www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:25/G/KI/2018/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:12 Desember 2018
Penggugat:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Tergugat:MUHAMMAD HABIBI
Jenis Perkara:Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Ringkasan Gugatan:
  1. PRIMAIR :

 

1.

Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;

 

 

2.

Menolak Permohonan Informasi dari TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;

 

 

3.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 003/X/KI KALTENG-PS-A/2018 tanggal 22 November 2018;

 

 

4.

Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI yang tidak dapat memberikan Data HGU berupa :

  1. Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah memperoleh HGU  ;
  2. Peta (SHP) perusahaan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU

 

kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan dokumen dimaksud kepada Termohon Keberatan, yaitu sebagimana diatur dalam:

 

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka (3).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4);

3.  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191  dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);

4.  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i.

 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Pemohon Keberatan :

1.  Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.  Telah Memenuhi Norma Kepatutan.

3.  Tidak  Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang

4.  Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

 

 

5.

Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalah informasi yang dikecualikan.

 

 

6.

Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 776/6.62-200/IX/2018 Tanggal 18 September 2018, Perihal Permohonan Informasi Publik;

 

 

 

7.Menyatakan sah……………….

     

7.

Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 3 /BA-100/VI/2016 tanggal 15 Juni 2018;

 

8.

Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk membayar biaya perkara.

Status Perkara:Permohonan Kasasi
Tanggal Putusan:07 Februari 2019
Tanggal Minutasi:19 Februari 2019

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO Hakim Ketua 03 Januari 2019
02
FRANS CH. SUBROTO Hakim Anggota 03 Januari 2019
03
FENI ENGGARWATI Hakim Anggota 03 Januari 2019

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
FARDHIANA RESDHIANTI 03 Januari 2019

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
12 Desember 2018 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
13 Desember 2018 Biaya Panggilan Kepada KI Rp. 18,000.00
03
20 Desember 2018 ATK Rp. 80,000.00
04
04 Januari 2019 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 19,000.00
05
04 Januari 2019 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 9,000.00
06
24 Januari 2019 Biaya Juru Sumpah Rp. 10,000.00
07
07 Februari 2019 Meterai Rp. 6,000.00
08
07 Februari 2019 Redaksi Rp. 5,000.00
09
15 Februari 2019 Biaya Pendaftaran/PNBP Perkara Kasasi Rp. 50,000.00
10
15 Februari 2019 Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50,000.00
11
15 Februari 2019 Biaya PNBP Pencatatan Akta Kasasi Rp. 5,000.00
12
15 Februari 2019 Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Rp. 5,000.00
13
20 Februari 2019 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00
14
21 Februari 2019 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 373,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut