www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:31/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:31 Oktober 2017
Penggugat:FRISBOY
Tergugat:1.BUPATI BARITO TIMUR
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DAYU
3.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAYU
Jenis Perkara:Lain-Lain
Ringkasan Gugatan:
  1. Mengabukan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
  2. Menyatakan batal atau tidak sah :

      a. Keputusan Bupati Barito Tumur Nomor : 283 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Dayu Terpilih, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017 - 2023 tanggal, 12   Oktober 2017;
      b. Surat Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Dayu Nomor 13 /BPD-DY/VII/2017 sebagai Kepala Desa terpilih Atas nama Emilia Masa Bakti 2017 - 2023;
      c. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu No. 27/Pilkades - Dy/VII/2017 tanggal, 26 Juli 2017 Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan Surat dan Perhitungan Surat PemilihanKepala Desa Dayu tahun 2017;

3.  Mewajibkan :

      -  Tergugat I : Mencabut Keputusan Bupati Barito Tumur Nomor : 283 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Dayu Terpilih, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017 - 2023 tanggal, 12   Oktober 2017;
      -  Tergugat II : Mencabut Surat Penetapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Dayu Nomor 13 /BPD-DY/VII/2017 sebagai Kepala Desa terpilih Atas nama Emilia Masa Bakti 2017 - 2023;
      -  Tergugat III :  Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dayu No. 27/Pilkades - Dy/VII/2017 tanggal, 26 Juli 2017 Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan Surat dan Perhitungan Surat PemilihanKepala Desa    Dayu tahun 2017;
4.  Memerintahkan Tergugat III untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito TImur dengan melaksanakan persyaratan Wajib bagi bakal calon Kepala Desa Dayu berpendidikan Taman Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) sederajat;
5.  Membebankan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Status Perkara:Pemberitahuan Putusan Banding
Tanggal Putusan:08 Februari 2018
Tanggal Minutasi:19 Februari 2018

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
FENI ENGGARWATI Hakim Ketua 01 November 2017
02
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,SH.,MKn Hakim Anggota 01 November 2017
03
RATNA KARTIANI SIANIPAR, SH Hakim Anggota 01 November 2017

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
RUSMINI SIAGIAN, SH 01 November 2017

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
31 Oktober 2017 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
31 Oktober 2017 ATK Rp. 80,000.00
03
02 November 2017 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 11,500.00
04
02 November 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 36,500.00
05
02 November 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 36,500.00
06
02 November 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 36,500.00
07
08 November 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 36,500.00
08
15 November 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 36,500.00
09
06 Desember 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 37,500.00
10
18 Januari 2018 Biaya Juru Sumpah Rp. 50,000.00
11
08 Februari 2018 Meterai Rp. 6,000.00
12
08 Februari 2018 Redaksi Rp. 5,000.00
13
20 Februari 2018 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 197,500.00
14
20 Februari 2018 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 50,000.00
15
20 Februari 2018 Biaya PNBP Pencatatan Akta Banding Rp. 5,000.00
16
20 Februari 2018 Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 5,000.00
17
20 Februari 2018 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 17,500.00
18
28 Februari 2018 ATK Rp. 50,000.00
19
14 Maret 2018 Biaya Penyerahan Memori Banding Rp. 17,500.00
20
20 Maret 2018 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding Rp. 17,500.00
21
20 Maret 2018 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Rp. 32,500.00
22
10 April 2018 Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 42,500.00
23
16 April 2018 Pengiriman Biaya Banding Rp. 300,000.00
24
19 April 2018 Biaya Pengiriman Berkas Banding Rp. 98,000.00
25
19 April 2018 Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding Rp. 32,500.00
26
19 April 2018 Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding Rp. 17,500.00
27
04 Juli 2018 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding Rp. 36,000.00
28
04 Juli 2018 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding Rp. 18,000.00
29
04 Juli 2018 Biaya Pemberitahuan Tembusan Putusan Kepada PT TUN Jakarta Rp. 17,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut