www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA 2018 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, pada hari Senin, 15 Januari 2018  Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Utama... Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melantik dan mengambil sumpah Jabatan sdr. EDI FIRMANSYAH,SH.,MH sebagai Wakil Ketua PTUN Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018  bertempat... Lebih lanjut
ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA DAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PTUN PALANGKA RAYA Pada Hari Selasa, 05 Desember 2017 Pukul 13.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan... Lebih lanjut
SOSIALISASI E-SKUM DAN AUDIO TEST RECORDING (ATR) SERTA SOSIALISASI BINWAS DI LOMBOK Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 Pukul 08.30 WIB – 11.00 WIB bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara... Lebih lanjut
ROMBONGAN TIM KOMISI III DPR RI DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA DENGAN 3 (TIGA) LINGKUNGAN PERADILAN SE - WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  Palangka Raya- Humas: Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka Rapat Koordinasi dengan instansi hukum di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satu Rapat koordinasinya adalah bersama Empat lingkungan... Lebih lanjut
SOSIALISASI MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Palangka Raya Humas Sosialisasi Maklumat ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengawasan Hakim,Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Sosialisasi ini di laksanakan dalam rapat bulanan pada hari... Lebih lanjut
Pengumuman Jadwal, Lokasi Ujian dan Daftar Nama Peserta SKD CAKIM MA TA 2017 Jakarta - Humas, Rabu 13 September 2017. Bersama ini disampaikan Pengumuman Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung RI TA 2017. Nomor : 05/Pansel/MA/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Jadwa, Lokasi Ujian dan... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:14/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:05 Mei 2017
Penggugat:HAJJAH HERYATI Alias HAJJAH HERYATI MUDJIONO
Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Jenis Perkara:Pertanahan
Ringkasan Gugatan:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan secara Hukum Sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor: SHM Nomor: 2727/Mentawa Baru Hilir; Surat Ukur Nomor : 5302/1999; Tanggal:17 Juli 1999; Luas: 9.994 M2 ; Letak Tanah: Jalan Pelita Barat Kel MB Hilir Kec MB Ketapang – Sampit; Atas Nama Hajjah Heryati Mudjiono; Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor: 237/520.1.42/1999 tanggal 25 November 1999;
  3. Menyatakan Secara Hukum Batal / Tidak Sah Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik  Nomor: 367/520.1.42/PRONA/2008 tanggal 28 November 2008 pada lampiran dengan nomor urut 30 yang terdaftar pada kegiatan PRONA tahun 2008  terdaftar pada DI.302 Nomor: 500/2008 tangggal 24 Oktober 2008 yang dipetakan pada Peta Pendaftaran Lembar 49.2-36.157-04 kotak F/2-3 yang diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 358.5000.PPTA.XI.2008 tanggal 24 September 2008:Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5285 / Mentawa Baru Hilir; Surat Ukur Nomor: 2443/MB. Hilir tanggal 22 Desember 2008 seluas 2.635 M2 atas nama Darmianson LD; (Obyek gugatan I)
  4. Menyatakan Secara Hukum Batal / Tidak Sah Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik  Nomor: 367/520.1.42/PRONA/2008 tanggal 28 November 2008 pada lampiran dengan nomor urut 31 yang terdaftar pada kegiatan PRONA tahun 2008  terdaftar pada DI.302 Nomor: 500/2008 tangggal 24 Oktober 2008 yang dipetakan pada Peta Pendaftaran Lembar 49.2-36.157-04 kotak F/2-3 yang diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 358.5000.PPTA.XI.2008 tanggal 24 September 2008; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5285 / Mentawa Baru Hilir; Surat Ukur Nomor: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5259 / Mentawa Baru Hilir; Surat Ukur Nomor: 2444/MB. Hilir tanggal 22 Desember 2008 seluas 3.438 M2 atas nama Paria Nata; (Obyek Gugatan II)
  5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan pembatalan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik  Nomor: 367/520.1.42/PRONA/2008 tanggal 28 November 2008 pada lampiran dengan nomor urut 30 yang terdaftar pada kegiatan PRONA tahun 2008  terdaftar pada DI.302 Nomor: 500/2008 tangggal 24 Oktober 2008 yang dipetakan pada Peta Pendaftaran Lembar 49.2-36.157-04 kotak F/2-3 yang diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 358.5000.PPTA.XI.2008 tanggal 24 September 2008: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5285 / Mentawa Baru Hilir; Surat Ukur Nomor: 2443/MB. Hilir tanggal 22 Desember 2008 seluas 2.635 M2 atas nama Darmianson LD
  6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik  Nomor: 367/520.1.42/PRONA/2008 tanggal 28 November 2008 pada lampiran dengan nomor urut 31 yang terdaftar pada kegiatan PRONA tahun 2008  terdaftar pada DI.302 Nomor: 500/2008 tangggal 24 Oktober 2008 yang dipetakan pada Peta Pendaftaran Lembar 49.2-36.157-04 kotak F/2-3 yang diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 358.5000.PPTA.XI.2008 tanggal 24 September 2008; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5285 / Mentawa Baru Hilir; Surat Ukur Nomor: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 5259 / Mentawa Baru Hilir; Surat Ukur Nomor: 2444/MB. Hilir tanggal 22 Desember 2008 seluas 3.438 M2 atas nama Paria Nata;
  7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Status Perkara:Pengiriman Berkas Banding
Tanggal Putusan:27 September 2017
Tanggal Minutasi:03 Oktober 2017

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
SETYOBUDI Hakim Ketua 08 Mei 2017
02
ROS ENDANG NAIBAHO, SH Hakim Anggota 08 Mei 2017
03
MISBAH HILMY Hakim Anggota 08 Mei 2017

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
YUSRAN IBERAHIM, SH 08 Mei 2017

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
05 Mei 2017 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
09 Mei 2017 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 26,500.00
03
09 Mei 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 26,500.00
04
15 Mei 2017 ATK Rp. 80,000.00
05
24 Mei 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 26,500.00
06
21 Juni 2017 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 26,500.00
07
04 Juli 2017 Meterai Putusan Sela Rp. 6,000.00
08
05 Juli 2017 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 11,000.00
09
21 Juli 2017 Pemeriksaan Setempat Rp. 4,000,000.00
10
21 Juli 2017 Pemeriksaan Setempat Rp. 4,000,000.00
11
05 September 2017 Biaya Juru Sumpah Rp. 20,000.00
12
27 September 2017 Meterai Rp. 6,000.00
13
27 September 2017 Redaksi Rp. 5,000.00
14
27 September 2017 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 336,000.00
15
05 Oktober 2017 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 50,000.00
16
05 Oktober 2017 Biaya PNBP Pencatatan Akta Banding Rp. 5,000.00
17
05 Oktober 2017 Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 5,000.00
18
06 Oktober 2017 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 27,500.00
19
06 Oktober 2017 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 27,500.00
20
17 Oktober 2017 Biaya Penyerahan Memori Banding Rp. 27,500.00
21
17 Oktober 2017 Biaya Penyerahan Memori Banding Rp. 27,500.00
22
25 Oktober 2017 ATK Rp. 50,000.00
23
06 November 2017 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding Rp. 11,500.00
24
06 November 2017 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Rp. 27,500.00
25
06 November 2017 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Rp. 27,500.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut