KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:14/P/FP/2016/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:15 April 2016
Penggugat:DENNY SAPUTRA
Tergugat:BUPATI BARITO SELATAN
Jenis Perkara:Permohonan UU AP
Ringkasan Gugatan:

Petitum :

1. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan TUN perihal Pemberhentian Kepala Desa Teluk Sampudau yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Pebruari 2015.
2. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan TUN perihal Penunjukan Pejabat Kepala Desa Teluk Sampudau dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah Barito Selatan
3. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Perintah Kepada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Administrasi dan Keuangan Desa Teluk Sampudau Tahun Anggaran 2015
4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:16 Mei 2016
Tanggal Minutasi:30 Mei 2016

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
ROS ENDANG NAIBAHO Hakim Ketua 18 April 2016
02
DEVYANI YULI KUSNADI, SH Hakim Anggota 18 April 2016
03
DELTA ARGA PRAYUDHA, SH.,MH Hakim Anggota 18 April 2016

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
ACH. SUAIDI, SH 18 April 2016

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
15 April 2016 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
18 April 2016 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 20,000.00
03
18 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 20,000.00
04
18 April 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
05
19 April 2016 Biaya Proses Rp. 80,000.00
06
13 Mei 2016 Biaya Juru Sumpah Rp. 5,000.00
07
17 Mei 2016 Meterai Rp. 6,000.00
08
17 Mei 2016 Redaksi Rp. 5,000.00
09
03 Juni 2016 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00
10
07 Juni 2016 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 374,000.00

AMAR PUTUSAN

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon ;-

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

  1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 176.000,- terbilang (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;


Sumber Hukum : (Perpu dan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik)
Status Putusan : (Tidak Dapat diterima)


SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut