BIMBINGAN TEKNIS UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PASCA LAHIRNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 DAN PERMA NO. 6 TAHUN 2018
MAKLUMAT PELAYANAN TERPADU PTUN PALANGKA RAYA ... Lebih lanjut
ANTI GRATIFIKASI Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12. Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan... Lebih lanjut
ZONA INTEGRITAS               SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA   ANDA MEMASUKI KAWASAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WAWASAN BEBAS KORUPSI (WBK) DAN... Lebih lanjut
Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)                     Klik Gambar Di Bawah ini:  ... Lebih lanjut
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan masyarakat pencari keadilan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut


Informasi

BIMBINGAN TEKNIS UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PASCA LAHIRNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 DAN PERMA NO. 6 TAHUN 2018

Administrator | Kamis, 25 November 2021 - 10:52:23 WIB | dibaca: 72 pembaca

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 1392/DjMT/B/9/2021 tertanggal 28 September 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Upaya Administratif.

Pada tanggal 3 s.d. 5 November 2021, Ketua PTUN Palangka Raya ibu Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H. mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 dan PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif secara luring/offline di Pullman Bandung Grand Central Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, kegiatan tersebut diikuti juga oleh Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Bpk. H. Al`An Basyier, S.H., M.H., Panitera PTUN Palangka Raya Bpk. Ari Prabowo, S.H., M.H., Bapak/Ibu Hakim PTUN Palangka Raya, dan Bapak/Ibu Bagian Kepaniteraan PTUN Palangka Raya secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting di Ruang Media Center PTUN Palangka Raya.

Kegiatan Pembukaan Bimbingan Teknis Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara, dibuka langsung oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. YM. Prof. DR. Supandi, SH, M.Hum. Pada kegiatan tersebut juga diberikan sertifikat dan piagam penghargaan kepada PTUN Palangka Raya yang diwakili ibu Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H., atas penghargaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Palangka Raya dengan predikat A Excellent dan penghargaan peringkat pertama dalam kategori Penilaian Laporan Bulanan Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018 Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018

Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018 Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018

Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018 Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018

 Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018 Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018

 Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018 Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya UU No. 30 Thn 2014 dam Perma No. 6 Thn 2018




 



SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara )

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut

ARSIP BERITA