www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Pengumuman Jadwal, Lokasi Ujian dan Daftar Nama Peserta SKD CAKIM MA TA 2017 Jakarta - Humas, Rabu 13 September 2017. Bersama ini disampaikan Pengumuman Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung RI TA 2017. Nomor : 05/Pansel/MA/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Jadwa, Lokasi Ujian dan... Lebih lanjut
MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG RI KE-72 Dalam rangka memperingati hari Ulang tahun Mahkamah Agung RI ke-72 pada tanggal 19 Agustus 2017,sesuai arahan yang Mulia Ketua MA.RI dengan merujuk pada surat Sekretaris MA.RI Nomor :795/SEK/HM.01.2/08/2017 tanggal 11... Lebih lanjut
Pelaksanaan Apel 17 Agustus di PTA Kalimantan Tengah Dalam Rangka HUT kemerdeka Republik Indonesia yang ke-72 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Melaksanakan Upacara bendera. Atas Undangan ketua PTA Kalimantan Tengah Nomor : W 16-A/782/HM.01.2/VII/2017 tanggal... Lebih lanjut
SIDANG PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN Palangkaraya Humas - Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Melaksanakan Sidang Keliling pada tanggal 25 s/d 28 Juli 2017 di Palangka Raya. Sidang Keliling  Pengadilan Militer ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha... Lebih lanjut
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN Palangkaraya Humas, Pada hari ini senin,tanggal 10 juli 2017 pukul 13.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah Melantik dan Melakukan... Lebih lanjut
Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 Palangkaraya Humas -Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 juni 2017, segenap warga Pengadilan Tata Usaha Negara  Palangkaraya melaksanakan upacara peringatan Hari lahir Pancasila di halaman kantor... Lebih lanjut
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SAKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAH Pada hari Kamis Tanggal 18 mei 2017 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bapak Setyobudi, SH., MH. mengikuti sosialisasi dalam rangka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara Pengenaan saksi... Lebih lanjut


Tarif PNBP

Administrator | Rabu, 20 Juli 2016 - 13:33:01 WIB | dibaca: 417 pembaca

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung    
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Perkara 200.000,00
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil Perkara 50.000,00
B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum    
 1.  Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara 50.000,00
2.  Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri Perkara 30.000,00
3.  Biaya Pendaftaran pada Pengadilan Niaga    
a. Nilai utang s.d. Rp1.000.000.000,00 Permohonan 1.000.000,00
b. Nilai utang lebih dari Rp1.000.000.000,00 s.d.  Rp50.000.000.000,00 Permohonan 2.000.000,00
c. Nilai utang lebih dari Rp50.000.000.000,00 s.d. Rp250.000.000.000,00 Permohonan 3.000.000,00
d. Nilai utang lebih dari Rp250.000.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000.000,00 Permohonan 4.000.000,00
e. Nilai utang di atas Rp500.000.000.000,00 Permohonan 6.000.000,00
C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama    
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama Perkara 30.000,00
D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara    
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara 30.000,00
E. Hak Kepaniteraan Lainnya    
1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan  Lembar 300,00
2. Hak Redaksi  Penetapan/ Putusan 5.000,00
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan  Berkas 5.000,00
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan   0,00
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran   0,00
6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan Penetapan 25.000,00
7. Melakukan penjualan di muka umum/lelang atas perintah pengadilan Penetapan 25.000,00
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan Surat 0,00
9. Legalisasi tanda tangan Putusan 10.000,00
10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan Berita Acara/ Putusan 5.000,00
11. Pencatatan:    
1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum Akta 5.000,00
2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita Akta 5.000,00
3) Penyerahan surat dari berkas perkara Berkas 5.000,00
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum Akta 5.000,00
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord. S.1916 No. 46 Akta 5.000,00
14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Akta 5.000,00
15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil Surat Kuasa 5.000,00
16. Pengesahan surat di bawah tangan Surat 5.000,00
17. Uang Leges Putusan/ Penetapan 3.000,00

 



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut