Selamat Datang Di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU PTUN PALANGKA RAYA ... Lebih lanjut
ANTI GRATIFIKASI Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan... Lebih lanjut
ZONA INTEGRITAS               SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA   ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WAWASAN BEBAS KORUPSI (WBK) DAN... Lebih lanjut
Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)                     Klik Gambar Di Bawah ini:  ... Lebih lanjut
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan masyarakat pencari keadilan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:18/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:23 Agustus 2018
Penggugat:BUDIANTO, SH
Tergugat:BUPATI KATINGAN
Jenis Perkara:Kepegawaian
Ringkasan Gugatan:
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
  2. Membatalkan dan mencabut :
  1. Surat KeputusanBupati Kabupaten Katingan Nomor SK.821/495/BKPP-2/2018 Tanggal 07 Juni 2018 dan Lampirannya No.SK.821/495/BKPP-2 2018 Tanggal 07 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Atas nama ; Budianto,SH Nip.916507041992031013 Pangkat Gol/Ruang IV/a .
  2. Surat Pernyataan Pelantikan Sekertaris Daerah Kabupaten Katingan Nomor No. 890/483/BKPP-2/2018 Tgl. 7 Juni 2018.

  1. Memulihkan nama baik dan mengembalikan penggugat pada jabatan Fungsional sebagai (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah) Jabatan Pengawas Pemerintahan Madya pada Insfektorat Kabupaten Katingan.
  2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa Tata Usaha Negara ini.
Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:06 September 2018
Tanggal Minutasi:12 September 2018

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
ROS ENDANG NAIBAHO Hakim Ketua 24 Agustus 2018
02
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO Hakim Anggota 24 Agustus 2018
03
FRANS CH. SUBROTO Hakim Anggota 24 Agustus 2018

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
PATAR SIPAHUTAR 24 Agustus 2018

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
23 Agustus 2018 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
24 Agustus 2018 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 18,000.00
03
24 Agustus 2018 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 11,500.00
04
30 Agustus 2018 ATK Rp. 80,000.00
05
30 Agustus 2018 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 21,500.00
06
06 September 2018 Meterai Rp. 6,000.00
07
06 September 2018 Redaksi Rp. 5,000.00
08
10 September 2018 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00
09
02 November 2018 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 378,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut

ARSIP BERITA