www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 21 Mei... Lebih lanjut
PENENTUAN JAM KERJA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN, BUKA PUASA BERSAMA DAN KETENTUAN MENGENAI CUTI SEBELUM/SESUDAH LEBARAN Pada hari Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB-15.30 WIB diadakan Rapat Bulanan bertempat di gedung PTUN Palangka Raya dengan pembahasan tentang Penentuan Jam Kerja Menyambut Bulan Ramadhan, Buka Puasa Bersama dan Ketentuan... Lebih lanjut
RAPAT PEMBAHASAN DARI KELOMPOK KERJA AKREDITASI PTUN PALANGKA RAYA Pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 pukul 14.00 WIB diadakan rapat pembahasan dari kelompok kerja akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk membahas tentang pencapaian kerja dan hasil akreditasi penjaminan... Lebih lanjut
KUNJUNGAN DARI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sedang berlangsung acara persidangan perkara No. 8/G/2018/PTUN.PLK dengan agenda sidang Replik antara... Lebih lanjut
Kerja Bakti dalam rangka “Jum’at Bersih Kantor” di PTUN Palangka Raya Jumat 20 April 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam bentuk kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan ruangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Kegiatan... Lebih lanjut
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2016 Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata... Lebih lanjut
PELAKSANAAN SIDANG PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN Berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No.W1-Mil06/54/HM.01/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 diadakan pelaksanaan sidang keliling dengan meminjam tempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:42/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:20 Desember 2017
Penggugat:TOPAN, S.Pd
Tergugat:BUPATI KAPUAS
Jenis Perkara:Lain-Lain
Ringkasan Gugatan:

DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 433/DPMD Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian KepalaDesa dan Pejabat KepalaDesa serta Pengangkatan KepalaDesa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan KepalaDesa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil PemilihanKepalaDesa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, 3.Desa Lahei Mangkutup batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 433/DPMD Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian KepalaDesa dan Pejabat KepalaDesa serta Pengangkatan KepalaDesa Sei Ahas, Katunjung, Lahei Mangkutup, Muroi Raya, Katimpun, Manusup Hilir, Lapetan, dan KepalaDesa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Hasil PemilihanKepalaDesa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Lampiran Nomor Urut 1 Kecamatan Mantangai, 3.Desa Lahei Mangkutup.

4. Memerintahkan kepada Tergugatbeserta unit Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang PemilihanCalonKepalaDesa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2017 dengan memperbaiki DAFTAR PEMILIH TETAP dan DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PemilihanKepalaDesa Lahei Mangkutup Kabupaten Kapuas Tahun 2017 yang berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Status Perkara:Permohonan Banding
Tanggal Putusan:09 April 2018
Tanggal Minutasi:25 April 2018

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
ROS ENDANG NAIBAHO, SH Hakim Ketua 21 Desember 2017
02
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,SH.,MKn Hakim Anggota 21 Desember 2017
03
FENI ENGGARWATI Hakim Anggota 21 Desember 2017

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
FARDHIANA RESDHIANTI M, SH 21 Desember 2017

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
20 Desember 2017 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
21 Desember 2017 ATK Rp. 80,000.00
03
21 Desember 2017 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 12,500.00
04
21 Desember 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 18,500.00
05
28 Desember 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 18,500.00
06
28 Desember 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 18,500.00
07
11 Januari 2018 Meterai Putusan Sela Rp. 6,000.00
08
12 Januari 2018 Biaya Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Tergugat II Intervensi Rp. 23,500.00
09
12 Januari 2018 Biaya Panggilan Tergugat II Intervensi Rp. 23,500.00
10
19 Maret 2018 Biaya Juru Sumpah Rp. 80,000.00
11
09 April 2018 Meterai Rp. 6,000.00
12
09 April 2018 Redaksi Rp. 5,000.00
13
17 April 2018 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 50,000.00
14
17 April 2018 Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 0.00
15
17 April 2018 Biaya PNBP Pencatatan Akta Banding Rp. 5,000.00
16
17 April 2018 Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 5,000.00
17
17 April 2018 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 13,500.00
18
17 April 2018 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 17,500.00
19
24 April 2018 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 278,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut