,000.00
11
13 Februari 2020 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 24,000.00
12
13 Februari 2020 PNBP Surat Panggilan Pertama Kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan Rp. 10,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut