www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:02/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:25 Januari 2013
Penggugat:Drs. Rahmat Junaidi, SH.,MH
Tergugat:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jenis Perkara:Kepegawaian
Ringkasan Gugatan:

Berdasarkan uraian di atas mohon unutk memeriksa dan memutus sebagai berikut :
1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6.016/2013, tertanggal Palangka Raya, 15 Januari 2013.
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6.016/2013, tertanggal Palangka Raya, 15 Januari 2013.
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, mengembalikan dan mengangkat Penggugat sebagai Pejabat Eselon IV.a pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, terhitung dalam waktu 14 hari setelah keputusn pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:21 Februari 2013
Tanggal Minutasi:07 Maret 2013

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
SRI SETYOWATI, SH., MH Hakim Ketua 28 Januari 2013
02
ALPONTERI SAGALA, SH Hakim Anggota 28 Januari 2013
03
RIKI YUDIANDI, SH., MH Hakim Anggota 28 Januari 2013

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
INGGRID BINTANG NURSANNY, SH 28 Januari 2013

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 500,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
25 Januari 2013 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
29 Januari 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 4,500.00
03
29 Januari 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
04
30 Januari 2013 Biaya Proses Rp. 120,000.00
05
12 Februari 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
06
21 Februari 2013 Meterai Rp. 6,000.00
07
21 Februari 2013 Redaksi Rp. 5,000.00
08
06 Februari 2014 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 325,500.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut