www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 21 Mei... Lebih lanjut
PENENTUAN JAM KERJA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN, BUKA PUASA BERSAMA DAN KETENTUAN MENGENAI CUTI SEBELUM/SESUDAH LEBARAN Pada hari Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB-15.30 WIB diadakan Rapat Bulanan bertempat di gedung PTUN Palangka Raya dengan pembahasan tentang Penentuan Jam Kerja Menyambut Bulan Ramadhan, Buka Puasa Bersama dan Ketentuan... Lebih lanjut
RAPAT PEMBAHASAN DARI KELOMPOK KERJA AKREDITASI PTUN PALANGKA RAYA Pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 pukul 14.00 WIB diadakan rapat pembahasan dari kelompok kerja akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk membahas tentang pencapaian kerja dan hasil akreditasi penjaminan... Lebih lanjut
KUNJUNGAN DARI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sedang berlangsung acara persidangan perkara No. 8/G/2018/PTUN.PLK dengan agenda sidang Replik antara... Lebih lanjut
Kerja Bakti dalam rangka “Jum’at Bersih Kantor” di PTUN Palangka Raya Jumat 20 April 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam bentuk kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan ruangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Kegiatan... Lebih lanjut
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2016 Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata... Lebih lanjut
PELAKSANAAN SIDANG PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN Berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No.W1-Mil06/54/HM.01/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 diadakan pelaksanaan sidang keliling dengan meminjam tempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:20/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:28 Oktober 2015
Penggugat:PT. IYHAMULIK BENGKANG TURAN diwakili oleh MUHAMAD SIDIK selaku Direktur
Tergugat:KELOMPOK KERJA (POKJA) 4 UNIT LAYANAN PENGADAAN (LP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
Jenis Perkara:Lelang
Ringkasan Gugatan:Posita :
Tahoma; Normal (Web); Default; footer Balloon Balloon Text -360\'01-; -360\'01o; -360\'01 ?; -360\'01 ?; -360\'01o; -360\'01 ?; -360\'01 ?; -360\'01o; -360\'01 ?; -360 -360 -465\'01\'00;\'01; -465\'03\'00.\'01;\'01\'03; -720\'05\'00.\'01.\'02;\'01\'03\'05; \'07\'00.\'01.\'02.\'03;\'01\'03\'05\'07; \'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;\'01\'03\'05\'07\'09; -1440\'0B\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B; -1440\'0D\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D; -1800\'0F\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D\'0F; -1800\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D\'0F\'11; -360 -360 -360 -360\'01-; -360\'01o; -360\'01 ?; -360\'01 ?; -360\'01o; -360\'01 ?; -360\'01 ?; -360\'01o; -360\'01 ?; -360 -360 -360 -360 -720\'04\'00.\'01.;\'01\'03; -720\'06\'00.\'01.\'02.;\'01\'03\'05; \'08\'00.\'01.\'02.\'03.;\'01\'03\'05\'07; \'0A\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.;\'01\'03\'05\'07\'09; -1440\'0C\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B; -1440\'0E\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D; -1800\'10\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D\'0F; \'12\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08.;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D\'0F\'11; -360\'01-; -360\'01 ?; -360 -360 -360\'03\'00.\'01;\'01\'03; -720\'05\'00.\'01.\'02;\'01\'03\'05; \'07\'00.\'01.\'02.\'03;\'01\'03\'05\'07; \'09\'00.\'01.\'02.\'03.\'04;\'01\'03\'05\'07\'09; -1440\'0B\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B; -1440\'0D\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D; -1800\'0F\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D\'0F; -1800\'11\'00.\'01.\'02.\'03.\'04.\'05.\'06.\'07.\'08;\'01\'03\'05\'07\'09\'0B\'0D\'0F\'11;
-720
I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

-465
Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Umum ( BAHP ) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Satu Sampul Pelelangan Umum Pascakualifikasi Jasa Konstruksi Nomor 152/ULP.POKJA.4/IX/2015 tanggal,10 bulan september 2015 yang menetapkan calon pemenang lelang / Penyedia Jasa PT.MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI , NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) 71.414.162.9-714.000 dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.801.500.000,- urutan/ranking I berdasarkan data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah ( Upload ) melalui aplikasi SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) pada LPSE Kabupaten Baritoutarakab kab.go.id/eproc/rekanan /lelangmain /897458 ,dan selanjutnya pada huruf G ,nama penyedia barang /jasa sebagai calon pemenang lelang adalah PT.MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tp. Laung-Desa Pendang ( Batas Barsel ) DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 ( lelang Ulang) .

II KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT;

-465 Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Penetapan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diatas, karena Perusahaan Penggugat sebagai penawar terendah ( menguntungkan negara ) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus , padahal selisih harga penawaran PT.Mitra Pembangunan Masa Kini ( Pemenang Lelang ) dengan PT. IYHAMULIK BENGKANG TURAN nominal sebesar Rp. 343.000.000 ( Tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah ) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan ( PT. Mitra Pembangunan masa Kini Rp.3.801.500.000,- dan PT.Iyhamulik Bengkang Turan Rp.3.458.500.000,-).
2

-120-45 Selaku penawar terendah pertama , seharusnya pemenang pertama ,akan tetapi oleh tergugat gugur/tidak lulus karena alasan dari surat Dukungan dan Verifikasi lapangan terhadap pemilik alat, Dukungan Peralatan LCT ( Landing Craft Tank ) tidak diberikan kepada PT.Iyhamulik Bengkang Turan tetapi kepada CV.Restu Barito Muara Teweh . Sedangkan Penggugat dengan CV.Restu Barito mendapat Surat Dukungan /Penyewaan Peralatan No.046/CV-RB/VII/2015 tanggal,28 Juli 2015 sebagai perusahaan yang bergerak dibidang General Contractor & Supplier Rental Heavy Equiment .
PT. Iyhamulik Bengkang Turan ( Penggugat ) digugurkan / tidak lulus oleh Tergugat hanya mengada ngada dan atau tanpa dasar / alasan hukum karena dukungan LCT tidak langsung dari pemiliknya H.Yansyah saja , sesuatu hal yang sangat dicari cari lobang lobang untuk menggugurkan Penggugat sebagai pemenang lelang ,padahal antara H.Yansyah ( Pemilik LCT ) dengan CV. Restu Barito tidak ada klausul larangan LCT disewakan kepada PT. Iyhamulik Bengkang Turan maupun orang atau badan hukum lainya . Bukankah ? CV. Restu Barito memang perusahaan Rental Heavy Equiment, dan hal ini Tergugat telah melakukan pemeriksaan physik kelapangan ( On The Spot ) untuk membuktikan kenyataan adanya dukungan aLat alat berat dan LCT ( Landing Craft Tank ) dalam melaksanakan pekerjaan a qou tersebut .
Seharusnya PT.Mitra Pembangunan Masa Kini digugurkan / tidak lulus oleh Tergugat karena tidak memiliki pengalaman sejak Perusahaan tersebut berdiri sebagaimana akte pendirian tanggal,25 Agustus 2014 dan dikeluarkan Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) tanggal,13 Pebruari 2015 , hal ini sangat bertentangan dengan persyaratan kualifikasi normatif yang diumumkan Tergugat pada jendela Aplikasi Server Http :/lpse.baritoutarakab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain /897458 bahwa syarat kualifikasi yang mengikuti pelelangan salahsatunya Memperoleh paling sedikit 1 ( satu ) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 ( empat ) tahun terakhir , baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak ,kecuali bagi penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 ( tiga ) tahun .

-45 3.

-120-45 Pelaksanaan pelelangan berulang ulang ( 4 kali ) dilakukan Tergugat yang selalu sebagai nominatif pemenang lelang PT. Iyhamulik Bengkang Turan ,karena tidak dikehendaki Tergugat , sehingga selalu dibatalkan ,karena alasanya pembatalan lelang tidak ada peserta atau penyedia yang lulus sampai dengan tahap kualifikasi , sehingga dibuatlah persyaratan tambahan yang dibuat buat yang tidak dimiliki Penggugat yaitu salahsatunya alat angkut alat berat ( Exevataor dll ) menyeberang sungai Barito selebar 300 meter dengan menggunakan Kapal LCT ( Landing Craft Tank ) .Tetapi untuk memenuhinya Kapal LCT penggugat lakukan menyewa dengan CV. Restu Barito sebagai perusahaan rental Heavy Equiment.
PT. Iyhamulik Bengkang Turan justru menguntungkan negara dari selisih nominal harga penawaran /kontrak sebesar Rp.343.000.000,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah ) dari selisih antara harga penawaran Penggugat ( PT. Iyhamulik Bengkang Turan Rp.3.458.500.000,- dengan PT. Mitra Pembangunan Masa Kini Rp.3.801.500.000.000,- ) ;
Perlakuan tergugat terhadap Penggugat pada pelaksanaan Pelelangan tersebut sangat terasa keberfihakan Tergugat dengan pihak PT.Mitra Pembangunan Masa Kini dan jelas jelas menyalahgunakan wewenang yang ada padanya , hal ini Penggugat dapat ungkapkan dalam beban pembuktian bahwa dalam proses lelang belum selesai , kegiatan pembukaan badan jalan sudah dimulai dari Jalan Tp. Laung Desa Pendang ( Batas dengan Kabupaten Barito Selatan ) lokasi Kecamatan Montallat dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tambahan 2015

-120 Penggugat keberatan yang diajukan dalam masa sanggah kepada tergugat sebagaimana Surat Nomor 123/PT.IBT/MTW/IX/2015 tanggal,14 september 2015 dan jawaban Tergugat tertaggal,18 September 2015 ( melampaui waktu ) atas sanggahan PT.Iyhamulik Bengkang Turan yang jadwal /tahapan lelang diajukan Penggugat sesuai dengan jadwal pelelangan yang dapat diunggah ( Upload ) pada aplikasi server LPSE KabupatenBaritoutarakab. Http://lpse.Baritoutarakab.go.id/eproc/Lelang/tahap/897458 , karena alasan digugurkan/ tidak lulus tersebut sebagai penyedia

4

-120 jasa/pemenang lelang I (pertama) Penggugat merasa dalam pelaksanaan pelelangan ternyata tidak dilakukan secara kompetitif bersaing oleh Tergugat , jelas jelas persaingan usaha tidak sehat dan sangat nampak /kentara keberpihakan Tergugat ,Oleh karena itu prosedur melalui upaya administrasi ditempuh penggugat terhadap objek sengketa yang timbul dari akibat perbuatan administrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara a qou . .

III. DASAR HUKUM GUGATAN :

-990 1. Bahwa Obyek Sengketa tersebut secara yuridis normatif telah sesuai dengan adalah pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;

2. Bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam.Keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud , tertentu dan dapat ditentukan . Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan pasal 87 huruf d dan e Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, . Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan yang menjadi obyek sengketa a quo .

-360
- Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Umum ( BAHP ) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Satu Sampul Pelelangan Umum Pascakualifikasi Jasa Konstruksi Nomor 152/ULP.POKJA.4 / IX / 2015 tanggal , 10 bulan

5


september 2015 yang menetapkan calon pemenang lelang / Penyedia Jasa PT..MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI , NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) 71.414.162.9-714.000 dengan harga penawaran terkoreksi Rp.3.801.500.000,- urutan/ranking I berdasarkan data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah ( Upload ) melalui aplikasi SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) pada LPSE Kabupaten Baritoutarakab kab.go.id/eproc/rekanan /lelangmain /897458 ,dan selanjutnya pada huruf G ,nama penyedia jasa sebagai calon pemenang lelang adalah PT.MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tp. Laung-Desa Pendang ( Batas Barsel ) DAK Tambahan T.A 2015 ( lelang Ulang) .
Sebagai objek sengketa telah diajukan dan/atau keberatan melalui upaya administrasi dalam tenggang waktu yang terjadwal oleh Tergugat dengan sanggahan lelang dari Penggugat tertanggal,14 September 2015 dan dijawab Tergugat tertanggal,18 September 2015 yang jadwal pelelangan telah berakhir sebagaimana jadwal pelelangan yang dapat diunggah ( Upload ) pada Aplikasi Server LPSE Kabupaten Baritoutarakab. Http://lpse.Baritoutarakab.go.id/eproc/Lelang/tahap/897458

-360
- unsur individual bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Umum ( BAHP ) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Satu Sampul Pelelangan Umum Pascakualifikasi Jasa Konstruksi Nomor 152/ULP.POKJA.4/IX/2015 tanggal,10 bulan september 2015 yang menetapkan calon pemenang lelang / Penyedia Jasa PT.MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI , NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) 71.414.162.9-714.000 dengan harga penawaran terkoreksi /kontrak sebesar Rp.3.801.500.000,- urutan/ranking I berdasarkan data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah ( Upload ) melalui aplikasi SPSE ( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) pada LPSE Kabupaten Baritoutarakab kab.go.id/eproc/rekanan /lelangmain /897458 ,dan selanjutnya nama penyedia jasa sebagai calon pemenang lelang adalah PT.MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tp. Laung-Desa Pendang ( Batas Barsel ) ( DAK Tambahan T.A 2015 ( lelang Ulang) . Unsur ini , Penggugat selaku Perusahaan yang berbadan usaha selaku penyedia jasa .

6

-360
- Sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh atau persetujuan Pihak lain serta Penetapan dan pengumuman atas obyek sengketa a quo telah jelas penggugat digugur kan/tidak lulus dalam pelelangan tersebut dan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukan secara tidak patut/ wajar dan adil tanpa alasan / dasar hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa yang diimplimentasi kan oleh Tergugat dalam Standar Dokumen Pengadaan Elektronik yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 pada Dokumen Pengadaan Nomor 74/ULP. POKJA-IV/VIII/2015 tanggal,12 Agustus 2015 untuk Pengadaan Jalan Tp Laung Desa Pendang ( Batas Barsel ) DAK Tahun Anggaran 2015 ; .

-45 Dengan demikian , obyek sengketa a quo adalah Penetapan Tata Usaha Negara diatas yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/ atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kelompok Kerja ( POKJA ) 4 Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 .

3. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya .

7

Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada .
Bahwa Pasal 1 angka 6 peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konstruksi , menyatakan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Permanen ,ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada .
Berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas , maka cukup jelas Tergugat menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secara struktural melekat pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

IV.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat baru mengetahui penetapan penyedia jasa / pemenang lelang a qou oleh Tergugat atas obyek sengketa tersebut pada saat Penggugat membuka aplikasi server LPSE Http:/lpse.baritoutarakab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/897458 dari Berita
8
Acara Hasil Pelelangan Umum ( BAHP ) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Satu Sampul Pelelangan Umum Pascakualifikasi Jasa Konstruksi Nomor 152/ULP.POKJA/4/IX/2015 tanggal,10 bulan september 2015 yang menetapkan calon pemenang lelang / Penyedia Jasa PT..MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI , NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) 71.414.162.9-714.000 dengan harga penawaran terkoreksi/kontrak sebesar Rp.3.801.500.000,- urutan/ranking I atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tp. Laung-Desa Pendang ( Batas Barsel ) ( DAK Tambahan T.A 2015 ( lelang Ulang) , dan karenanya untuk tahap berikutnya Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )/ Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK ) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ( SPPBJ ) dan Penandatangan Kontrak Pekerjaan ;.

Bahwa waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan Pasal 55 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat .

Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal, 28 Oktober 2015 dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat mengetahui/menerima Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 152/ULP.POKJA.4/ IX / 2015 tanggal,10 bulan september 2015 yang menetapkan calon pemenang lelang / Penyedia Jasa PT.MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI , NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) 71.414.162.9-714.000 dengan harga penawaran terkoreksi /kontrak sebesar Rp.3.801.500.000,- urutan/ranking I atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tp. Laung-Desa Pendang ( Batas Barsel ) ( DAK Tambahan T.A 2015 ( lelang Ulang) . Sehingga Penggugat dirugikan atas terbitnya Penetapan Tergugat tersebut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UNDANG-UNDANG tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9

V. DALIL POKOK GUGATAN :



-270 1.Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia Barang /Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi Konstruksi dimaksud Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/ PRT/M 2013 tertanggal,17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tertanggal,4 Agustus 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi ;

-270 2.Bahwa Penggugat sebagai penyedia Barang /Jasa mengetahui ada Pengumuman Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan TP.Laung Desa Pendang ( Batas Barsel ) lokasi Kecamatan Montallat melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik ( LPSE ) Kabupaten Barito Utara pada Kelompok Kerja ( POKJA ) 4 Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 .

Pada aplikasi server H ttp:/lpse.Baritoutarakab.go.id/eproc/ lelang/Tahap /897458 dengan jadwal lelang sebagai berikut :

{
{
TAHAP{
MULAI{
SAMPAI{
{
Pengumuman Pascakualifikasi
{
12 Agustus 2015 Pukul 09;00 Wib{
18 Agustus 2015 Pukul 10 :00 Wib{
{
Download Dokumen Pengadaan
{
12 Agustus 2015 Pukul 09;01 Wib{
20 Agustus 2015 Pukul 23 : 59 Wib{
{
Pemberian Penjelasan
{
18 Agustus 2015 Pukul 09,00 Wib{
18 Agustus 2015 pukul 10 : 00 Wib{
{
Upload dokumen penawaran
{
18 Agustus 2015 Pukul 10;01{
21 Agustus 2015 Pukul 09,00 Wib{
{
Pembukaan Dokumen penawaran
{
21 Agustus 2015 Pukul 09:01{
21 Agustus 2015 Pukul 15: 30 Wib{
{
Evaluasi penawaran
{
21 Agustus 2015 Pukul 09:01{
27 Agustus 2015 Pukul 23,59 Wib{
{
Evaluasi Dokumen kualifikasi
{
24 Agustus 2015 Pukul 00:00{
10 September 2015 Pukul 23,:59 Wib{
{
Pembuktian kualifikasi
{
27 Agustus 2015 Pukul 08:00{
10 September 2015 Pukul 23,59 Wib
Petitum :
; -360
-360
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pelelang Umum (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Satu Sampul Pelalangan Umum Pascakualifikasi Jasa Konstruksi Nomor 152/ULP.POKJA.4/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang menetapkan Calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT. MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 71.414.162.9-714.000 dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.801.500.000 (tiga milyar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tp. Laung-Desa Pendang (Batas Barsel) DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 (lelang ulang);

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Berita Acara Hasil Pelelang Umum (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Satu Sampul Pelalangan Umum Pascakualifikasi Jasa Konstruksi Nomor 152/ULP.POKJA.4/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang menetapkan Calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa PT. MITRA PEMBANGUNAN MASA KINI, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 71.414.162.9-714.000 dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.801.500.000 (tiga milyar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tp. Laung-Desa Pendang (Batas Barsel) DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015 (lelang ulang);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Status Perkara:Pemberitahuan Putusan Banding
Tanggal Putusan:13 Januari 2016
Tanggal Minutasi:25 Januari 2016

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
PULUNG HUDOPRAKOSO, SH Hakim Ketua 29 Oktober 2015
02
RIKI YUDIANDI, SH., MH Hakim Anggota 29 Oktober 2015
03
DEVYANI YULI KUSNADI, SH Hakim Anggota 29 Oktober 2015

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
PATAR SIPAHUTAR, SH 29 Oktober 2015

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 600,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
29 Oktober 2015 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 6,500.00
02
29 Oktober 2015 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 13,500.00
03
29 Oktober 2015 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
04
30 Oktober 2015 Biaya Proses Rp. 80,000.00
05
30 Oktober 2015 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
06
05 November 2015 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 13,500.00
07
05 November 2015 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 13,500.00
08
05 November 2015 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
09
14 Januari 2016 Meterai Rp. 6,000.00
10
14 Januari 2016 Redaksi Rp. 5,000.00
11
20 Januari 2016 Biaya Pemberkasan Rp. 50,000.00
12
26 Januari 2016 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 50,000.00
13
26 Januari 2016 Biaya PNBP Pencatatan Akta Banding Rp. 5,000.00
14
26 Januari 2016 Biaya PNBP Penyerahan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 5,000.00
15
29 Januari 2016 Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp. 13,500.00
16
29 Januari 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 5,000.00
17
01 Februari 2016 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 362,000.00
18
19 Februari 2016 ATK Rp. 33,000.00
19
22 Februari 2016 Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding Rp. 6,500.00
20
22 Februari 2016 Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Rp. 13,500.00
21
22 Februari 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 10,000.00
22
15 Maret 2016 Penyerahan Memori Banding Rp. 13,500.00
23
15 Maret 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 5,000.00
24
16 Maret 2016 Pengiriman Biaya Banding Rp. 250,000.00
25
16 Maret 2016 Biaya Setor Banding Rp. 50,000.00
26
28 Maret 2016 Penyerahan Kontra Memori Banding Rp. 7,500.00
27
28 Maret 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 5,000.00
28
29 Maret 2016 Biaya Pembundelan Rp. 25,000.00
29
29 Maret 2016 Pengiriman Berkas Banding Rp. 139,500.00
30
29 Maret 2016 Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Pembanding Rp. 7,500.00
31
29 Maret 2016 Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Terbanding Rp. 27,000.00
32
29 Maret 2016 Biaya Kirim Surat Rp. 15,000.00
33
13 Juli 2016 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pembanding Rp. 13,500.00
34
13 Juli 2016 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding Rp. 33,000.00
35
13 Juli 2016 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding Rp. 16,500.00
36
13 Juli 2016 Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding Rp. 16,500.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut