www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila Tahun 2018 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 318/SEK/KS.00/05/2018  tanggal 30 Mei 2018 perihal Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2018, pada hari Jumat, tanggal 01 Juni 2018... Lebih lanjut
Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018 Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 289/SEK/KS.00/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke 110 Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 21 Mei... Lebih lanjut
PENENTUAN JAM KERJA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN, BUKA PUASA BERSAMA DAN KETENTUAN MENGENAI CUTI SEBELUM/SESUDAH LEBARAN Pada hari Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 14.00 WIB-15.30 WIB diadakan Rapat Bulanan bertempat di gedung PTUN Palangka Raya dengan pembahasan tentang Penentuan Jam Kerja Menyambut Bulan Ramadhan, Buka Puasa Bersama dan Ketentuan... Lebih lanjut
RAPAT PEMBAHASAN DARI KELOMPOK KERJA AKREDITASI PTUN PALANGKA RAYA Pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 pukul 14.00 WIB diadakan rapat pembahasan dari kelompok kerja akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk membahas tentang pencapaian kerja dan hasil akreditasi penjaminan... Lebih lanjut
KUNJUNGAN DARI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sedang berlangsung acara persidangan perkara No. 8/G/2018/PTUN.PLK dengan agenda sidang Replik antara... Lebih lanjut
Kerja Bakti dalam rangka “Jum’at Bersih Kantor” di PTUN Palangka Raya Jumat 20 April 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam bentuk kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan ruangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Kegiatan... Lebih lanjut
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 48 TAHUN 2016 Pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilaksanakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:22/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:08 Juli 2013
Penggugat:DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng diwakili H. DARWAN ALI
DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. Kalteng H. BANDA HERMAWAN
Tergugat:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
SUDARSONO, SH
YULHAIDIR
Jenis Perkara:PEMILUKADA
Ringkasan Gugatan:Posita :
Bahwa Para Penggugat adalah Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimanan Tengah yang merupakan dua partai politik pendukung / Pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH ; Bahwa sebagai realisasi dukungan atau pengusungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kebupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH maka Para Penggugat selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan pasangan calon sebagaimana Surat pencalonan Nomor : 001/GAB-Parpol/SRY/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 dan Surat Pernyataan, Kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 08 Januari 2013 ; Bahwa setelah masuknya dukungan Para Penggugat untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH pada pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Tengah kepada Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 maka Tergugat telah mengeluarkan Keputusan yaitu “ SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 .—dan mengeluarkan Keputusan NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013. yang secara keseluruhan mengikuti pasangan calon sebagai berikut : Nomor urut 1 SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR dan Nomor urut 2 H. AHMAD RUSWANDI DAN H. SUTRISNO,SH kedua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati tersebut merupakan pasangan yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 hanya dua pasangan calon yang memenuhi syarat sebagimana dalam Keputusan Tergugat yakni calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR berasal dari Perseorangan (independen) , sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.AHMAD RUSWANDI dan H SUTRISNO.SH yang didukung oleh Para Penggugat merupakan gabungan/koalisi Partai politik sebagai Pengusung / Pendukung ; Bahwa sesuai dengan jadwal KPU Kabupaten Seruyan dalam hal ini Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 maka telah dilaksanakanlah Pemungutan suara / Pencoblosan pada hari Kamis tanggal 4 April 2013, dan rekapitulasi suara pada hari Minggu tanggal 7 April 2013 serta Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Seruyan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 17/kpts/KPU-Kab.020.435852/2013, yang mana hasil perolehan suara dari pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Pasangan calon Nomor Urut 1 SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR memperoleh suara 42.226 dan pasangan calon Nomor Urut 2 H. AHMAD RUSWANDI dan SUTRISNO,SH memperoleh suara 36.478 ; Bahwa setelah hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Tergugat , calon pasangan yang didukung oleh Para Penggugat yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan SUTRISNO,SH telah melakukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta dengan Register Nomor Perkara 35/PHPU.D-XI/2013 ; Bahwa pasangan calon yang didukung oleh Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi RI tersebut dalam proses persidangan terungkap pada bulan April 2013 Tergugat telah meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR sebagai calon yang memenuhi syarat padahal tidak memenuhi syarat dukungan karena telah terjadi manipulasi data dukungan perseorangan (Independen) hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Seruyan yang terungkap dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut ; Bahwa setelah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang diusung oleh Para Penggugat yakni H. AHMAD RUSWANDI dan SUTRISNO.SH menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 35/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 8 Mei 2013 dari Panitera Mahkamah Konstitusi yang kemudian putusan Mahkamah Konsitusi tersebut disampaikan kepada Para Penggugat oleh calon Bupati H. AHMAD RUSWANDI pada tanggal 23 Mei 2013, kemudian Para Penggugat setelah membaca dan mengamati isi putusan Mahkamah Konsitusi tersebut ternyata dan terungkap dipersidangan Mahkamah Konstitusi Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Kabupaten Seruyan Tahun 2013 dari perseorangan (Independen) atas nama SUDARSONO, SH dan YUL HAIDIR adanya cacat hukum dalam dukungan pencalonannya karena terjadi adanya manipulasi data pasangan Independen yang hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat sebagaimana terungkap dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi dan Verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dukungan pasangan perseorangan (Independen) yang tidak dilakukan sebagaimana dalam aturan hukum dan verifikasi faktual tidak dilakukan secara maksimal atau sebagian saja oleh PPS, padahal wajib dilakukan secara keseluruhan Verifikasi faktual tersebut, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan (Independen) SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 yang memenuhi Syarat adalah Cacat Hukum bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; Bahwa berdasarkan Keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Seruyan tanggal 03 Mei 2013 di Persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHPU D.XI/2013 halaman 105 s/d 107, Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual maka pasangan Calon perseorangan (Independen) oleh PPS tidak bisa dilakukan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Seruyan karena Anggota Panswaslu Kabupaten Seruyan baru dilantik tanggal 28 Januari 2013 jadi Verifikasi Administrasi dan Faktual yang dilakukan PPS telah tidak ada Pengawasan oleh Panwaslu Seruyan ini membuktikan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual calon perseorangan penuh dengan Pelanggaran dan cacat Hukum karena tidak adanya pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Seruyan tersebut. Panwaslu Kabupaten Seruyan bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Seruyan Nomor : 07/Panwaslu-Sry/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, perihal Mohon Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Model B1-KWK KPU Perseorangan. Dokumen tidak diberikan oleh KPU Kabupaten Seruyan dengan alasan tidak ada biaya untuk penggandaan dan sampai sekarang dokumen tidak pernah diberikan. Hal tersebut menunjukkan Tergugat telah melanggar Asas Transparan, Asas Kejujuran, Asas Keadilan, dan kepastian Hukum sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Seruyan ; Bahwa untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum maka adalah beralasan hukum bila Para Penggugat mengajukan gugatan hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mana secara formal Para Penggugat mengetahui objek gugatan tersebut merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 23 Mei 2013 yang diserahkan langsung oleh calon yang diusung Para Penggugat yakni H. AHMAD RISWANDI di sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Kabupaten Seruyan dan di sekretariat Partai Demoktrat Kabupaten Seruyan, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari untuk mengajukan gugatan hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tanggal 13 Juli 1991 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyebutkan seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat selaku Pengusung / Pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan SUTRISNO, SH dengan demikian cukup beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal dan tidak sah ; Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 , oleh Tergugat yang mana Para Penggugat baru mengetahuinya adanya permasalahan cacat hukum dukungan terhadap calon Perseorangan (Independen) setelah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 35/PHPU.D.XI/2013 tanggal 8 Mei 2013 tersebut ternyata Tergugat meloloskan pasangan calon perseorangan (Independen) yang tidak memenuhi syarat dukungan karena diperoleh dengan cara memanipulasi data dukungan perseorangan (Independen) yang hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan yakni : Di Kecamatan Danau Salak Seluluk dari jumlah dukungan persyaratan perseorangan yang diajukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 terdapat fakta bahwa sebesar 1.915 dukungan yang diperoleh dengan cara mengggandakan/menscan arsip E-KTP di Kecamatan untuk dimasukan kedalam dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kecamatan Danau Seluluk ; Di Kecamatan Seruyan Hulu dari jumlah dukungan persyaratan perseorangan yang diajukan oleh pasangan Calon Nomor urut 1 terdapat fakta bahwa sebesar 450 dukungan yang diperoleh dengan cara menggandakan /menscan arsip E-KTP dikantor Kecamatan untuk dimasukan kedalam pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh oknum pegawai Kecamatan Seruyan Hulu ; Di Kecamatan Batu Ampar, dukungan pasangan perseorangan di Desa Sahabu yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan sebanyak 568 dukungan yang dimasukkan ke KPU Kabupaten Seruyan di temukan fakta bahwa sebanyak 568 dukungan tersebut sudah dinyatakan oleh PPS Desa Sahabu tidak memenuhi Syarat karena memang nama-nama yang terdapat dalam daftar dukungan pasangan perseorangan tidak ada yang mendukung karena mereka tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 tetapi atas desakan dari Calon Wakil Bupati pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama YULHAIDIR maka kemudian PPS Desa Sahabu melakukan Verifikasi ulang dan mendapatkan jumlah 29 dukungan dari 568 dukungan yang awalnya menyatakan tidak mendukung ; Di Kecamatan Danau Seluluk, Danau Sembuluh, Hanau menyebarkan Syarat pernyataan yang berisi janji apabila menjadi Bupati terpilih maka akan dijanjikan diberi kebun Plasma dengan syarat mau mengisi data pribadi ke dalam formulir yang sudah disediakan dan diminta KTP asli atau fotocopy KTP ; Meminta fotocopy KTP maupun Kartu Keluarga kepada masyarakat terutama kepada penduduk diwilayah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima Plasma bukan permintaan untuk dukungan pasangan calon perseorangan ; Bahwa atas permasalahan tersebut jelas telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkaranya Nomor : 35/PHPU.D-XI/2013 halaman 140 sebagai berikut : “Bahkan jika pada waktu penetapan calon perseorangan peserta Pilkada Kabupaten Seruyan terdapat masalah-masalah sebagaimana disebut Pemohon dalam permohonannya kepada Mahkamah, seharusnya Pemohon menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya sejak penetapan dilaksanakan. Pemohon dapat melaporkan indikasi kecurangan itu kepada pengawas Pemilu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada , Jika pemohon tetap merasa keberatan dengan penetapan pihak terkait sebagai peserta pemilu Kepala daerah Kabupaten Seruyan, Pemohon dapat mengajukan Pembatalan keputusan itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun fakta hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon “ ; Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut Para Penggugat dapat mengajukan keberatan atas pelanggaran Pemilukada Kabupaten Seruyan oleh Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Tergugat dalam hal ini telah berlaku tidak melaksanakan Asas adil, jujur, transparan dan akuntabilitas, hal tersebut jelas bertentangan dengan perundangan undangan yang mana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena akibatnya calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO, SH yang telah memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 berhadapan dengan calon perseorangan (Independen) SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR yang mana telah cacat hukum karena adanya memanipulasi data dukungan sebagai calon perseorangan (Independen) yang jelas bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya terhadap calon perseorangan (Independen) tersebut, hal tersebut berakibat Para Penggugat dirugikan karena calon yang Para Penggugat usung/dukung berhadapan dengan calon yang tidak sah karena cacat hukum dalam dukungan pencalonan perseorangan ; Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013, setelah Para Penggugat teliti dan pelajari ternyata objek Gugatan tersebut terdapat cacat hukum karena bertentangan dengan : Pedoman Tehnis Tata Cara Penelitian Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 pada angka IV Verifikasi dan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten pada angka 2 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b ,c ,d g, j ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 huruf b,c,g,j . dan Pasal 10 ayat 4 b ; PP Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 6, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005, dan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005, serta PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 ; Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka sangat jelas surat keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governement) juga melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 53 ayat 2 huruf a berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan Peraturan perundangan yang berlaku “, yaitu bertentangan dengan : Pedoman Tehnis Tata Cara Penelitian Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 pada angka IV Verifikasi dan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten pada angka 2, Tergugat dengan sengaja meloloskan pasangan calon perseorangan (Independen) yang tidak memenuhi syarat dukungannya dan yang telah cacat hukum sejak semula dengan cara memanipulasi data dukungan perseorangan yang hampir seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan dengan cara : 15.1.a Menyalin KTP warga yang berdomisili di Kecamatan Danau Seluluk yang belum dibagikan yang dilakukan oknum pegawai Kecamatan tanpa Sepengetahuan dan persetujuan pemilik KTP ; 15.1.b Menyebarkan Surat Pernyataan Untuk menarik dukungan perseorangan yang berisi janji apabila menjadi Bupati Terpilih maka akan dijanjikan akan diberikan kebun Plasma dengan syarat mau mengisi data pribadi ke dalam formulir yang sudah disediakan dan diminta KTP asli atau fotocopy KTP ; 15.1.c Meminta fotocopy KTP maupun Kartu Keluarga kepada Masyarakat terutama kepada Penduduk di wilayah perkebunan dengan alasan untuk data penduduk yang akan menerima Plasma bukan permintaan untuk dukungan pasangan calon perseorangan ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b ,c ,d g, j., berbunyi “ Penyelenggara Pemilihan Umum Berpedoman Pada Asas jujur, Asas adil, Asas kepastian hukum. Asas keterbukaan, Asas Akuntabilitas, ternyata Tergugat selaku penyelenggara pemilukada Kabupaten Seruyan dengan sengaja meloloskan calon Independen yang tidak memenuhi syarat dukungan karena berdasarkan fakta-fakta telah terjadi memanipulasi data dukungan perseorangan yang hampir di seluruh kecamatan Kabupaten Seruyan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat di kwalifikasi sebagai perbuatan tidak menjalankan Asas jujur, Asas adil, Asas Kepastian Hukum , Asas Keterbukaan dan asas Akuntabilitas data tersebut dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 huruf b,c,g,j . Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Asas jujur, Asas adil. Asas keterbukaan dan Akuntabilitas , ternyata Tergugat dalam membuat keputusan tata Usaha Negara dengan sengaja meloloskan calon Independen yang tidak memenuhi syarat dukungan karena berdasarkan fakta-fakta telah terjadi memanipulasi data dukungan perseorangan yang hampir diseluruh Kecamatan, Kabupaten Seruyan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan tidak menjalankan Asas jujur, Asas adil, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas data tersebut dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; Sedangkan Pasal 10 ayat 4 b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berbunyi memperlakukan peserta Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara, ternyata Tergugat telah meloloskan calon perseorangan (Independen) padahal calon perseorangan tersebut terdapat adanya manipulasi data dukungan perseorangan yang hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan, dengan diloloskannya calon perseorangan (Independen) yang jelas jelas cacat hukum dukungannya dalam hal ini Tergugat telah tidak berlaku adil dan setara karena dapat merugikan calon yang diusung Para Penggugat yang benar – benar calon memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 6 berbunyi “Tanggung jawab KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah memperlakukan pasangan secara adil dan setara ternyata Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, pada hal calon Perseorangan (Independen) telah melakukan manipulasi data dukungan perseorangan yang hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan, dengan diloloskannya calon perseorangan (Indenpenden) yang jelas jelas cacat hukum dukungannya dalam hal ini Tergugat telah tidak berlaku adil dan setara karena dapat merugikan calon yang diusung Para Penggugat yang benar-benar calon memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu, Asas Kepastian Hukum , Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas , adalah Tergugat telah tidak Transparan dalam melakukan verifikasi calon perseorangan (Independen) padahal fakta dan kenyataan calon Perseorangan telah melakukan manipulasi data dukungan calon yang terjadi hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan, juga karena adanya cacat hukum calon perseorangan (Independen) dalam data dukungannya seharusnya digugurkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, kenyataannya oleh Tergugat diloloskan hal tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dan ternyata juga Tergugat tidak menempatkan diri sebagai penyelenggara Pemilukada Lembaga yang Independen yang tidak memihak salah satu pihak , ternyata Tergugat sengaja meloloskan calon perseorangan ( Independen) sebagai calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Seruyan, perbuatan Tergugat tersebut sebagai Pelanggaran Asas Proporsionalitas serta Tergugat dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat dan tidak didukung dengan fakta dan data akurat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum padahal calon perseorangan telah cacat hukum dalam dukungan calonnya karena data tersebut telah terjadi adanya memanipulasi data dukungan, Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Asas akuntabilitas ; Bahwa untuk menunggu sementara waktu atas proses Putusan Akhir di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mungkin waktu cukup lama Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013, untuk sementara dapat ditangguhkan tahapan selanjutnya yaitu Pelaksanaan Pelantikan, Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan 2013 atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap ;
Petitum :
DALAM PENANGGUHAN : Menunda / menangguhkan tahapan selanjutnya pelaksanaan pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Berjanji Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR, karena Para Penggugat berkepentingan selaku pengusung / pendukung pada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2013 atas nama H AHMAD RUSWANDI dan H SUTRISNO, SH telah dirugikan karena calon perseorangan (Independen) atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR tersebut jelas-jelas telah cacat hukum dalam dukungannya dan adanya memanipulasi data dukungan sebagai calon perseorangan (Independen) yang dengan sengaja telah diloloskan oleh Tergugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Seruyan Tahun 2013 sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - Karena pelaksanaan Pelantikan dan pengucapan Sumpah / Janji pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan terpilih atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR, pada tanggal 20 Juli 2013 sedangkan Para Penggugat merasa berkepentingan karena calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada Kabupaten Seruyan atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH adalah yang sah dan memenuhi syarat , sedangkan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR dari perseorangan (Independen) ternyata telah terjadi memanipulasi data dukungan sehingga dukungan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan (Independen) tersebut telah cacat hukum ; Bahwa kerugian Para Penggugat sebagai pengusung / pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada Kabupaten Seruyan atas nama H. AHMAD RUSWANDI dan H. SUTRISNO,SH yang sah dan memenuhi syarat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Calon perseorangan (Independen) atas nama SUDARSONO,SH dan YULHAIDIR adalah cacat hukum karena dukungan sebagai calon Independen telah terjadi memanipulasi data sehingga akibatnya dalam pemungutan suara dikalahkan padahal calon Independen tersebut cacat hukum dukungannya sebagai calon, hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat ; Sampai adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA : I. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; II. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupatren Seruyan Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 , sepanjang atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR ; III. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 sepanjang atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati SUDARSONO, SH dan YULHAIDIR ; IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:27 Agustus 2013
Tanggal Minutasi:10 September 2013

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH Hakim Ketua 08 Juli 2013
02
MARTA SATRIA PUTRA, SH., MH Hakim Anggota 08 Juli 2013
03
ERNA DWI SAFITRI, SH Hakim Anggota 08 Juli 2013

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
BOBY CAHYADI, SH 08 Juli 2013

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 500,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
08 Juli 2013 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
10 Juli 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 7,000.00
03
10 Juli 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 9,000.00
04
10 Juli 2013 Biaya Proses Rp. 120,000.00
05
17 Juli 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 9,000.00
06
16 Agustus 2013 Biaya Juru Sumpah Rp. 55,000.00
07
27 Agustus 2013 Meterai Rp. 6,000.00
08
27 Agustus 2013 Redaksi Rp. 5,000.00
09
04 Februari 2015 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 259,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut