www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:27/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:21 Juni 2016
Penggugat:ANDI JAYANDI
Tergugat:BUPATI SUKAMARA
Jenis Perkara:Kepegawaian
Ringkasan Gugatan:

Posita :

  1. Alasan Gugatan

 

  1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara tanggal 17 Juli 2006 dimana pangkat dan golongan PNS terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/206/BKPP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dan berdinas di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, dalam hal ini menjabat sebagai pelaksana;

 

  1. Bahwa pada tanggal 22 Aril 2014 Penggugat ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara Nomor : PRINT-06/Q.2.19/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 dan Pada tanggal 9 Maret 2015 Penggugat dipanggil oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengikuti sidang dakwaan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDS-05/SUKMA/02/2015 tanggal 3 Maret 2105;

 

  1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” serta dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) Bulan;

 

  1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN plk tersebut, Tergugat  mengeluarkan Surat Keputusan  Nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 tentang  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dan Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan tersebut pada tanggal 28 Maret 2016.

 

  1. Bahwa isi dari Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, dan perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

 

 

  1. Bahwa selama Penggugat ditahan sampai dengan dibebaskan dari Rutan Kelas IIA Palangkaraya, Penggugat tidak pernah menerima Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara ataupun Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015, tidak pernah ditembuskan ke Rutan Kelas IIA Palangkaraya tempat Penggugat ditahan, tetapi hanya ditembuskan kepada keluarga Penggugat yang ada di Sukamara. Keluarga Penggugat pun tidak pernah mengirimkan Selanjutnya disebut SK Obyek Sengketa tersebut karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu dengan penggugat yang sedang menjalani masa hukuman dan karena faktor jarak antara Sukamara dan Palangkaraya yang cukup jauh yang memakan biaya yang cukup tinggi dengan keadaan keuangan Penggugat yang sudah tidak mampu sehingga menyebabkan keluarga Penggugat tidak bisa datang menemui Penggugat di Palangkaraya. Hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

 

  1. Bahwa Penggugat mengetahui dan membaca secara langsung SK Obyek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat pada tanggal 29 Maret 2016. Hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

 

  1. Bahwa tindakan Bupati Sukamara yang telah menerbitkan SK Obyek Sengketa tentang  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar ketentuan peraturan Per Undang- Undangan.

 

  1. Bahwa kewenangan Tergugat selaku pejabat Negara telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

 

  1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

 

  1. Bahwa  di dalam ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan “Pada Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

 

  1. Bahwa berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat (2) tahun, maka yang bersangkutan dapatlah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat.
  2. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan “Pada Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

 

  1. Bahwa yang menjadi acuan oleh Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa adalah  Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 9 huruf a yang berbunyi:

       “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

       a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

 

  1. Bahwa penerapan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 9 huruf a yang digunakan sebagai dasar Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) sebagai peraturan yang ada diatasnya sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Bab III Pasal 7 yang berbunyi :

 

Jenis Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

  1. Jenis Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas;
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
  1. Kekuatan hokum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 

  1. Bahwa berdasarkan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, maka Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lebih kuat kedudukannya dibandingkan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979;

 

  1. Bahwa atas dasar Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun maka Penggugat dapatlah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana yang dilakukannya.

 

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa untuk dibatalkan;

 

  1. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan SK Obyek Sengketa  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril dimana dengan diberhentikannya Pengugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil tentunya Penggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga.

 

  1. Bahwa akibat dari penerbitan SK obyek sengketa oleh Tergugat maka dari bulan Januari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah mendapatkan Gaji sama sekali, sehingga kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. 2.548.942,- x 6 bulan = Rp. 15.293.652,-

 

  1. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Tergugat  untuk membayar gaji Penggugat sebesar Rp. 2.548.942,- x 6 bulan = Rp. 15.293.652,-        Serta merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Pengguggat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

 

  1. Bahwa  tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 tentang  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

 

  1. Asas kepastian hukum

 

       Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 tentang  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri. Sehingga asa kepastian hokum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.

 

  1. Asas Kemanfaatan

 

       Bahwa Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 tentang  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tidak mempunyai manfaat sedikitpun karena Penggugat diberhentikan dengan Tidak Hormat. Sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang tidak terpenuhi oleh Tergugat.

 

  1. Asas Ketidakberpihakan

 

       Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 tentang  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat terkesan diskriminatif dan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara komprehensif. Bahwa dalam perkara dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi, dan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme yang melibatkan banyak pihak, hanya beberapa orang  saja yang diproses secara hukum dan secara Disiplin PNS sehingga asas ketidakberpihakan tidak terpenuhi oleh Tergugat.

 

  1. Asas Keterbukaan

 

       Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 tentang  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat diterbitkan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, penggugat tidak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

  1. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor Perkara : 02/G/2015/PTUN-Plk tanggal 27 April 2016 antara DARMAWAN SUSILO (Penggugat) melawan Bupati Sukamara (Tergugat) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengabulkan seluruh gugatan Sdr. DARMAWAN SUSILO dengan pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan Peraturan diatasnya (UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Sdr DARMAWAN SUSILO diberhentikan berdasarkan SK Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 dengan dasar dan alasan yang sama dengan SK yang Penggugat terima;

 

Petitum :

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama                                : ANDI JAYANDI

      NIP                                  : 198704122006041006

      Pangkat/Golongan           : Pengatur (II/c)

      Jabatan                             : Pelaksana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                     Kabupaten Sukamara

      Unit Kerja                        : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara

      3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/10/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

      Nama                                : ANDI JAYANDI

      NIP                                  : 198704122006041006

      Pangkat/Golongan           : Pengatur (II/c)

      Jabatan                             : Pelaksana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                   

      Unit Kerja                        : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara

4. Menghukum Tergugat  untuk membayar gaji Penggugat sebesar Rp. Rp. 2.548.942,- x 6 bulan = Rp. 15.293.652,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

5. Memerintahkan  Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Pengguggat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini 

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:20 September 2016
Tanggal Minutasi:12 Oktober 2016

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,SH.,MKn Hakim Ketua 22 Juni 2016
02
DELTA ARGA PRAYUDHA, SH.,MH Hakim Anggota 22 Juni 2016
03
RATNA KARTIANI SIANIPAR, SH Hakim Anggota 22 Juni 2016

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
PATAR SIPAHUTAR, SH 22 Juni 2016

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
21 Juni 2016 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
22 Juni 2016 Biaya Proses Rp. 80,000.00
03
22 Juni 2016 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 8,500.00
04
22 Juni 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 13,500.00
05
22 Juni 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
06
21 Juli 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 17,500.00
07
25 Agustus 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 17,500.00
08
20 September 2016 Meterai Rp. 6,000.00
09
20 September 2016 Redaksi Rp. 5,000.00
10
05 Oktober 2016 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 412,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut