www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN FEBRUARY 2018 Pada hari Jumat, tanggal 2 Febuari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama Sebagai salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini dipandu oleh Instruktur Senam... Lebih lanjut
RAPAT BULANAN   Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB diadakan Rapat Bulanan dengan pembahasan tentang  Matrik Penilaian Akreditasi. Rapat bulanan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha... Lebih lanjut
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN JANUARI 2018 Pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama yang nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini... Lebih lanjut
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA 2018 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, pada hari Senin, 15 Januari 2018  Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Utama... Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melantik dan mengambil sumpah Jabatan sdr. EDI FIRMANSYAH,SH.,MH sebagai Wakil Ketua PTUN Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018  bertempat... Lebih lanjut
ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA DAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PTUN PALANGKA RAYA Pada Hari Selasa, 05 Desember 2017 Pukul 13.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan... Lebih lanjut
SOSIALISASI E-SKUM DAN AUDIO TEST RECORDING (ATR) SERTA SOSIALISASI BINWAS DI LOMBOK Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 Pukul 08.30 WIB – 11.00 WIB bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:12/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:29 Maret 2016
Penggugat:SEPRIYANTO
Tergugat:1.KEPALA DESA SUNGAI PURING
2.CAMAT ANTANG KALANG
3.BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Jenis Perkara:Lain-Lain
Ringkasan Gugatan:

Posita :

III.     DASAR DAN LANDASAN GUGATAN

Perbuatan Tergugat I

1.    Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur yang sah sebagaimana Surat Keputusan  Nomor  SK : 141/96/ SP/2013/ PEMDES tanggal 20 Maret 2013 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang. Surat keputusan dimaksud adalah surat Keputusan tentang pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur ;

 2.    Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 Penggugat menerima Surat dari Tergugat  yaitu  Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang Nomor : SK.141/123/SP/I/ Pemdes/ 2016, tanggal 29 Januari 2016 Tentang Pengangakatan/ Pemberhentian Sekretaris Desa, Kaur, Keuangan, Kaur Umum, Kaur Administrasi dan Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang. Surat Keputusan dimaksud adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur ;

3.     Bahwa terbitnya obyek sengketa  telah menyalahi prosedur halmana Penggugat  menjabat sebagai Sekretaris Desa Sungai Puring adalah masih sah sebagaimana  Nomor  SK : 141/96/ SP/2013/ PEMDES tanggal 20 Maret 2013 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang, namun tanpa alasan yang jelas Penggugat diberhentikan oleh Tergugat I sebagaimana obyek sengketa Surat Keputusan Nomor : SK.141/123/SP/I/ Pemdes/ 2016 tanggal 29 Januari 2016 adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Adapun argumentasi dan fakta hukum atas terbitnya obyek sengketa yang dikatakan tidak sesuai prosedur hukum adalah berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014  Jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4.    Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana telah diatur dalam  Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (2) huruf a,b,c,d. Ayat (3) dan ayat (4). Dan khusus ayat (3) dikutip sebagai berikut :” Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota” Sebagaimana fakta hukum Tergugat I tidak pernah melakukan konsultasi dengan Tergugat II (Camat Antang Kalang), sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar ketentuan sebagaimana  Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat (3) tersebut diatas ;

5.    Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) huruf.  a, b, c. Ayat (2) huruf a, b, c ,d dan Pasal 69 dikutip sebagai berikut :” Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
    a.    Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa ;
b    Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
    c.    Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa”.
    
    Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah tidak pernah dikonsultasikan dengan Tergugat II dan tidak ada rekomendasi tertulis dari Tergugat II, sehingga nyata bahwa terbitnya obyek sengketa tidak sah dan tidak prosedural. Fakta hukum ini terbukti  bahwa dalam obyek sengketa tidak termuat klausula tentang Surat Rekomendasi Tergugat II ( Camat Antang Kalang). Oleh karenanya maka sangat jelas obyek sengketa tersebut sudah tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) huruf.  a, b, c.  dan Ayat (2) huruf a, b, c ,d dan Pasal 69 ( Vide poin 4 dan 5 diatas ) ;

6.    Bahwa obyek sengketa tidak sah  karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) huruf a,b,c,d  yang di kutip sebagai berikut : “Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
        a.    berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
        b.    berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 tahun (empat puluh dua tahun) ;
        c.    terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 ( satu) tahun sebelum pendaftaran diri;
        d.    syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/ kota “.
    
    Bahwa dengan melihat aturan tersebut diatas maka sangat jelas M. Antoni yang di angkat oleh  Tergugat I sebagaimana obyek sengketa diatas sebagai pengganti dari Penggugat (Sekdes Sepriyanto) adalah tidak sah halmana    M. Antoni bukan warga Sungai Puring dan tidak pernah tinggal di Desa Sungai Puring  Serta M. Antoni  bukan penduduk Desa Sungai Puring dan faktor usia dari M. Antoni juga tidak sesuai dengan aturan tersebut diatas     ( Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014);

7.    Bahwa terhadap obyek sengketa tidak sah karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum serta tidak pernah melanggar larangan sebagaimana aturan tentang perangkat desa (vide Pasal 68 ayat (2) huruf a.b,c,d sehingga tidak beralasan hukum Tergugat I memberhentikan Penggugat ;

8.    Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Penggugat melalui  kuasanya Meitin Alfun,SH., MH  selaku Advokad- Pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum demi dan untuk kepentingan Pemberi kuasa  maka  pada tanggal 10 Februari 2016 dengan Surat Nomor : 05/Adv-MTN/SRT/II/2016.  Isi surat adalah tentang mohon pembatalan atas Pemberhentian Sekretaris Desa Sungai Puring, namun hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Kalimantan Tengah, tidak ada tanggapan ataupun respon dari Tergugat I ;

9.    Bahwa selanjutnya secara hukum sangat jelas obyek sengketa tersebut diatas adalah tidak sah karena penerbitanya tidak memenuhi prosedur hukum  yang berlaku sebagaimana beberapa ketentuan hukum yang telah dipaparkan diatas.

Perbuatan Tergugat II

1.    Bahwa Tergugat II telah melakukan pembiaran terhadap kebijakan atau perbuatan bawahannya yang telah melakukan atau membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat keputusan yang nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

2.    Bahwa Tergugat II tidak melakukan evaluasi terhadaap kinerja dan kebijakan  Tergugat I selaku bawahan langsung ;

3.    Bahwa hal ini sangat nyata tidak ada tindakan dari Tergugat II  terhadap bawahannya atas terbitnya obyek sengketa yang sangat nyata telah menyalahi prosedur hukum hal ini terbukti ketika Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis melalui kuasanya Meitin Alfun,SH., MH  selaku Advokad- Pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum demi dan untuk kepentingan Pemberi kuasa  maka  pada tanggal 10 Februari 2016 dengan Surat Nomor : 05/Adv-MTN/SRT/II/2016.  Isi surat adalah tentang mohon pembatalan atas Pemberhentian Sekretaris Desa Sungai Puring, namun hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Kalimantan Tengah, tidak ada tanggapan ataupun respon dari Tergugat II ;

4.    Bahwa terhadap Tergugat II yang dijadikan sebagai subyek hukum karena  merupakan atasan langsung dari Tergugat I yang dalam hal ini tidak  melakukan evaluasi dan tidak memberikan rekomendasi tertulis terhadap kebijakan Tergugat I sehingga terbit  obyek sengketa dengan demikian maka sangat beralasan hukum Tergugat II dijadikan sebagai subyek hukum dalam gugatan ini.

Perbuatan Turut Tergugat

1.        Bahwa Turut Tergugat  tidak melakukan tindakan terhadap kebijakan atau perbuatan bawahannya yang telah melakukan atau membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat keputusan yang nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

2.    Bahwa Turut Tergugat  tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kebijakan  Tergugat I selaku bawahan langsung ;

3.    Bahwa hal ini sangat nyata tidak ada tindakan dari Turut Tergugat   terhadap bawahanya atas terbitnya obyek sengketa  yang sangat ternyata telah menyalahi prosedur hukum hal ini terbukti ketika Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis melalui kuasanya Meitin Alfun,SH., MH  selaku Advokad- Pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum demi dan untuk kepentingan Pemberi kuasa  maka  pada tanggal 10 Februari 2016 dengan Surat Nomor : 05/Adv-MTN/SRT/II/2016.  Isi surat adalah tentang mohon Pembatalan atas Pemberhentian Sekretaris Desa Sungai Puring, namun hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kalimantan Tengah, tidak ada tanggapan ataupun respon dari Turut Tergugat ;

4.    Bahwa terhadap Turut Tergugat  yang dijadikan sebagai subyek hukum karena  merupakan atasan langsung dari Tergugat I yang dalam hal ini tidak  melakukan evaluasi terhadap kebijakan Tergugat I sehingga terbit  obyek sengketa dengan demikian maka sangat beralasan hukum Turut Tergugat dijadikan sebagai subyek hukum dalam gugatan ini.

IV. AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ( AAUPB)

1.    Bahwa obyek sengketa a quo juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya :
        -    azas kepastian hukum
    Yaitu azas kepastian hukum sebagaimana dalam pasal 3 UU no 28 Tahun 1999 adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengara negara ;
        
        Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam proses penerbitan obyek sengketa banyak melakukan pelanggaran pelanggaran hukum yang seharusnya dipatuhi, atau dengan kata lain penerbitan obyek sengketa adalah tidak prosedural, hal ini berdasarkan :
            1.1.    Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014  Jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

            1.2.    Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (2) huruf a,b,c,d. Ayat (3) dan ayat (4). Dan khusus ayat (3) dikutip sebagai berikut :” Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota”
        
            1.3.    Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat (1) huruf.  a, b, c. Ayat (2) huruf a, b, c ,d dan Pasal 69 dikutip sebagai berikut :” Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
            a.    Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa ;
            b.    Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
            c.    Rekomerndasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa”.

-    Azas kecermatan
Yaitu dalam penerbitan obyek sengketa Tergugat tidak memperhatikan dan meneliti dengan seksama data yuridis dan data fisik yang menjadi  dasar obyek sengketa  yaitu tidak dikonsultasikan dan tidak ada rekomendasi tertulis dari Tergugat II sehingga terdapat pelanggaran prosedur hukum dan juga usia atau umur yang menggantikan Penggugat yang bernama M. Antoni yang diangkat sebagai Sekretaris Desa adalah tidak sesuai dengan aturan hukum yaitu usia sekretaris desa melebihi batas yang telah ditentukan peraturan perundang undangan ;


2.    Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melangar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi
        “ (2) alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

        a.    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
        b.    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
    
    3.    Bahwa meskipun Subyek  hukum Penggugat hanya Sekretaris Desa atau yang dipermasalahkan hanya jabatan Sekretaris Desa  namun tujuan dan maksud dari gugatan ini dilakukan adalah semata-mata untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter walaupun  ditingkat Desa, karena apajadinya kalau di Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala desa yang bersifat otoriter, tentunya tidak akan membawa kemakmuran masyarakat dalam memimpin sebuah Desa.

Petitum

1.    Mengabulkan gugatan Penggugat  seluruhnya;

2.    Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat adalah melanggar hukum;

3.     Membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang  Nomor : SK.141/123/SP/I/ Pemdes/ 2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Sekretaris Desa, Kaur, Keuangan, Kaur Umum, Kaur Administrasi dan Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang ;
4.  Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang Nomor : SK.141/123/SP/I/Pemdes/2016 tanggal 29 Januari 2016 ;

5.  Memerintahkan Tergugat I untuk  menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan mengembalikan posisi Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur ;

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

 

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:09 Agustus 2016
Tanggal Minutasi:22 Agustus 2016

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
DELTA ARGA PRAYUDHA, SH.,MH Hakim Ketua 31 Maret 2016
02
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,SH.,MKn Hakim Anggota 31 Maret 2016
03
ASLAMIA, SH Hakim Anggota 31 Maret 2016

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
INGGRID BINTANG NURSANNY, SH 31 Maret 2016

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
30 Maret 2016 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
31 Maret 2016 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 7,500.00
03
31 Maret 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
04
31 Maret 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
05
31 Maret 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
06
31 Maret 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 20,000.00
07
06 April 2016 Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 80,000.00
08
08 April 2016 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 7,500.00
09
08 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
10
08 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
11
08 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
12
08 April 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 20,000.00
13
15 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
14
15 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
15
15 April 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
16
22 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 11,500.00
17
22 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 11,500.00
18
22 April 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
19
29 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
20
29 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
21
29 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 12,500.00
22
29 April 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
23
29 April 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 20,000.00
24
13 Mei 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
25
13 Mei 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 5,000.00
26
18 Mei 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
27
18 Mei 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
28
18 Mei 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
29
24 Mei 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 10,500.00
30
24 Mei 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 5,000.00
31
27 Juni 2016 Biaya Juru Sumpah Rp. 15,000.00
32
09 Agustus 2016 Meterai Rp. 6,000.00
33
09 Agustus 2016 Redaksi Rp. 5,000.00
34
02 Desember 2016 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 156,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut