www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:30/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:29 Juli 2016
Penggugat:PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA diwakili oleh Bob Steven Paulus selaku Direktur Utama
Tergugat:BUPATI KAPUAS
Jenis Perkara:Perijinan
Ringkasan Gugatan:

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jalan : Tjilil Riwut Km. 5 Palangkaraya

Di –

Palangkaraya

 

Hal : Gugatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wira Usahatama Lestari, tertanggal 29 Januari 2016.

 

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh Bob Steven Paulus, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta Perubahan PT. Usaha Handalan Sejahtera No. 42 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, SH Notaris di Jakarta,beralamat atau berkantor di Jalan Mangga Dua Dalam blok J No.7, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Bawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

  1. RUDI ALFAHRI RANGKUTI, SH. MH
  2. SABRAN JAUHARI HUTABARAT, SH

Kewarganegaraan Indonesia baik secara sendiri maupun bersama-sama selaku Legal Officer PT. Usaha Handalan Sejahtera berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Dengan ini mengajukan Penggugat terhadap :

BUPATI KAPUAS, berkedudukan di Jalan Pemuda Km 5,5 No. 10 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT  ;

Dengan alasan-alasan atau dasar Gugatan sebagai berikut :

  1. OBJEK GUGATAN

 

  • Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR : 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI, TANGGAL 29 JANUARI 2016;

 

  1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

 

  • Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang adanya Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan tersebut, pada waktu PT. Wira Usahatama Lestari mengajukan alat bukti tambahan Surat dalam Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/2016/PN-Klk, di Pengadilan Negeri Kapuas pada tanggal 03 Mei 2016, dimana Objek Gugatan menjadi  salah satu alat bukti yang di buktikan :

 

  • Bahwa mengingat Gugatan ini oleh Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 27 Juli 2016, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 , maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 3 Mei 2016 ;

 

  1. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

 

  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

 

  • Bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 adalah sebuah Keputusan tertulis yang berisi Penetapan Tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya ;

 

  • Bahwa Surat Keputusan tersebut jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

 

 

  1. Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata berupa Surat Pemberian Izin Usaha Perkebunan ( IUP ) kepada PT. Wira Usahatama Lestari yang merupakan subjek hukum;
  2. Bahwa surat keputusan tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan pada pihak tertentu yang bisa di individualisir,sebuah badan hukum perdata, yakni PT. Wira Usahatama Lestari;
  3. Bahwa surat keputusan tersebut telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal sehingga surat keputusan tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
  4. Bahwa surat keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yakni timbulnya hak dan kewajban bagi penerima izin, yakni PT. Wira Usahatama Lestari

 

  • Bahwa berdasarkan uraian diatas, Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan TUN sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat tersebut.

 

 

  1. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

 

  • Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan ini mengajukan alasan-alasan  Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

 

  1. Bahwa Penggugat nyata-nyata telah dirugikan, oleh karena Objek Gugatan (Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016), yang diterbitkan Tergugat berada diatas lahan areal yang mana sebelumnya telah diterbitkan Arahan Izin Lokasi atas nama Penggugat ;
  2. Bahwa perlu Penggugat jelaskan, bahwa sebelum diterbitkan objek sengketa, Penggugat telah mendapatkan Izin arahan lokasi dari Tergugat yaitu Surat Bupati Kapuas (Tergugat) Nomor: 525/295/DISBUNHUT/2012, tertanggal 13 Februari 2012,perihal Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Usaha Handalan Sejahtera, seluas 20.000Ha yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
  3. Bahwa setelah mendapat Izin Arahan Lokasi tersebut, Penggugat melakukan sosialisasi dengan intensif sehingga mendapat dukungan dari masyarakat di daerah areal lahan Izin Arahan Lokasi untuk melakukan kegiatan investasi berupa Perkebunan Kelapa Sawit ;
  4. Bahwa selain sosialisasi, Penggugat juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan kesepakatan dengan masyarakat, melakukan konsultasi publik dalam rangka proses AMDAL dan pengurusan Izin Lokasi ;
  5. Bahwa sebelum berakhirnya Arahan Izin Lokasi, Penggugat telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Arahan Izin Lokasi, sebagaimana Surat Permohonan Perpanjangan Arahan Izin Lokasi Nomor : 004/UHS-BUPATI/VIII/2012, tertanggal 02  Agustus 2012 serta mengajukan Permohonan Izin Lokasi, sebagaimana Surat Permohonan  Nomor : 03/UHS/II/2012,tertanggal 13 Februari 2012 ;
  6. Bahwa dengan Surat Kepal Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor : 522/003/DPK-KPS/6.3/VIII/2012, tertanggal 30 Agustus 2012, yang mana sampai saat ini Penggugat belum menerima dan  melihat asli surat tersebut, Terggugat tidak memperpanjang dan Arahan Izin Lokasi dengan alasan bahwa: “ berdasarkan hasil evaluasi Penggugat tidak dapat melaksanan kewajibannya dan meningkatkan status Perizinan untuk melakukan inventarisasi lahan dan pendekatan dengan masyarakat desa di sekitar arahan Izin lokasi “;
  7. Bahwa alasan tersebut adalah tidak benar, karena pada tanggal 29 Agustus 2012 antar Penggugat dengan seluruh instansi terkait termasuk Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas melakukan Rapat Koordinasi Sosialisasi Amdal tentang Rencana Usaha/Kegiatan Perkebunan Besar Kelapa Sawit PT. Usaha Handalan Sejahtera (Penggugat) ;
  8. Bahwa alasan : “tidak dapat melaksanakan kewajibandan meningkatkan status perizinan serta tidak dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat adalah sebuah alasan yang dicari-cari dan tidak mendasar,” karena ternyata Tergugat punya niat lain yakni akan menerbitkan Surat Keputusan yang diperuntukkan bagi pihak lain, terbukti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati (Tergugat) Nomor : 166/ADMINSDA tahun 2013, Tergugat menerbitkan Izin Lokasi An. PT. Wira Usahatama Lestari, pada tanggal 15 Maret 2013 dan terbitnya objek gugatan yaitu :  SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR : 82/DISBUNHUT/TAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. WIRA USAHATAMA LESTARI, TANGGAL 29 JANUARI 2016 ;
  9. Bahwa dengan terbitnya Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut, maka Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, sehingga berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Peradilan TUN, Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mengajukan gugatan ini ;

 

  1. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 53 AYAT (2) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

 

  • Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dimana salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagimana yang dimaksudPasal 23 huruf e menyebutkan : “adanya Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Propinsi dari Gubernur untuk izin usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota” ;

 

  • Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana suratnya Nomor : 525/1050/ PTSP, perihal Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 16 Desember 2015, yang ditujukan kepada Direktur PT. Wira Usahatama Lestari, pada Point 5  menjelaskan : berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Wira Usahatama Lestari seluas lebih kurang 9.263 Ha dengan alokasi lahan :

 

  • kebun inti seluas lebih kurang 7.410 Ha dan
  • alokasi kebun untuk masyarakat seluas lebih kurang 1.853 Ha

 

  • Bahwa dari hal tersebut diatas jelas terjadi pertentangan antara Surat Keputusan Bupati Kapuas Ic. Tergugat Nomor: 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016, dengan Surat Rekomendasi Gubernur  Nomor : 525/1050/ PTSP, dimana dalam Surat Keputusan tersebut Tergugat telah memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Wira Usahatama Lestari untuk komoditas kelapa sawit dengan luas areal lahan lebih kurang 14.644 Ha sedangkan Gubernur memberikan Rekomendasi kepada PT. Wira Usahatama Lestari seluas lebih kurang 7.410 Ha ;

 

  • Bahwa dengan tidak mempedomani Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah  di dalam penerbitan objek gugatan tersebut, sebagaimana yang diamatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 jelas menunjukkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

 

  • Bahwa selain itu Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 2 huruf b yang isinya berbunyi : “Pejabat Pemerintahan Memiliki Kewajiban : mematuhi AUPB dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan” jo. Pasal 8 Ayat 2 Huruf a yang isinya berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : Peraturan Perundang-undangan” ;

 

  1. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PASAL 53 AYAT (2) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

 

  • Bahwa didalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 huruf e menjelaskan Rekomendasi Gubernur menjadi salah satu syarat untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan, hal ini artinya apa yang menjadi Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah harus menjadi acuan/pedoman bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Perkebunan tersebut ;

 

  • Bahwa dengan tidak dipedomaninya Rekomendasi Gubernur didalam Penerbitan Surat Keputusan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan Tergugat kepada Gubernur selaku Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi, dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mempedomani Rekomendasi Gubernur didalam Penerbitan Surat Keputusan/Objek Gugatan  jelas sangat bertentangan dengan Asaa Asas  Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

 

  1. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yaitu Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut diatas, dalam setiap Penerbitan Izin Usaha Perkebunan harus didasarkan kepada Rekomendasi Gubernur, dengan tidak tidak menjadikan Rekomendasi Gubernur sebagai Acuan atau Pedoman hal ini  dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, karena dapat merusak Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah dimana Rekomendasi tersebut diberikan adalah untuk Menyesuaikan dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan di Propinsi Kalimantan Tengah ;
  2. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Kecermatan yaitu asas yang mewajibkan Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan harus didasarkan kepada persyaratan-persyaratan yang ditentukan yakni Peraturan Menteri Pertanian untuk Penerbitan Izin Usaha Perkebunan salah satu persyaratannya adalah berupa Rekomendasi Gubernur, dengan tidak dipedomaninya isi Rekomendasi Gubernur tersebut, hal ini menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan Izin Usaha Perkebunan tersebut tidak cermat ;
  3. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenanganyaitu dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara asas keteraturan, keserasian dan keseimbangan harus menjadi landasan setiap Penerbitan Surat Keputusan. Dihubungkan dengan penerbitan Objek Gugatan terlihat Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena dalam Penerbitan Objek Gugatan, Tergugat mengabaikan apa apa yang telah di tentukan didalam Rekomendasi, sehingga dapat menimbulkan ketidak sesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Kalimantan Tengah ;

 

  • Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah cukup membuktikan bahwa tindakan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 telah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku khusus Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya kepatuhan di dalam mempedomani Rekomendasi Gubernur, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

 

  • Bahwa selain itu Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 Huruf a, d dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang isinya berbunyi : “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi Asas : Kepastian Hukum, Kecermatan dan Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” ;

 

  • Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal dan tidak sah ;

 

  • Bahwa dengan dinyatakan batal dan tidak sahnya Surat Keputusan tersebut, Penggugat mohon kehadapan Pengadilan Tata Usaha Palangkaraya untuk mewajibkan Tergugat memproses Penerbitan Izin Lokasi An. Penggugat sesuai dengan Izin Arahan Lokasi Penggugat sebelumnya.

 

  1. PERMOHONAN PENUNDAANPELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

 

  • Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara a quo secara hukum sangatlah merugikan Penggugat yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

 

  • Bahwa sebagaimana uraian diatas, nyata dan jelas objek gugatan tersebut adalah objek gugatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku dan bertentangan pula dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

 

  • Bahwa jika Keputusan tersebut tidak dilakukan Penundaan, maka akan memberi akibat bertambahnya kerugian yang diderita Penggugat dan Masyarakat diatas areal Izin Usaha Perkebunan tersebut ;

 

  • Bahwa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut tidak mengganggu dan bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Nasional. Karena itu Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebelum memberikan Putusan Dalam Pokok Perkara, berkenan untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan dalam perkara a quo berjalan atau sampai adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;

 

  • Bahwa Permohonan Penundaan ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum.

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kehadapan yang terhormat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya/Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan perkara ini, dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

 

 

 

 

DALAM PENUNDAAN

  1. Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
  2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 Ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 82/DISBUNHUT/Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Wira Usahatama Lestari, tanggal 29 Januari 2016 atas areal seluas lebih kurang 14.644 Ha, yang terletak di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung dan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan Izin Lokasi An. Penggugat sesuai dengan Izin Arahan Lokasi Penggugat sebelumnya ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Terima kasih.

 

Jakarta, 27 Juli 2016

Hormat Penggugat

PT. Usaha Handalan Sejahtera

Kuasanya

 

 

 

 

Rudi Alfahri Rangkuti, SH.MH                                      Sabran Jauhari Hutabarat, SH

Status Perkara:Pengiriman Berkas Kasasi
Tanggal Putusan:08 November 2016
Tanggal Minutasi:24 November 2016

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH Hakim Ketua 02 Agustus 2016
02
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,SH.,MKn Hakim Anggota 02 Agustus 2016
03
DELTA ARGA PRAYUDHA, SH.,MH Hakim Anggota 02 Agustus 2016

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
BOBY CAHYADI, SH 02 Agustus 2016

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
29 Juli 2016 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
02 Agustus 2016 Biaya Proses Rp. 80,000.00
03
02 Agustus 2016 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 15,500.00
04
02 Agustus 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 14,000.00
05
10 Agustus 2016 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 15,500.00
06
10 Agustus 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 14,000.00
07
19 Agustus 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 15,500.00
08
19 Agustus 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 20,000.00
09
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 20,000.00
10
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 15,500.00
11
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
12
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
13
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
14
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
15
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
16
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
17
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
18
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
19
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
20
26 Agustus 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
21
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 15,500.00
22
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
23
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
24
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
25
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
26
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
27
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
28
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
29
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
30
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
31
07 September 2016 Biaya Panggilan Calon Pihak Ketiga Rp. 14,000.00
32
15 September 2016 Biaya Panggilan Calon Intervensi Rp. 19,000.00
33
27 September 2016 Meterai Putusan Sela Rp. 6,000.00
34
11 Oktober 2016 Pemeriksaan Setempat Rp. 7,500,000.00
35
20 Oktober 2016 Biaya Juru Sumpah Rp. 30,000.00
36
09 November 2016 Meterai Rp. 6,000.00
37
09 November 2016 Redaksi Rp. 5,000.00
38
17 November 2016 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 50,000.00
39
17 November 2016 Biaya PNBP Pencatatan Akta Banding Rp. 5,000.00
40
17 November 2016 Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 5,000.00
41
17 November 2016 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 19,000.00
42
17 November 2016 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 19,000.00
43
14 Desember 2016 Biaya Penyerahan Memori Banding Rp. 19,000.00
44
14 Desember 2016 Biaya Penyerahan Memori Banding Rp. 19,000.00
45
21 Desember 2016 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding Rp. 16,500.00
46
21 Desember 2016 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Rp. 19,000.00
47
21 Desember 2016 Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Rp. 19,000.00
48
16 Januari 2017 Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 16,500.00
49
16 Januari 2017 Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 19,000.00
50
16 Januari 2017 Pengiriman Biaya Banding Rp. 300,000.00
51
17 Januari 2017 Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 19,500.00
52
17 Januari 2017 Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 17,500.00
53
17 Januari 2017 Pengiriman Berkas Banding Rp. 238,500.00
54
17 Januari 2017 Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Pembanding Rp. 16,500.00
55
17 Januari 2017 Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Terbanding Rp. 19,000.00
56
17 Januari 2017 Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Terbanding Rp. 19,000.00
57
20 Maret 2017 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding Rp. 16,500.00
58
20 Maret 2017 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding Rp. 19,000.00
59
20 Maret 2017 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding Rp. 19,000.00
60
20 Maret 2017 Biaya Tembusan Pemberitahuan Putusan Kepada Para Pihak Rp. 19,000.00
61
27 Maret 2017 Biaya Pendaftaran/PNBP Perkara Kasasi Rp. 50,000.00
62
27 Maret 2017 Biaya Proses Rp. 50,000.00
63
27 Maret 2017 Biaya PNBP Pencatatan Akta Kasasi Rp. 5,000.00
64
27 Maret 2017 Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Rp. 5,000.00
65
27 Maret 2017 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Rp. 16,500.00
66
27 Maret 2017 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Rp. 19,000.00
67
03 April 2017 Biaya Pendaftaran/PNBP Perkara Kasasi Rp. 50,000.00
68
03 April 2017 Biaya PNBP Pencatatan Akta Kasasi Rp. 5,000.00
69
03 April 2017 Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Rp. 5,000.00
70
03 April 2017 Biaya Proses Rp. 50,000.00
71
03 April 2017 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Rp. 16,500.00
72
03 April 2017 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Rp. 19,000.00
73
17 April 2017 Biaya Penyerahan Memori Kasasi Rp. 16,500.00
74
17 April 2017 Biaya Penyerahan Memori Kasasi Rp. 19,000.00
75
18 April 2017 Biaya Penyerahan Memori Kasasi Rp. 17,500.00
76
18 April 2017 Biaya Penyerahan Memori Kasasi Rp. 19,500.00
77
02 Mei 2017 Biaya Pemberitahuan inzage kepada pemohon kasasi Rp. 16,500.00
78
02 Mei 2017 Biaya Pemberitahuan inzage kepada termohon kasasi Rp. 19,000.00
79
02 Mei 2017 Biaya Pemberitahuan inzage kepada termohon kasasi Rp. 19,000.00
80
17 Mei 2017 Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 19,000.00
81
17 Mei 2017 Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi Rp. 19,000.00
82
29 Mei 2017 Pengiriman Biaya Kasasi Rp. 550,000.00
83
29 Mei 2017 Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Pemohon Kasasi Rp. 19,000.00
84
29 Mei 2017 Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Termohon Kasasi Rp. 16,500.00
85
29 Mei 2017 Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Termohon Kasasi Rp. 19,000.00
86
29 Mei 2017 Biaya Tembusan Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi ke PTTUN Jakarta Rp. 19,000.00
87
30 Mei 2017 Pengiriman Berkas Kasasi Rp. 220,000.00
88
15 Februari 2018 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon Kasasi Rp. 25,500.00
89
15 Februari 2018 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi Rp. 15,500.00
90
15 Februari 2018 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi Rp. 13,500.00
91
15 Februari 2018 Biaya Tembusan Pemberitahuan Putusan Kepada PT TUN Jakarta Rp. 15,500.00
92
15 Februari 2018 Biaya Tembusan Pemberitahuan Putusan Kepada MA RI Rp. 15,500.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut