www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN FEBRUARY 2018 Pada hari Jumat, tanggal 2 Febuari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama Sebagai salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini dipandu oleh Instruktur Senam... Lebih lanjut
RAPAT BULANAN   Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB diadakan Rapat Bulanan dengan pembahasan tentang  Matrik Penilaian Akreditasi. Rapat bulanan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha... Lebih lanjut
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN JANUARI 2018 Pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama yang nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini... Lebih lanjut
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA 2018 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, pada hari Senin, 15 Januari 2018  Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Utama... Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melantik dan mengambil sumpah Jabatan sdr. EDI FIRMANSYAH,SH.,MH sebagai Wakil Ketua PTUN Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018  bertempat... Lebih lanjut
ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA DAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PTUN PALANGKA RAYA Pada Hari Selasa, 05 Desember 2017 Pukul 13.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan... Lebih lanjut
SOSIALISASI E-SKUM DAN AUDIO TEST RECORDING (ATR) SERTA SOSIALISASI BINWAS DI LOMBOK Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 Pukul 08.30 WIB – 11.00 WIB bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:28/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:09 September 2013
Penggugat:PT. SARMAR JAYA CEMERLANG
Tergugat:BUPATI BARITO SELATAN
PT. DAHLIA BIRU
Jenis Perkara:Perijinan
Ringkasan Gugatan:Posita :

-450 I. OBJEK SENGKETA

-450 1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan, in casu Tergugat.
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013 tersebut berisikan setidaknya tiga butir keputusan yang ditujukan pada Tergugat, sebagaimana dikutip di bawah ini:

-630 2.1. Permohonan penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
2.2. Lokasi eks PT. Sarmar Jaya Cemerlang status hukum kembali kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (KP habis masa berlaku, tanggal 29 Oktober 2006, vide ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 1967).
2.3. PT. Dahlia Biru mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Nomor DB-DIR/XII/01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga dikeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru dengan luas 5000 (lima ribu) hektar dan selanjutnya ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru.

-450 II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

-450 3. Bahwa Penggugat mengetahui dan mendapat kepastian secara hukum tentang penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG tertanggal 14 Juni 2013 tersebut pada tanggal yang sama itu juga, yaitu 14 Juni 2013, karena Penggugat menerima surat keputusan tersebut pada tanggal itu juga. Dengan kata lain, Penggugat mengetahui ketiga butir keputusan di atas pada tanggal 14 Juni 2013.
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 10 September 2013, sedangkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013, tepat pada hari penerbitan surat keputusan tersebut. Dengan demikian, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
III. SURAT KEPUTUSAN A QUO SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, dengan alasan sebagai berikut:

-1440 a. Konkret: Surat keputusan yang menjadi objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penolakan atas permohonan penyesuaian Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, yang merupakan bukti hak Kuasa Pertambangan Penggugat menjadi IUP Eksplorasi di Kecamatan Gunung Bintang Awal, Kabupaten Barito Selatan, sehingga kuputusan a quo tidak abstrak, tetapi berwujud sebuah Keputusan Tata Usaha yang mempunyai maksud tertentu di lokasi tertentu, yang juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret;
b. Individual: Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat, in casu sebagai pemilik Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, yang dibertikan Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian, Surat Keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, malainkan untuk subjek hukum tertentu, dalam hal ini PT. Sarmar Jaya Cemerlang;
c. Final: Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah berlaku definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat, yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat karena Kuasa Pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, menjadi hilang.

-450 IV. SURAT KEPUTUSAN A QUO DITERBITKAN OLEH TERGUGAT SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA

-450 7. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara, in casu Bupati Barito Selatan, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, sehingga Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
V. SURAT KEPUTUSAN A QUO BERISIKAN TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI BADAN HUKUM PERDATA
8. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat dengan hilangnya Kuasa Pertambangan yang diperoleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004. Terkait dengan hal ini, Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

-1200 Ayat (1): Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
Ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

-450 9. Bahwa, selain itu, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat untuk dibatalkan adalah apabila keputusan itu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata, dengan konsekuesi bahwa Penggugat harus merupakan seseorang atau badan hukum Perdata. Keputusan yang diterbitkan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013, tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat yang merupakan badan hukum perdata, sebagai pemegang Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat formil suatu gugatan pada sengketa Tata Usaha Negara.

-450 VI.FAKTA HUKUM DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

-450 10. Bahwa Penggugat adalah pemegang Kuasa Pertambangan (KP) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, dengan luas 10. 000 hektar, yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan Daftar Koordinat yang terdapat dalam Lampiran I dan Peta Lokasi Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang terdapat dalam Lampiran II surat keputusan tersebut.
11. Bahwa jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, tersebut adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak 30 Oktober 2004 hingga 30 Oktober 2006.
12. Bahwa, oleh karena itu, sebelum jangka waktu Kuasa Pertambangan tersebut berakhir, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N. PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 16 Agustus tahun 2006, yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, in casu Tergugat, di Buntok dengan tenggang waktu pengajuan selama 3 (tiga) bulan.
13. Bahwa perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak pernah diproses oleh Bupati Barito Selatan, in casu Tergugat, dan bahkan Penggugat tidak pernah memperoleh jawaban tertulis, selain hanya mendengar alasan lisan dari Tergugat bahwa seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota mengeluarkan memorandum yang melarang untuk menerbitkan izin baru hingga terbit Peraturan Pemerintah tahun 2009/2010 dan juga mendengar alasan lisan bahwa perpanjangan tidak akan diberikan sebelum terbit undang-undangan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
14. Bahwa sementara itu, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang antara lain memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota agar memperhatikan hal-hal berikut :

-630 14.1. Bahwa Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya, tetap diberlakukan sampai berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan tersebut dan wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;
14.2. Bahwa dilakukan penghentian sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;
14.3. Bahwa pemberi izin berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi atas semua permohonan peningkatan kegiatan termasuk perpanjangannya;
14.4. Bahwa menyampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, semua permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diajukan, dan telah mendapat persetujuan pencadangan wilayah sebelum berlakunya Undang-Undang PMB 2009 untuk dievaluasi dan diverifikasi dalam rangka mempersiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang tata ruang nasional paling lama 1 (satu) bulan sejak edaran ini diterbitkan;
14.5. Bahwa memberitahukan agar para pemegang Kuasa Pertambangan yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Kuasa Pertambangan sampai berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan untuk mendapatkan persetujuan pemberi izin Kuasa Pertambangan, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Mineral batubara dan panas bumi.

-450 15. Bahwa, anehnya, pada saat Penggugat masih menunggu proses perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah diajukan melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N. PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 16 Agustus tahun 2006, sebagaimana tersebut di atas dan bahkan ada larangan serta memorandum untuk tidak menerbitkan izin baru melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009, malah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, in casu Tergugat, telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru, sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5.000 hektare.
16. Bahwa, bahkan lebih aneh lagi, batas kordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru tersebut berada di atas dan tumpang-tindih dengan batas kordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004. Tentang batas kordinat dan peta lokasi yang tumpang-tindih ini, tidak ada sama sekali pemberitahuan dari Tergugat kepada manajemen PT. Sarmar Jaya Cemerlang, in casu Penggugat.
17. Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru, sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 18 Januari 2007, tersebut diberikan berdasarkan surat permohonan izin Kuasa Pertambangan Batu Bara oleh PT. Dahlia Biru No. DB-DIR/XI/01/2006, tanggal 29 November 2006. Sementara itu, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N. PT. SARMAR JAYA CEMERLANG pada tanggal 16 Agustus tahun 2006. Dengan demikian, permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat jauh lebih dulu diajukan kepada Bupati Barito Selatan daripada permohonan izin Kuasa Pertambangan Batu Bara oleh PT. Dahlia Biru. Namun, izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru dapat diterbitkan, meskipun telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009 yang memerintahkan moratorium (penghentian sementara) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009.
18. Bahwa, lebih aneh lagi, dalam waktu yang tidak begitu lama sejak penerbitan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 18 Januari 2007, PT. Dahlia Biru langsung memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Bahkan, juga dalam waktu yang tidak begitu lama, PT. Dahlia Biru langsung memperoleh penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui penerbitan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 23 Desember 2009. Keanehan ini menimbulkan pertanyaan karena proses penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lazimnya membutuhkan lebih dari 2 (dua) tahun, apalagi pada masa itu dihambat oleh surat edaran tentang moratorium (penghentian sementara) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru.
19. Bahwa, dengan demikian, penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 18 Januari 2007, maupun penyesuaiannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 23 Desember 2009, yang batas kordinat dan peta lokasinya tumpang-tindih dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, telah bertentangan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penghentian sementara (moratorium) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009.
20. Bahwa, sementara itu, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keharusan penyesuaian izin pertambangan, Penggugat telah mengajukan permohonan penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), disertai berbagai surat kepada instansi-instansi terkait, sebagai berikut:

-630 20.1. Penggugat telah mengirimkan surat permohonan Nomor 034/SJC/XI/2010, perihal Permohonan Pengajuan Rekomendasi IUP, tanggal 12 Nopember 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang, dengan melampirkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/260/02/Distam tentang Pengumuman Setempat (PS), Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/259/02/Distam tentang Persetujuan Prinsip, Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23/05/Distam tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/210/02/Distam tentang Penyetoran Uang Jaminan Kesanggupan Pencadangan Wilayah.
20.2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menanggapi surat Nomor 034/SJC/XI/2010 tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mempunyai alasan yang kuat yang melatarbelakangi keterlambatan proses permohonan KP Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang. Juga, melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, inilah Penggugat mengetahui bahwa Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, wilayah KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindih dengan KP Eksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru.
20.3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi surat permohonan Nomor 034/SJC/XI/2010 tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang menyatakan agar berkas permohonan dimaksud diteliti dan diproses sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
20.4. Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan kepada Gubernur Kalimantan Tengah tentang Permohonan Pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor 034/SJC/12/2010, tanggal 12 Desember 2010.

-450 21. Bahwa, begitu Penggugat memperoleh informasi melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, tersebut bahwa, berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, wilayah KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindih dengan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru, Penggugat segera telah mengirimkan surat Nomor 008/SJC/VI/2011, perihal Mohon Pencabutan SK Bupati No. 188.45/273/2008 Tanggal 24 Mei 2008 dan SK Bupati Nomor 527 Tanggal 23 Desember 2009, tanggal 23 Juni 2011, yang meminta agar Tergugat membatalkan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru yang diterbitkan di atas lahan yang tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang). Tentu saja, Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru yang dinyatakan telah menindih Kuasa Pertambangan atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, in casu Penggugat, dapat dipastikan setidaknya telah melanggar ketentuan tentang persyaratan clear and clean agar suatu izin Kuasa Pertambangan dapat diterbitkan.
22. Bahwa, untuk menindaklanjuti keinginan Penggugat dalam upaya melakukan penyesuaian izin pertambangan dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan setelah menerima tembusan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, dan surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, Penggugat telah mengirimkan surat permohonan penyesuaian izin tersebut dan hal yang terkait dengan permohonan tersebut setidaknya sebanyak empat kali kepada Bupati Barito Selatan, in casu Tergugat, masing-masing:

-630 22.1. Pertama adalah surat Nomor 04/SJC/IV/2012, perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 5 April 2012, dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010.
22.2. Kedua adalah surat Nomor 012/SJC/VI/2012, perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 6 Juni 2012, juga dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010.
22.3. Ketiga adalah surat Nomor 015/SJC/VI/2012, perihal Laporan tentang Keberadaan PT. Sarmar Jaya Cemerlang, Juni 2012, yang memohon kepada Bupati Barito Selatan untuk dapat memberikan petunjuk serta penyelesaian atas permasalahan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap PT. Sarmar Jaya Cemerlang.
22.4. Keempat adalah surat Nomor 007/SJC/IV/2013, perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi a/n PT. Sarmar Jaya Cermerlang, tanggal 15 April 2013, yang memohon kepada Bupati Barito Selatan untuk menerbitkan penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cermerlang dengan melampirkan semua berkas yang terkait dengan penerbitan penyesuaian izin tersebut.

-450 23. Bahwa, namun demikian, akhirnya PT. Sarmar Jaya Cemerlang memperoleh tanggapan atas surat Nomor 007/SJC/IV/2013, perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi a/n PT. Sarmar Jaya Cermerlang, tanggal 15 April 2013, dari Bupati Barito Selatan dengan menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 14 Juni 2013, yang isinya dengan utuh akan dikutip di bawah ini:

Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor 007/SJC.IV/2013, tanggal 15 April 2013, perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi a.n. PT. Sarmar Jaya Cemerlang, maka dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

-450 1. Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan Surat Permohonan KP Eksplorasi No. 78/SJC/X/04 tanggal 28 September 2004 dan diproses sehingga diterbitkan keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 tahun 2004 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarmar Jaya Cemerlang dengan luas 10. 000 (sepuluh ribu) hektar dan jangka waktu KP selama 2 (dua) tahun.
2. Bahwa sesuai Diktum Kedua Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 dimaksud Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kewajiban antara lain:

-360 - Membayar iuran tetap ekplorasi dan harus dilunasi sebelum berakhirnya kuasa pertambangan.
- Permohonan perpanjangan atau permohonan peningkatan tahapan kegiatan kegiatan menjadi kuasa pertambangan eksploitasi harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan melampirkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas/pejabat yang berwenang.

-450 3. Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan surat permohonan perpanjangan KP. Eksplorasi Nomor 05/SJC/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan, namun Proses Perpanjangan KP. Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang belum dapat dilaksanakan karena:

-360 a. PT. Sarmar Jaya Cemerlang telah melalaikan salah satu kewajiban yaitu tidak membayar iuran tetap pada saat dikeluarkan keputusan Bupati Barito Selatan Pemeberian KP Perpanjangan (sesuai surat Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor 540/646/Tamb tanggal 30 Oktober 2004 perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi).
b. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan membuat surat susulan 1 (kesatu) Nomor 540/119/Tamb tanggal 14 Juni 2005 perihal Membayar Kewajiban Iuran Tetap Eksplorasi.
c. PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan pemberitahuan perubahan manajemen namun Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan tidak dapat memproses karena surat PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak disertai dokumen pendukung sehingga Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan menyampaikan surat Nomor 540/137/Tamb tanggal 01 Mei 2006 perihal Kewajiban Kelengkapan Data PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang pada inti surat dimaksud memuat:

-270 - Fotocopy Akte Sah Notaris.
- Capaian-capaian baik kegiatan triwulan maupun tahunan.
- Tanda bukti lunas penyetoran iuran tetap ekplorasi tahun 2004 dan tahun 2005.

-450 4. Bahwa Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang selaku Pemegang KP. Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004 masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 29 Oktober 2006) dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dengan syarat sebelum 3 (tiga) bulan masa berakhirnya Kuasa Pertambangan.
5. Bahwa Bahwa terkait pada poin 4 diatas, sesuai ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan dan Batubara menyebutkan bahwa Kuasa Pertambangan berakhir karena habis masa berlakunya, sehingga dengan demikian PT. SARMAR JAYA CEMERLANG sampai dengan masa berlaku KP berakhir (pada tanggal 29 oktober 2006) secara yuridis status hukum kembali kepada pemberi izin (Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan).
6. Bahwa Bahwa terkait dengan PT. Dahlia Biru yang lokasi Eks PT. SARMAR JAYA CEMERLANG seluas 5000 (lima ribu) hektar melalui proses dan prosedur sebagai berikut:

-360 a. Lokasi Eks PT. SARMAR JAYA CEMERLANG status hukum kembali kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (KP habis masa berlaku tanggal 29 Oktober 2006, vide ketentuan pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967).
b. PT. DAHLIA BIRU mengajukan Kuasa Pertambangan Nomor DB- DIR/XII/01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga dikeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. DAHLIA BIRU dengan luas 5000 (lima ribu) hektar dan selanjutnya ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. DAHLIA BIRU.
c. PT. DAHLIA BIRU telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/482/EK tanggal 14 April 2011 perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi An. PT. Dahlia Biru.

Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana point 1, 2, 3, 4, 5 dan point 6 di atas, dan merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG tidak dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

-450 24. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Penggugat telah menjawab dan menanggapi surat Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 14 Juni 2013, tersebut dengan mengirimkan surat No. 011/SJC/VII/2013, perihal Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang Tidak Dapat Diproses, tanggal 4 Juli 2013, yang membantah dalil-dalil Tergugat tentang penolakan perpanjangan Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat, penolakan penyesuaian izin Kuasa Pertambangan menjadi IUP Eksplorasi atas nama Penggugat dan penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Dahlia Biru.
25. Bahwa alasan atau argumen yang menjadi landasan hukum pertimbangan-pertimbangan Tergugat pada angka 1, 2 , 3 , 4, 5 dan 6 tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan Pengggat dalam surat No. 011/SJC/VII/2013, perihal Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang Tidak Dapat Diproses, tanggal 4 Juli 2013, yang telah dikirimkan kepada Penggugat, adalah sesuatu yang sangat keliru dan tidak benar, khususnya tentang argumen pada angka 3, 4 dan 5, dengan alasan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

-630 25.1. Landasan hukum pertimbangan Tergugat pada angka 3.a. dan 3.b. tidak dapat dibenarkan karena Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melalaikan salah satu kewajiban dengan tidak membayar iuran tetap pertambangan. Alasan Tergugat pada angka 3.a dan 3.b. tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena:

-360 a. Pada tahun 2004, Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang) telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi Barito Selatan Drs. Landhing Mambang, dengan rincian:

-270 - Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Jaminan Kesungguhan, dan
- Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran iuran tetap pertambangan tahun 2004.

Oleh karenanya, Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang) diberikan Surat Keputusan KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang No. 302 Tahun 2004, tanggal 30 Oktober 2004, seluas 10.000 hektare, sebagai tanda bahwa Penggugat telah menyetorkan dana melalui Kadistamben;

-360 b. Tentang surat tagihan Kepala Kantor Pertambangan Energi Barito selatan Nomor 540/646/Tamb, tanggal 30 Oktober 2004, dan Surat susulan I Nomor 540/119/Tamb, tanggal 14 Juni 2005, untuk pembayaran iuran tetap, sama sekali Penggugat tidak pernah menerimanya dan Penggugat sangat terkejut ketika menerima tagihan perhitungan iuran tetap dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara c/q Kasi Penerimaan Negara Batubara dengan nilai tagihan sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh belas sen) dengan rincian:

-270 - Tahun I: Tahun 2004-2005 sudah dibayar sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan sisanya yang belum dibayar sebesar Rp674.252,57 (enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen).
- Tahun II: Tahun 2005-2006 belum dibayar dan sampai dengan bulan Maret 2013 ditagih oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh belas sen), termasuk denda setiap bulannya. Tagihan tersebut telah dilunasi Penggugat (PT Sarmar Jaya Cemerlang) dengan total sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh belas sen), yang dibulatkan menjadi Rp37.534.274,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

-630 25.2. Bahwa pertimbangan Tergugat pada angka 3.c. yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pemberitahuan tentang Perubahan Managemen kepada Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sejak awal sampai saat ini status perusahaan Penggugat masih tidak berubah secara administratif, dengan kedudukan hukum di Banjarbaru, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Linawati, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarbaru, tertanggal 7 Oktober 2002, sesuai dengan salinan Akta Nomor 01 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor C-20415 HT.01.01.TH.2005, yang Anggaran Dasarnya tersebut kemudian telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan salinan Akta Nomor 06, tanggal 27 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., berkedudukan di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.0110257 tahun 2012, tanggal 26 Maret 2012.
25.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunya KP PT. Sarmar Jaya Cemerlang telah habis masa berlakunya, sehingga secara yuridis status hukum kembali kepada pemberi izin (Pemda Kabupaten Barito Selatan), dengan ini ditegaskan bahwa alasan Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal. Alasannya ialah karena Penggugat selaku pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 dari tanggal 30 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2006 (selama 2 tahun). Dalam kenyataannya, sebelum habis masa berlaku selama 2 (dua) tahun tersebut, Penggugat telah mengajukan perpanjangan pada tanggal 16 Agustus 2006, sesuai dengan tanda terima Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2006. Hal itu berarti bahwa pengajuan perpanjangan tersebut masih berada dalam tenggang waktu kurang dari 3 (tiga) bulan masa akhir pengajuan. Namun, pengajuan perpanjangan tersebut tidak dapat diproses dangan alasan lisan menunggu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, in casu Bupati cq Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan, sungguh sangat ironis dengan mengambil kesempatan dalam masa vakum tersebut dengan memutuskan kebijaksanaan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang memiliki hak Kuasa Pertambangan (KP) yang sah. Penggugat telah mengajukan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tetapi hal itu tidak ditindaklanjuti sesuai surat permohonan tanggal 16 Agustus 2006. Namun, Tergugat dan Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan malah memproses permohonan izin baru bagi PT. Dahlia Biru yang diajukan tanggal 29 Nopember 2006 dan tidak lama kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Barito Selatan tanggal 18 Januari tahun 2007 Nomor 13 Tahun 2007.
Kebijakan Tergugat tersebut jelas telah bertentangan dengan Memorandum Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidak menerbitkan izin baru, serta mengabaikan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Malahan, dengan secepatnya Tergugat telah meningkatkan kegiatan Kuasa Pertambangan PT. Dahlia Biru dari KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Produksi, sesuai Nomor 527 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009. Sungguh sangat ironis kebijakan yang ditempuh oleh Tergugat c.q. Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan yang dengan mudahnya menerbitkan izin Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Dahlia Biru pada area/lokasi yang masih dikuasai oleh PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang belum dicabut Izin Kuasa Pertambangan (KP)-nya. Sebagai akibat dari penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru pada area/lokasi serta titik koordinat yang sama dengan milik Penggugat, kemudian terjadi tumpang tindih area atau lokasi tambang seluas 5.000 hektar di atas lahan Penggugat
25.4. Bahwa Tergugat, in casu Bupati Barito Selatan, tidak mengindahkan himbauan/surat edaran Gubernur untuk menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru sampai diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010. Oleh karena itu, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Dahlia Biru pada tanggal 29 Nopember tahun 2006 dan IUP Operasi Produksi 23 Desember Tahun 2009 adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Surat Edaran Nomor 8.E/30/PJB/2012, tanggal 6 Maret 2012, sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menyatakan:

-810 25.4.1. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatan, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan (KP) dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;
25.4.2. Menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;
25.4.3. Berkoordinasi dengan Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi atas semua permohonan peningkatan tahap kegiatan Kuasa Pertambangan (KP), termasuk perpanjangannya untuk diproses sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009.

-450 26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka sangat jelas keputusan Tergugat untuk tidak menerbitkan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, tanggal 14 Juni 2013, perihal TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENERBITAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IUP EKSPLORASI PT. SARMAR JAYA CEMERLANG serta mengabulkan permohonan Kuasa Pertambangan PT. DAHLIA BIRU berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 tahun 2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, dengan luas 5000 (lima ribu) hektare, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi berdasarkan keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 23 Desember 2009, adalah sangat bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta melanggar hak-hak Penggugat, sehingga kedua keputusan tersebut harus dibatalkan.
27. Bahwa, setidaknya, penerbitan Kuasa Pertambangan PT. DAHLIA BIRU berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 18 Januari 2007, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 23 Desember 2009, telah melanggar Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penghentian sementara (moratorium) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009.

-540 VII. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (A.A.U.P.B)

-450 28. Bahwa Tergugat, selain melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dalam mengeluarkan Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. DAHLIA BIRU tersebut bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B.), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (bertindak cermat).

-630 28.1. Asas kepastian hukum material menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki penghormatan terhadap hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi, demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak boleh dicabut kembali. Sehubungan dengan pelanggaran asas kepastian hukum yang dilakukan Tergugat ini, alasan-alasan yang diungkapkan Tergugat sebagai dalih untuk tidak memperpanjang Kuasa Pertambangan atau tidak mengabulkan penyesuaian izin tersebut menjadi IUP Eksplorasi seharusnya dapat diatasi dengan:

-270 - Melaksanakan penyelesaian menyangkut administrasi, peizinan dan keuangan yang perlu dinegosiasi;
- Memberitahukan dan melaksanaan serah terima apabila terjadi penyerahan lahan dari Penggugat kepada pihak lain;
- Mencabut Kuasa Pertambangan (KP) melalui suatu penetapan tertulis setelah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-630 28.2. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan, sebelum mengambil keputusan, lebih dulu meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Apabila fakta-fakta penting kurang diteliti dengan saksama, hal itu berarti tidak cermat. Dalam kasus yang dialamai Penggugat, seharusnya Tergugat, in casu Bupati Barito Selatan, sebelum menyetujui penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Dahlia Biru, lebih dulu berkoordinasi dengan pemilik Kuasa Pertambangan yang lama, in casu Penggugat, untuk berkonsultasi tentang kelanjutan usaha lahan Pertambangan. Misalnya, apabila suatu Kuasa Pertambangan yang telah habis masa berlakunya dan Kuasa Pertambangan tersebut tidak diperpanjang lagi, seharusnya Tergugat melakukan pemanggilan melalui surat panggilan pertama; apabila panggilan tersebut tidak diindahkan, maka Tergugat melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya. Kalaupun pemanggilan tersebut juga tidak diindahkan, maka Tergugat berhak untuk memberikan kepada pihak lain dengan cara lelang setelah ada penetapan berupa pencabutan terhadap Kuasa Pertambangan sebelumya.

-450 29. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat yang telah mengabulkan permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 tahun 2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindih dengan lokasi/titik koordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebut masih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehingga tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan.

-540 VII. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

-450 30. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat untuk PT. Dahlia Biru berupa Kuasa Pertambangan dan bahkan telah meningkatkannya dari KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, sangat merugikan Penggugat apabila terus dijalankan, karena dengan demikian PT. Dahlia Biru dapat menambang dan menjual batubara dari lokasi/lahan Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih banyak di pihak Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Tergugat tersebut sampai diperoleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

-630 30.1. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

-630 30.2. Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, keberadaan Izin Usaha Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru telah menyebabkan permohonan Penggugat untuk memperoleh penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan PT. Sarmar Jaya Cemerlang akhirnya mengalami hambatan.

Petitum :

DALAM PENANGGUHAN:

-450 1. Menerima permohonan Penggugat atas penangguhan Surat Keputusan Tergugat terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, yang terbit di atas lahan/lokasi pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, dengan luas 10. 000 hektar, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai daya berlaku berdasarkan hukum sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Tergugat, agar tidak menimbulkan kerancuan dan kegelisahan, untuk menarik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, sejak menerima putusan penangguhan terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, di atas lahan/lokasi yang tumpang tindih dengan lahan/lokasi Penggugat tersebut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
4. Memerintahkan Tergugat agar tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lain di atas lahan/lokasi tambang Penggugat dan tidak menerbitkan surat apa pun sehubungan dengan pelaksanaan Operasi Produksi PT. Dahlia Biru.

DALAM POKOK PERKARA:

-450 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. DAHLIA BIRU, tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5000 Hektar;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Produksi Kepada PT. DAHLIA BIRU, tanggal 23 Desember 2009;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 14 Juni 2013;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. DAHLIA BIRU, tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5000 Hektar;
7. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Produksi Kepada PT. DAHLIA BIRU, tanggal 23 Desember 2009;
8. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah diberikan oleh Bupati Barito Selatan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.




Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:09 Januari 2014
Tanggal Minutasi:12 Februari 2014

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH Hakim Ketua 10 September 2013
02
MARTA SATRIA PUTRA, SH., MH Hakim Anggota 10 September 2013
03
ERNA DWI SAFITRI, SH Hakim Anggota 10 September 2013

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
DEVI HARTATI, SH 10 September 2013

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 500,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
09 September 2013 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
11 September 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 8,000.00
03
11 September 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 8,000.00
04
13 September 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 8,000.00
05
13 September 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 8,000.00
06
19 September 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 8,000.00
07
19 September 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 8,500.00
08
23 September 2013 Biaya Proses Rp. 120,000.00
09
18 Oktober 2013 Pemeriksaan Setempat Rp. 6,000,000.00
10
31 Oktober 2013 Meterai Putusan Sela Rp. 6,000.00
11
04 Desember 2013 Fotocopy Berkas Rp. 10,800.00
12
20 Desember 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 8,000.00
13
20 Desember 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 12,000.00
14
20 Desember 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
15
09 Januari 2014 Meterai Rp. 6,000.00
16
09 Januari 2014 Redaksi Rp. 5,000.00
17
09 Januari 2014 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 249,200.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut