www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:20/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:13 Agustus 2019
Penggugat:MUCHAMAT JAINURI
Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Jenis Perkara:Pertanahan
Ringkasan Gugatan:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 403.300.62.71/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal: Permohonan SK Hak atas tanah belum dapat dipenuhi;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KepalaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 403.300.62.71/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal: Permohonan SK Hak atas tanah belum dapat dipenuhi;
  4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah diajukan oleh PENGGUGAT;
  5. Membebankan  segala biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini kepada TERGUGAT;

 

Status Perkara:Permohonan Banding
Tanggal Putusan:13 November 2019
Tanggal Minutasi:14 November 2019

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
FENI ENGGARWATI Hakim Ketua 13 Agustus 2019
02
MISBAH HILMY Hakim Anggota 13 Agustus 2019
03
FRANS CH. SUBROTO Hakim Anggota 13 Agustus 2019

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
FARDHIANA RESDHIANTI 13 Agustus 2019

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 270,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
14 Agustus 2019 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah Rp. 10,000.00
02
14 Agustus 2019 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 21,500.00
03
14 Agustus 2019 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Pelawan Rp. 10,000.00
04
14 Agustus 2019 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
05
14 Agustus 2019 ATK Rp. 150,000.00
06
15 Oktober 2019 Pemeriksaan Setempat Rp. 1,100,000.00
07
13 November 2019 Meterai Rp. 6,000.00
08
13 November 2019 Redaksi Rp. 10,000.00
09
18 November 2019 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00
10
18 November 2019 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 0.00
11
18 November 2019 Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 0.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut

ARSIP BERITA