www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:02/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:18 Januari 2016
Penggugat:DARMAWAN SOSILO, S.P
Tergugat:BUPATI SUKAMARA
Jenis Perkara:Kepegawaian
Ringkasan Gugatan:Posita :
BookmanOldStyle; -360 -360 -360\'03(\'00);\'02; -465\'03(\'00);\'02; -375\'03(\'00);\'02; -360 -360\'03(\'00);\'02; -360 -360 -360 -360 -360\'02\'01);\'01;
-360 DALAM POKOK PERKARA :


-360-360
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

-360

-360
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang

atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

-360

-360-360
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada ;

-360

Nama : DARMAWAN SUSILO
NIP :19790107 200312 1005
Pangkat :Penata Tk. I ( III/d )

Jabatan :Kepala Seksi Produksi, Pengolahan danpemasaran Hasil
Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Pertanian dan Peternakan

-360 Unit Kerja :Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara


-360-360
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada ;

-360

Nama : DARMAWAN SUSILO
NIP :19790107 200312 1005
Pangkat :Penata Tk. I ( III/d )

Jabatan :Kepala Seksi Produksi, Pengolahan danpemasaran Hasil
Pertanian pada Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Pertanian dan Peternakan

-360 Unit Kerja :Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara

-360

-360-360
5. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;

-360

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Petitum :
BookmanOldStyle; -360 -360 -360\'03(\'00);\'02; -465\'03(\'00);\'02; -375\'03(\'00);\'02; -360 -360\'03(\'00);\'02; -360 -360 -360
-360 Alasan Gugatan:


-360-360
1. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dikabupaten sukamara yang diangkat pada tahun 2003 dan berdinas di Dinas Pertanian dan peternakan kabupaten sukamara Provinsi Kalimantan Tengah , dalam hal ini menjabat sebagai kepala seksi produksi , pengolahan dan pemasaran hasil pertanian pada bidang tanaman pangan dan holtikultura

-360

-360-360
2. Bahwa, pada tahun 2006 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara ada kegiatan Proyek Pengembangan Agrowisata Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara pada tahun 2006 dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK) Dinas Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006 Nomor DASK 2006/02.01/BL.09 tanggal 6 Maret 2006 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2006 tertanggal 13 Maret 2006 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah,- ). Kegiatan Proyek Pengembangan Agrowisata tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, salah satunya ialah kegiatan pembebasan lahan kebun buah Kabupaten Sukamara seluas 50 Ha dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah,- ) yang mana di sini selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pertanian pada saat itu, yaitu Ir. Mukhdiansyah dan Penggugat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).



-360-360
3. Bahwa, dalam pengerjaan proyek tersebut Penggugat selaku PPTK telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik terutama dalam hal mencari lahan dan pembebasan lahan yang diperuntukan sebagai lahan agrowisata tersebut. Bahwa setelah semua kegiatan Proyek Pengembangan Agrowisata tersebut telah selesai dan telah masuk dalam daftar invetaris daerah kabupaten sukamara dengan nomor register 0001 dan kode barang 01.01.03.01 19 serta sudah bisa dipergunakan, ternyata Penggugat justru oleh Penyidik di Polres Sukamara ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi berkaitan dengan Pengadaan Lahan Agrowisata tersebut dan setelah itu ditetapkan sebagai Terdakwa dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi, dan setelah melalui proses banding dan kasasi , dan berdasarkan putusan kasasi , Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan menghukum Pula Penggugat membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 88.062.500 . dan saat ini Penggugat masih menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya

-360

-360-360
4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 33 /PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R tanggal 22 Agustus 2014 , petikan putusan Pegadilan Tinggi Palangka Raya nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK tanggal 17 Oktober 2014 dan berdasarkan Petikan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi nomor : 224 K/PID.SUS/2014 tanggal 8 April 2015 , tersebut Tergugat (Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini Bupati Sukamara) telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan yaitu memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai negeri sipil dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015.dan Penggugat baru mengetahui surat keputusan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2015 setelah disampaikan ke Lapas Palangka Raya.



-360-360
5. Bahwa isi dari surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tersebut menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama , dan perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS.



-360-360
6. Bahwa Penggugat sebelum dikeluarkan nya surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 sampai dengan diterima nya pada tanggal 24 Oktober 2015 , Penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Pemeriksaan dari atasan Penggugat berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil(PNS). Hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan tidak adil semena-mena dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .



-360-360
7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



-360-360
8. Bahwa prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yaitu :



Pasal 23

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yangbersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplinberdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada
tanpa dilakukan pemeriksaan.


Pasal 24

-465
(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.



-465
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.



-465
(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untukmenjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:



a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.




Pasal 25

-375
(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamanhukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.



(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.



-360-360
9. Bahwa dari ketentuan diatas tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan dan membuat SK Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P (Penggugat) tersebut sehingga telah jelas nyata dan terang dengan tidak dijalan kan nya prosedur yang telah ditetapkan undang-undang mengenai penjatuhan disiplin kepada Pegawai negeri sipil, maka Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P (Penggugat) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikatakan CACAT HUKUM.

-360

-360-360
10. Bahwa penerapan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 sebagai dasar Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat adalah dasar yang bertentangan dengan peraturan yang ada diatas nya yang juga menjadi dasar Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P (Penggugat) yaitu dalam konsideran mengingat angka 3 , yaitu Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



-360-360
11. Bahwa pertentangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ; dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 berbunyi Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena ;

-360 Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan nya dengan jabatan . namun jika kita melihat Undang-undang nomor 5 tahun tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian Aparatur sipil Negara yang terdapat dalam pasal 87 yang berbunyi ;

-360

Pasal 87

-360
(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena ;

-360
a. Meninggal dunia

b. Atas permintaan sendiri

c. Mencapai batas usia pensiun

d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.



-360
(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum yang Tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan tidak berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

-360
a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan nya dengan jabatan dan /atau pidana umum.

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau ;

-360 Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.



Pertentangan tersebut terlihat dalam hal bagaimana atau apa syarat seorang PNS tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS , dalam pasal 9 huruf a PP nomor 32 tahun 1979 , jelas seorang PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan terbukti dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi dalam pasal 87 ayat ( 2 ) undang-undang nomor 5 tahun 2014 disebutkan PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan Hukum yang Tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan tidak berencana.



-360-360
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-360-360
10. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab III Pasal 7 yang berbunyi ;



JENIS HIERARKI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

-360
(1) Jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas ;

-360
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.



-360
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

-360

-360
11. Bahwa,berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan dalam point 8 sampai dengan point 10 dalam gugatan ini telah jelas nyata dan terang Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 adalah CACAT HUKUM dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan , maka Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lebih kuat kedudukan nya dibandingkan dengan Peraturan Pemeintah no 32 Tahun 1979. Dengan demikian telah jelas nyata dan terang Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 adalah CACAT HUKUM.



-360
12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN , dalam Pasal 87 ayat (2) berbunyi ; PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan tidak berencana . Dalam Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap, menyatakan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya pidana penjara selama 1(SATU) TAHUN dengan demikian telah jelas nyata dan terang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , dan oleh karena nya cukup beralasan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 untuk dibatalkan.



-360
13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P (Penggugat) sangat merugikan Penggugat baik baik materiel maupun inmateriel ,dimana sekarang Penggugat masih menjalani hukuman sebagaimana putusan kasasi tersebut, dan telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri sipil , yang mana tidak ada lagi mata pencaharian untuk menopang hidup anak-anak dan isteri Penggugat .



-360
14. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P (Penggugat) telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu ;



-360
a) Asas Kepastian Hukum

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P dalam penerbitan nya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara dan Peraturan Pemerntah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri . Sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.



-360
b) Asas Kemanfaatan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P, tidak mempunyai manfaat sedikit pun, tetapi merupakan kerugian bagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dan masyarakat yang notabene rakyat yang perlu dibina dan diberikan contoh yang baik oleh Tergugat, sehingga Asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan WargaMasyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingankelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8)kepentingan pria dan wanita. Tidak dipenuhi oleh Tergugat.



-360
c) Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P. dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan dan atau mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara menyeluruh dan terkesan diskriminatif , karena Penggugat dalam hal ini telah dikorbankan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Penggugat , yaitu melakukan korupsi secara bersama-sama , karena telah jelas dalam proyek kegiatan pengadaan lahan agrowisata tersebut banyak pihak yang terlibat dalam pengerjaannya , tetapi tidak ada yang ditindak atau diproses secara hukum maupun secara Disiplin PNS, hanya Penggugat saja yang diproses secara hukum dan secara disiplin PNS sehingga asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif tidak dilaksanakan oleh Tergugat.


-360
d) Asas Kecermatan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P. dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak terlebih dahulu mencari informasi dan dokumen yang lengkap untuk legalitas penetapan dan atau pelaksanaan surat keputusan tersebut , karena Penggugat tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilan pemeriksaan atau diminta keterangan oleh atasan sebagaimana tata cara pemanggilan bagi PNS yang akan dijatuhi disiplin (PP no 53 tahun 2010) dan terkait proyek pengadaan lahan agrowisata Dinas Pertanian dan peternakan kabupaten sukamara yang dianggap ada korupsi yang dilakukan oleh Penggugat , lahan agrowisata yang dipermasalahkan tersebut fakta ada dan telah masuk dan terdaftar di DPKAD Kabupaten Sukamara dengan nomor register 0001 dan kode barang 01.01.03.01 19 sebagai asset daerah , dengan demikian telah jelas Tergugat tidak cermat untuk mencari informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P. (Penggugat) dengan demikian telah jelas nyata dan terang Tergugat telah melanggar asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.





-360
e) Asas Keterbukaan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/08/BKPP tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada DARMAWAN SUSILO , S.P, diterbitkan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat dirugikan atas diterbitkan nya Surat keputusan tersebut , Penggugat tidak mendapatkan alasan dan hak untuk menjelaskan sedikit pun , dan Penggugat tidak memperoleh informasi yang benar , jujur dalam hal penjatuhan disiplin PNS tersebut , sehingga asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara tidak dilaksanakan oleh Tergugat.
Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:20 April 2016
Tanggal Minutasi:28 April 2016

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
ROS ENDANG NAIBAHO, SH Hakim Ketua 25 Januari 2016
02
DELTA ARGA PRAYUDHA, SH.,MH Hakim Anggota 25 Januari 2016
03
PULUNG HUDOPRAKOSO, SH Hakim Anggota 25 Januari 2016

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
DEVI HARTATI, SH 25 Januari 2016

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
21 Januari 2016 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
25 Januari 2016 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 6,500.00
03
25 Januari 2016 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 9,000.00
04
25 Januari 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
05
28 Januari 2016 Biaya Proses Rp. 80,000.00
06
20 April 2016 Meterai Rp. 6,000.00
07
20 April 2016 Redaksi Rp. 5,000.00
08
09 Mei 2016 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 453,500.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut