KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:12/G/2014/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:02 Juli 2014
Penggugat:PARJONO
Tergugat:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
Jenis Perkara:Partai Politik
Ringkasan Gugatan:Posita :
; -360
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, berupa TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU No. 26/Jpts/KPU-Bartim-020.435900/VI.2014, tanggal 23 Juni 2014

Petitum :
-360
-360
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 23 Juni 2014 No. 26/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/VI/2014, tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

3. Menyatakan Syah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur nomor : 17/KPU.Bartim-020.435900/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Korsi Partai Politik Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014

4. Menyatakan Syah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten barito Timur Nomor : 18/KPU/bartim.020.435900/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 telah ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari partai Golongan Karya Dapil 1 Kabupaten Barito Timur nomor urut 7;

5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tertanggal 23 Juni 2014 No. 26/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/VI/2014, tetnang Tidnak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

6. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata USaha Negara yang baru, yang berisi; Penetapan yang memasukan nama Penggugat sebagai Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Golongan Karya Dapil 1 Kabupaten Barito Timur nomor Urut 7 segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.
Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:13 Agustus 2014
Tanggal Minutasi:28 Agustus 2014

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH Hakim Ketua 03 Juli 2014
02
RIKI YUDIANDI, SH., MH Hakim Anggota 03 Juli 2014
03
DELTA ARGA PRAYUDHA, SH.,MH Hakim Anggota 03 Juli 2014

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
PATAR SIPAHUTAR 03 Juli 2014

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 500,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
02 Juli 2014 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
03 Juli 2014 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 4,500.00
03
03 Juli 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,000.00
04
03 Juli 2014 Biaya Proses Rp. 120,000.00
05
23 Juli 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,000.00
06
13 Agustus 2014 Meterai Rp. 6,000.00
07
13 Agustus 2014 Redaksi Rp. 5,000.00
08
27 Agustus 2014 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 314,500.00

AMAR PUTUSAN


DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------------------------


1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------------------


2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 26/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/VI/2014 Tanggal 23 Juni 2014 atas nama Parjono; ---------------------------------------------------------

3. Memerintahkan Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 26/Kpts/ KPU- Bartim-020.435900/VI/2014 Tanggal 23 Juni 2014 atas nama Parjono; -------------------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 185.500,- (seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah); ---------------------------------------------



Sumber Hukum : ()
Status Putusan : (Dikabulkan)


SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut