www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 21 Mei... Lebih lanjut
PENENTUAN JAM KERJA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN, BUKA PUASA BERSAMA DAN KETENTUAN MENGENAI CUTI SEBELUM/SESUDAH LEBARAN Pada hari Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB-15.30 WIB diadakan Rapat Bulanan bertempat di gedung PTUN Palangka Raya dengan pembahasan tentang Penentuan Jam Kerja Menyambut Bulan Ramadhan, Buka Puasa Bersama dan Ketentuan... Lebih lanjut
RAPAT PEMBAHASAN DARI KELOMPOK KERJA AKREDITASI PTUN PALANGKA RAYA Pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 pukul 14.00 WIB diadakan rapat pembahasan dari kelompok kerja akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk membahas tentang pencapaian kerja dan hasil akreditasi penjaminan... Lebih lanjut
KUNJUNGAN DARI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sedang berlangsung acara persidangan perkara No. 8/G/2018/PTUN.PLK dengan agenda sidang Replik antara... Lebih lanjut
Kerja Bakti dalam rangka “Jum’at Bersih Kantor” di PTUN Palangka Raya Jumat 20 April 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam bentuk kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan ruangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Kegiatan... Lebih lanjut
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2016 Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata... Lebih lanjut
PELAKSANAAN SIDANG PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN Berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No.W1-Mil06/54/HM.01/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 diadakan pelaksanaan sidang keliling dengan meminjam tempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:31/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:24 Desember 2013
Penggugat:H. YURI YASAN
Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
NG KIUN KHOI
Jenis Perkara:Pertanahan
Ringkasan Gugatan:Posita :

Bahwa untuk lebih jelasnya akan Penggugat jelaskan alasan-alasan sehingga diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah terletak di Pinggir sebelah kanan masuk jalan Menteng IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, dengan Ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
UKURAN :
Panjang : 40 Meter
Lebar : 25 Meter
Luas : 1000 Meter Persegi

BATAS-BATAS
Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sutikno
Sebelah Barat Berbatasan dengan Muhyar Syaifulah
Sebelah Timur Berbatasan dengan Menteng IX

2. Bahwa alas hak Penggugat unmtuk bisa menguasai tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini adalah Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 29 September 2012. Bahwa Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal 29 September 2012 diketahui oleh Ketua RT. 03/RW. VIII kemudian diperkuat lagi di Ketahui oleh Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya;
3. Bahwa Penggugat bisa menguasai tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 posita Gugatan ini, asal usulnya membeli dari orang yang bernama Yather M Binti pada tanggal 24 Pebruari 1994. Dan sementara Yather M Binti memperoleh tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 posita Gugatan ini membeli juga asalnya dari orang yang bernama Assender Ucin Rabing;
4. Bahwa Penggugat mau membeli tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (Posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini karena asas-usul mula tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini jelas dan runtut dan sebelum membeli pun Penggugat sudah menanyakan ke Pihak Kelurahan Menteng dan bertanya dengan orang-orang yang tinggal disekitar tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini. Dan oleh karenanyalah Penggugat berani membeli tanah tersebut diatas;
5. Bahwa fakta hukumnya Penggugatlah yang menguasai, memelihara dan merawat tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugata ini dan betapa terkejutnya Penggugat ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, diatas tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini, yang dikuasai, dipelihara dan dirawat dan sekarang diatas tanah tersebut Penggugat dirikan bangunan rumah permanen ada terbit Sertifikat Hak Milik Nomor. 389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi;
6. Bahwa Penggugat tidak begitu saja percaya pada keberadaan atau adanya Sertifikat Hak Milik Nomor. 389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi, dan Penggugat baru mengetahui dengan pasti setelah saksi dari Badan Pertanahan Kota Palangka Raya yang menjadi saksi dalam perkara Nomor. 39/Pdt.G/2013 PN Pir. Dalam persidangan pembuktian perkara yang menerangkan bahwa sertipikat Hak Milik Nomor. 389 memang terletak pada persil tanah yang dikuasai Penggugat;
7. Bahwa karena keingin tahuan Penggugat sangat besar dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi, yang diterbitkan oleh Tergugat yang akibat hukumnya sangat merugikan Penggugat. selidik punya selidik ternyata fakta hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor.37/HM/KTP/410.42/1998 tertanggal 19 Nopember 1998 dengan Nomor urut 137, rupanya sebelum atas nama Ng Kiun Khoi, awalnya Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 tersebut atas nama Hariyanto dan Hariyanto sendiri membeli tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 dari orang yang bernama Udie Indhie Saha Tamin sementara udie Indhie Saha Tamin membeli dari Simpun;
8. Bahwa pengetahuan Penggugat tidak hanya sebagaimana terurai pada point 7 Posita Gugatan ini, tetapi ada fakta hukum lain yang perlu Penggugat sampaikan dalam Gugatan ini yaitu fakta hukumnya sebagai berikut : ....................................................................

FAKTA PERTAMA:
Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas Ng. Kiun Khoi, surat asalnya adalah dari orang yang bernama Simpun sementara Simpun sendiri mempunyai Surat berupa Surat Keputusan walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tertanggal 15 April Nomor.SDA.34/D.V.7/IV-1980 tentang Pemberian Kaplingan tanah untuk daerah Menteng, dalam Surat Keputusan tersebut tertera Kavling tanahnya ditunjuk Kavling tanah Nomor.137.(M.L). Dan bilamana di lihat pada Peta asal lokasi tanah apda Komplek Menteng, Kapling Nomor.173.M.L tersebut memang terletak di jalan Menteng IX (9) tetapi persil tanahnya terletak disebelah kiri masuk jalan Menteng IX bukan disebelah kanan sebagaimana letak tanah milik Penggugat;

FAKTA KEDUA :
Bahwa dalam Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor.2 tertanggal 12 Januari 1998 amtara Udie Indhie Saha Tamin dan Hariyuanto yang dibuat oleh Notaris/PPAT Eliys Nathalina, SH MH. Kavling tanah yang diperjual beluikan adalah kavling Nomor.173. sementara kavling tanah yang dikuasai, dipelihara, dirawat dan sekarang ditempati Penggugat adalah kavling Nomor.184. jadi beda letak tanahnya.
9. Bahwa sangat jelas Perbuatan Tergugat selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan dan atau menerbitkan Serrtifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi yang Permohonan awal Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut dimohonkan oleh Hariyanto, yang kemudian dipindah tangankan atas nama Ng Kiun Khoi yang tanahnya dikaku Ng Kiun Khoi, terletak atau posisi letak tanahnya yang dikuasai, dirawat dan dipeliara serta didiami Penggugat sekarang ini tentunyasangat merugikan Penggugat. Dan Perbuatan Tergugat selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi tersebut yang mana antara Letak tanah yang tersebut di Serfikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata berbeda dengan letak tanah ayng sesungguhnya yaitu dikatakan Ng Kiun Khoi di Menteng IX (9) sementara dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 dulunya atas nama Hariyanto sekarang dipindahtangankan ke Ng Kiun Khoi disebutkan di Menteng 10 (X).
10. Bahwa mengingat Pasal 53 UU Nomor.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor.5 Tahun 1986, tentunya dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berakibat merugikan kepentingan Penggugat sehubungan dengan penguasaan Penggugat atas tanah terletak di Pinggir Jalan Menteng IX (9) (posisi tanah sebelah kanan, masuk jalan Menteng IX) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya sebagaimana tersebut pada point 1 Posita Gugatan ini, sangat dirugikan dan oleh karenyalah beralasan hukum bilamana Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberi Putusan menyatakan batal atau tidak syah Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi. Dan selain itu pula perbuatan pejabat tata usaha negara ini casu tergugat tidak memenuhi ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 khususnya menyangkut masalah pengukuran dan pemetaan, bilamana tergugat menjalankan dengan benar dan teliti dalam kaitanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka sudah abrang tentu tidak akan terjadi perbedaan letak tanah yang mana sertifikat Nomor.389 tanggal 29 Maret 1999 menyebutkan tanah terletak di Menteng 10 (X) tetapi dipaksanakan tergugat tanpa alasan yang jelan merujuk ke tanah yang dikuasai Penggugat dan selain itu juga seharusnyalah Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi, memeriksa dan meneliti dengan cermat sudah benarkan dan betulkan letak tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi, mengenai tanah milik orang lain di in casu Pengugat tertnunya aturan hukum tidak membenarkan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atasn nama Ng Kiun Khoi yang berakibat merugikan Penggugat. Bahwa selain itu pula Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan, tidak mencerminakan asas-asas Pemerintahan yang baik yaitu Asas Bertindak Cermat, yang mana sudah seharusnyalah Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsinya ataud alam menjalankan administasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat in casu Penggugat (Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986);
11. Bahwa mengignat semua uraian posita diatas dan mengingat Pasal 1 ayat 4 Jo Pasal 3 ayat 1 Jo Pasal 35 ayat 2 huruf c Jo Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum bilamana Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Petitum :

1. Mengabulkan Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak syah Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor.389 tertanggal 29 Maret 1999 atas nama Ng Kiun Khoi;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;


Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:03 April 2014
Tanggal Minutasi:28 April 2014

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH Hakim Ketua 31 Desember 2013
02
PULUNG HUDOPRAKOSO, SH Hakim Anggota 31 Desember 2013
03
DEVYANI YULI KUSNADI, SH Hakim Anggota 31 Desember 2013

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
BOBY CAHYADI, SH 31 Desember 2013

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 500,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
30 Desember 2013 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
03 Januari 2014 Biaya Proses Rp. 120,000.00
03
03 Januari 2014 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 4,500.00
04
03 Januari 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
05
03 Januari 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
06
03 Januari 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
07
16 Januari 2014 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 4,500.00
08
16 Januari 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
09
27 Januari 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
10
27 Januari 2014 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
11
19 Februari 2014 Pemeriksaan Setempat Rp. 1,500,000.00
12
20 Maret 2014 Sumpah Rp. 40,000.00
13
03 April 2014 Meterai Rp. 6,000.00
14
03 April 2014 Redaksi Rp. 5,000.00
15
23 April 2014 Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan/Iklan Rp. 8,500.00
16
29 April 2014 Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan/Iklan Rp. 8,500.00
17
27 Januari 2015 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 246,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut