www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN FEBRUARY 2018 Pada hari Jumat, tanggal 2 Febuari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama Sebagai salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini dipandu oleh Instruktur Senam... Lebih lanjut
RAPAT BULANAN   Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB diadakan Rapat Bulanan dengan pembahasan tentang  Matrik Penilaian Akreditasi. Rapat bulanan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha... Lebih lanjut
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN JANUARI 2018 Pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama yang nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini... Lebih lanjut
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA 2018 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, pada hari Senin, 15 Januari 2018  Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Utama... Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melantik dan mengambil sumpah Jabatan sdr. EDI FIRMANSYAH,SH.,MH sebagai Wakil Ketua PTUN Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018  bertempat... Lebih lanjut
ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA DAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PTUN PALANGKA RAYA Pada Hari Selasa, 05 Desember 2017 Pukul 13.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan... Lebih lanjut
SOSIALISASI E-SKUM DAN AUDIO TEST RECORDING (ATR) SERTA SOSIALISASI BINWAS DI LOMBOK Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 Pukul 08.30 WIB – 11.00 WIB bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:15/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:10 Juni 2013
Penggugat:DARMAN
Tergugat:BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
Jenis Perkara:PEMILUKADA
Ringkasan Gugatan:Posita :
Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, salah satu calon Kepala Desa Bantian Nomor Urut 2 (dua) dari 2 (dua) pasangan calon yang berlaga dalam Pemilihan Kepala Desa Bantian, Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam pelaksanaannya bermasalah berhak atas pemenuhan rasa keadilan yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Bahwa berdasarkan keputusan TERGUGAT, Bupati Kotawaringin Timur di Sampit, SK Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi, PENGGUGAT sangat dirugikan haknya sebagai calon Kepala Desa Bantian Nomor urut 2 (dua). Bahwa atas surat keputusan atau penetapan tertulis dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat dirugikan karena : PENGGUGAT adalah calon kepala Desa Bantian Nomor Urut 2 (dua) yang ikut berlaga didalam Pemilihan Kepala Desa Bantian telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. TERGUGAT tidak menjalankan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa pasal 28 ayat (1) “ Pengangkatan calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berkas persyaratan calon terpilih, untuk memperoleh pengesahan.” Jo Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa, Pasal 58 berbunyi “ Hasil Pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara. “, Pasal 59 ayat (1) berbunyi Badan Permusyawaratan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 58., Pasal 59 ayat (2) berbunyi Keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 6 (enam) hari sejak ditetapkan. Bahwa Panitia Pelaksana PILKADES Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut tidak menyampaikan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara kepada BPD melainkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/PAN-PILKADES/DS-BTN/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 atas nama sdr. AHMADI dan menyatakan Sdr. AHMADI didiskualifikasi/dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantian juga tidak ada membuat Surat Penetapan Calon Terpilih berdasarkan laporan Panitia Pelaksana PILKADES melainkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/BPD/DS-BTN/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Urut Nomor 1 atas nama Sdr. AHMADI dan menyatakan Sdr. AHMADI didiskualifikasi/dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012. Bahwa untuk mengungkap adanya Pelanggaran dan Kecurangan dalam PILKADES Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantian dan Panitia Pelaksana PILKADES Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 01/BPD/DS-BTN/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 atas nama Sdr. AHMADI dan menyatakan sdr. AHMADI didiskualifikasi/dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012 dan menetapkan Sdr. DARMAN (Calon Nomor Urut 2) sebagai Pemenang dan berhak dilantik sebagai Kepala Desa Bantian periode 2012 – 2018. Bahwa ada 182 (Seratus delapan puluh dua) orang warga masyarakat Desa Bantian yang menolak Hasil Pemilihan Kepala Desa Bantian yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 dengan membuat surat pernyataan penolakan karena ditemukannya pelanggaran dan kecurangan dan meminta TERGUGAT untuk tidak mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa Bantian, membatalkan hasil pemilihan kepala desa Bantian yang memenangkan Sdr. AHMADI dan menetapkan Sdr. DARMAN sebagai Kepala Desa yang sah. Bahwa puncak penolakan warga masyarakat atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Bantian yang sarat dengan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Sdr. Ahmadi dan Tim suksesnya (calon nomor urut 1) adalah dengan tidak mendapat tanggapan yang berarti dari Camat Pulau Hanaut dan TERGUGAT dan pada akhirnya warga masyarakat membawa permasalahan aquo ke DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dan dihasilkanlah Rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang juga tidak digubris oleh TERGUGAT. Bahwa jelas sekali TERGUGAT juga tidak melaksanakan Asas-asas umum Pemerintahan yang layak yaitu asas berbuat sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) c UU No 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.” Bahwa TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan dengan cara tidak mendengar keberatan pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepentingan PENGGUGAT, Fakta-fakta tidak diperiksa dengan cermat, tidak memeperdulikan permasalahan yang terjadi. Bahwa oleh karena Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 182 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Desa pasal 28 ayat (1), Jo Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa, Pasal 58 berbunyi “ Hasil Pemungutan dan penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, paling lambat 2 (dua) hari setelah penghitungan suara. “, Pasal 59 ayat (1) berbunyi Badan Permusyawaratan Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon terpilih sebagai Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 58., Pasal 59 ayat (2) berbunyi Keputusan BPD tentang penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 6 (enam) hari sejak ditetapkan, tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan asas umum Pemerintahan yang baik dan benar maka PENGGUGAT menuntut TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut baru diketahui PENGGUGAT pada tanggal 16 Mei 2013 saat pelantikan Kepala Desa Bantian Periode 2013 -2018 di Desa Kabuau Kecematan Parenggean sehingga Gugatan PENGGUGAT ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986.
Petitum :
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi . Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/9/HUK-APDUM/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Bantian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Bantian Kecamatan Pulau Hanaut sepanjang atas nama Ahmadi. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:19 September 2013
Tanggal Minutasi:03 Oktober 2013

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
SRI SETYOWATI, SH., MH Hakim Ketua 13 Juni 2013
02
ALPONTERI SAGALA, SH Hakim Anggota 13 Juni 2013
03
RIKI YUDIANDI, SH., MH Hakim Anggota 13 Juni 2013

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
RUSMINI SIAGIAN, SH 13 Juni 2013

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 500,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
11 Juni 2013 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
14 Juni 2013 Biaya Proses Rp. 120,000.00
03
17 Juni 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 5,500.00
04
17 Juni 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
05
25 Juni 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
06
25 Juni 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
07
04 Juli 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 5,500.00
08
04 Juli 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 5,500.00
09
06 September 2013 Biaya Juru Sumpah Rp. 15,000.00
10
19 September 2013 Meterai Rp. 6,000.00
11
19 September 2013 Redaksi Rp. 5,000.00
12
13 Mei 2015 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 291,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut