www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN FEBRUARY 2018 Pada hari Jumat, tanggal 2 Febuari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama Sebagai salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini dipandu oleh Instruktur Senam... Lebih lanjut
RAPAT BULANAN   Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB diadakan Rapat Bulanan dengan pembahasan tentang  Matrik Penilaian Akreditasi. Rapat bulanan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha... Lebih lanjut
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN JANUARI 2018 Pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama yang nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini... Lebih lanjut
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA 2018 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, pada hari Senin, 15 Januari 2018  Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Utama... Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melantik dan mengambil sumpah Jabatan sdr. EDI FIRMANSYAH,SH.,MH sebagai Wakil Ketua PTUN Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018  bertempat... Lebih lanjut
ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA DAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PTUN PALANGKA RAYA Pada Hari Selasa, 05 Desember 2017 Pukul 13.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan... Lebih lanjut
SOSIALISASI E-SKUM DAN AUDIO TEST RECORDING (ATR) SERTA SOSIALISASI BINWAS DI LOMBOK Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 Pukul 08.30 WIB – 11.00 WIB bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:5/G/KI/2018/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:05 Februari 2018
Penggugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Tergugat:
Jenis Perkara:Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Ringkasan Gugatan:

1.

Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;

2.

Menolak Permohonan Informasi dari MEYIWATI (TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI) untuk seluruhnya ;

3.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 15 Januari 2018 ;;

4.

Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI yang tidak dapat memberikan salinan dokumen warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :

  1. SHM Nomor 12756/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 21 Pebruari 2002, yang diperolehnya dari sdr. MASHADI ;
  2. SHM Nomor 13017/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 09 September 2002, yang diperolehnya dari sdr. M. YUSERI ;
  3. SHM Nomor 13019/Palangka atas nama SLAMET tanggal 09 September 2002 yang diperolehnya dari sdr. Ir. H. YUSTRAINI TARSIH, SE.

 

kepada PEMOHON bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan salinan dokumen warkah dimaksud kepada PEMOHON, yaitu sebagimana diatur dalam:

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka (3).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4);

 

 

 

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191  dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i.

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari TERMOHON:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Telah Memenuhi Norma Kepatutan.

3. Tidak  Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

5.

Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk membayar biaya perkara.

Status Perkara:Pendaftaran Perkara
Tanggal Putusan:
Tanggal Minutasi:

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
05 Februari 2018 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
05 Februari 2018 ATK Rp. 80,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut