www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 21 Mei... Lebih lanjut
PENENTUAN JAM KERJA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN, BUKA PUASA BERSAMA DAN KETENTUAN MENGENAI CUTI SEBELUM/SESUDAH LEBARAN Pada hari Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB-15.30 WIB diadakan Rapat Bulanan bertempat di gedung PTUN Palangka Raya dengan pembahasan tentang Penentuan Jam Kerja Menyambut Bulan Ramadhan, Buka Puasa Bersama dan Ketentuan... Lebih lanjut
RAPAT PEMBAHASAN DARI KELOMPOK KERJA AKREDITASI PTUN PALANGKA RAYA Pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 pukul 14.00 WIB diadakan rapat pembahasan dari kelompok kerja akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk membahas tentang pencapaian kerja dan hasil akreditasi penjaminan... Lebih lanjut
KUNJUNGAN DARI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sedang berlangsung acara persidangan perkara No. 8/G/2018/PTUN.PLK dengan agenda sidang Replik antara... Lebih lanjut
Kerja Bakti dalam rangka “Jum’at Bersih Kantor” di PTUN Palangka Raya Jumat 20 April 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam bentuk kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan ruangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Kegiatan... Lebih lanjut
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2016 Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata... Lebih lanjut
PELAKSANAAN SIDANG PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN Berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No.W1-Mil06/54/HM.01/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 diadakan pelaksanaan sidang keliling dengan meminjam tempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:5/G/KI/2018/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:05 Februari 2018
Penggugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Tergugat:MEYIWATI
Jenis Perkara:Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Ringkasan Gugatan:

1.

Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;

2.

Menolak Permohonan Informasi dari MEYIWATI (TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI) untuk seluruhnya ;

3.

Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 15 Januari 2018 ;;

4.

Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON INFORMASI yang tidak dapat memberikan salinan dokumen warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :

  1. SHM Nomor 12756/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 21 Pebruari 2002, yang diperolehnya dari sdr. MASHADI ;
  2. SHM Nomor 13017/Palangka atas nama RAHMAT RAMEL, ST tanggal 09 September 2002, yang diperolehnya dari sdr. M. YUSERI ;
  3. SHM Nomor 13019/Palangka atas nama SLAMET tanggal 09 September 2002 yang diperolehnya dari sdr. Ir. H. YUSTRAINI TARSIH, SE.

kepada PEMOHON bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan salinan dokumen warkah dimaksud kepada PEMOHON, yaitu sebagimana diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka (3).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4);

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari TERMOHON:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Telah Memenuhi Norma Kepatutan.

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

5.

Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untuk membayar biaya perkara.

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:12 April 2018
Tanggal Minutasi:16 April 2018

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
ROS ENDANG NAIBAHO, SH Hakim Ketua 05 Maret 2018
02
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,SH.,MKn Hakim Anggota 05 Maret 2018
03
MISBAH HILMY Hakim Anggota 05 Maret 2018

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
YUSRAN IBERAHIM, SH 05 Maret 2018

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
05 Februari 2018 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
07 Februari 2018 Biaya Panggilan Termohon Rp. 17,500.00
03
07 Februari 2018 Biaya Panggilan Ketua KI Kalteng Rp. 7,500.00
04
15 Februari 2018 Biaya Panggilan Termohon Rp. 17,500.00
05
28 Februari 2018 ATK Rp. 80,000.00
06
06 Maret 2018 Biaya Panggilan Pemohon Rp. 17,500.00
07
06 Maret 2018 Biaya Panggilan Termohon Rp. 7,500.00
08
02 April 2018 Biaya Juru Sumpah Rp. 10,000.00
09
12 April 2018 Meterai Rp. 6,000.00
10
12 April 2018 Redaksi Rp. 5,000.00
11
20 April 2018 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut