www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
SOSIALISASI E-SKUM DAN AUDIO TEST RECORDING (ATR) SERTA SOSIALISASI BINWAS DI LOMBOK Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 Pukul 08.30 WIB – 11.00 WIB bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara... Lebih lanjut
ROMBONGAN TIM KOMISI III DPR RI DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA DENGAN 3 (TIGA) LINGKUNGAN PERADILAN SE - WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  Palangka Raya- Humas: Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka Rapat Koordinasi dengan instansi hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satu Rapat koordinasinya adalah bersama Empat lingkungan... Lebih lanjut
SOSIALISASI MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Palangka Raya Humas Sosialisasi Maklumat ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengawasan Hakim,Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Sosialisasi ini di laksanakan dalam rapat bulanan pada hari... Lebih lanjut
Pengumuman Jadwal, Lokasi Ujian dan Daftar Nama Peserta SKD CAKIM MA TA 2017 Jakarta - Humas, Rabu 13 September 2017. Bersama ini disampaikan Pengumuman Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung RI TA 2017. Nomor : 05/Pansel/MA/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Jadwa, Lokasi Ujian dan... Lebih lanjut
MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG RI KE-72 Dalam rangka memperingati hari Ulang tahun Mahkamah Agung RI ke-72 pada tanggal 19 Agustus 2017,sesuai arahan yang Mulia Ketua MA.RI dengan merujuk pada surat Sekretaris MA.RI Nomor :795/SEK/HM.01.2/08/2017 tanggal 11... Lebih lanjut
Pelaksanaan Apel 17 Agustus di PTA Kalimantan Tengah Dalam Rangka HUT kemerdeka Republik Indonesia yang ke-72 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Melaksanakan Upacara bendera. Atas Undangan ketua PTA Kalimantan Tengah Nomor : W 16-A/782/HM.01.2/VII/2017 tanggal... Lebih lanjut
SIDANG PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN Palangkaraya Humas - Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Melaksanakan Sidang Keliling pada tanggal 25 s/d 28 Juli 2017 di Palangka Raya. Sidang Keliling  Pengadilan Militer ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha... Lebih lanjut


Prodeo

Administrator | Rabu, 20 Juli 2016 - 14:24:01 WIB | dibaca: 879 pembaca

Biaya layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu dibebankan kepada MAK: 521219, biaya perkara prodeo sebanyak 2 (dua) perkara dengan biaya satuan Rp. 500.000,- per perkara dengan jumlah biaya Rp. 1.000.000,-.

Hal ini berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2015

  • - Satuan Kerja :  Pengadilan Tata Usaha Negara  Palangkaraya
  • - Kode Satuan Kerja :  578844
  • - Wilayah :  Palangkaraya
  • - Bagian Anggaran :  Dirjen Badilmiltun
  • - Nomor DIPA :  005.05.2.578844/2016
  • - Tanggal :  07 Desember 2015

HAK-HAK PARA PIHAK UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM PRODEO
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA


Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, pelaksanaannya perlu mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: Kep/47A/DjMT/IX/2011, tertanggal 19 September 2011 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Semua perkara tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya pada dasarnya dapat dimohonkan Prodeo.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 (satu) tingkat Peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo-nya dari awal sampai akhir.

Pemohon/Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa:
1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

1. Datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya

  • Datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya dengan menemui bagian Pendaftaran Perkara
  • Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya
  • Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau contoh gugatan di PTUN Palangkaraya dan apabila tidak dapat membuatnya, si Pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (PosBakum) pada PTUN Palangkaraya
  • Jika si Pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua PTUN Palangkaraya
  • Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM)


2. Menunggu panggilan sidang PTUN Palangkaraya

  • Tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/gugatan


3. Menghadap Persidangan

  • Datang ke PTUN Serang, sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Diupayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat
  • Setelah para pihak datang, maka Majelis Hakim akan memeriksa Permohonan Prodeo dan Majelis Hakim akan memeriksa surat bukti untuk menilai ketidakmampuan Pemohon, dan untuk Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang kebenaran ketidakmampuan Penggugat
  • Pemohon/penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin dapat dilampirkan), dan terkadang juga diperlukan 2 (dua) orang saksi (jika Majelis Hakim memerlukannya), saksi yang dimaksud adalah orang yang memgetahui alasan-alasan permohonan Prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lain-lain


4. Pengambilan Keputusan untuk berperkara secara Prodeo

  • Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara Prodeo
  • Jika Pemohon orang yang mampu maka dierikan Penetapan tidak dapat berperkara secara Prodeo. Maka Pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum


5. Proses Persidangan Perkara

  • Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara sampai adanya Putusan Pengadilan.

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Syarat-syarat berperkara secara Prodeo

  1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan persyaratan harus melampirkan administrasi berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan memang benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (KPKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
  2. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus

PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

  1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/Permohonan secara tertulis atau lisan
  2. Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara Prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada Pihak Lawan untuk menanggapi permohonan tersebut
  3. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan

 



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut

ARSIP BERITA