www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:03/G/2014/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:13 Februari 2014
Penggugat:PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS (diwakili Oleh JOHNNY PONTO selaku Direktur Utama dan SUJONO selaku Direktur )
Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
H. BASUNI, Dkk
Jenis Perkara:Pertanahan
Ringkasan Gugatan:Posita :

Petitum :
;
I. DALAM PENUNDAAN
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan (Schorsing) Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Menunda (Schrosing) Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap :
2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 108/ Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 18.355 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 108/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 109/ Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 16.045 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 109/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 116/ Desa Batanjung, atas nama H. Basuni, seluas 12.500 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 116/2011, tanggal 24 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 121/ Desa Batanjung, atas nama Nuraidi, seluas 6.750 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 121/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/ Desa Batanjung, atas nama Hj. Latifah, seluas 6.300 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 124/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 125/ Desa Batanjung, atas nama Hj. Isnawati, seluas 6.300 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 125/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 126/ Desa Batanjung, atas nama Masyakin, seluas 6.300 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 126/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 130/ Desa Batanjung, atas nama Didi Mujini, seluas 6.300 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 130/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 131/ Desa Batanjung, atas nama Hairiah, seluas 6.300 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 131/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah
2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 132/ Desa Batanjung, atas nama Linda, seluas 6.300 M2, yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2011, Surat Ukur Nomor 132/2011, tanggal 25 Juli 2011, yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah

Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:04 Juni 2014
Tanggal Minutasi:18 Juni 2014

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH Hakim Ketua 13 Februari 2014
02
PULUNG HUDOPRAKOSO, SH Hakim Anggota 13 Februari 2014
03
RIKI YUDIANDI, SH., MH Hakim Anggota 13 Februari 2014

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
YUSRAN IBERAHIM, SH 13 Februari 2014

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 500,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
13 Februari 2014 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
17 Februari 2014 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 11,500.00
03
17 Februari 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
04
19 Februari 2014 Biaya Proses Rp. 120,000.00
05
12 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
06
20 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
07
20 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
08
20 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
09
20 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
10
20 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
11
20 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
12
20 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
13
20 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
14
27 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
15
27 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
16
27 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
17
27 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
18
27 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
19
27 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
20
27 Maret 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 7,000.00
21
08 April 2014 Pemeriksaan Setempat Rp. 6,000,000.00
22
15 April 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
23
21 April 2014 Meterai Rp. 6,000.00
24
21 April 2014 Redaksi Rp. 5,000.00
25
24 April 2014 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 8,000.00
26
02 Mei 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
27
07 Mei 2014 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 8,000.00
28
07 Mei 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
29
16 Mei 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
30
21 Mei 2014 Sumpah Rp. 5,000.00
31
04 Juni 2014 Meterai Rp. 6,000.00
32
04 Juni 2014 Redaksi Rp. 5,000.00
33
03 September 2014 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 157,500.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut