www.ptun-palangkaraya.go.id - Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN FEBRUARY 2018 Pada hari Jumat, tanggal 2 Febuari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama Sebagai salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini dipandu oleh Instruktur Senam... Lebih lanjut
RAPAT BULANAN   Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB diadakan Rapat Bulanan dengan pembahasan tentang  Matrik Penilaian Akreditasi. Rapat bulanan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha... Lebih lanjut
SENAM PAGI BERSAMA DI BULAN JANUARI 2018 Pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 Pukul 07.00 WIB dilaksanakan Senam Pagi Bersama yang nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu agenda rutin di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Senam pagi ini... Lebih lanjut
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA 2018 Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, pada hari Senin, 15 Januari 2018  Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Utama... Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PTUN Palangka Raya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melantik dan mengambil sumpah Jabatan sdr. EDI FIRMANSYAH,SH.,MH sebagai Wakil Ketua PTUN Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018  bertempat... Lebih lanjut
ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA DAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PTUN PALANGKA RAYA Pada Hari Selasa, 05 Desember 2017 Pukul 13.00 WIB Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan... Lebih lanjut
SOSIALISASI E-SKUM DAN AUDIO TEST RECORDING (ATR) SERTA SOSIALISASI BINWAS DI LOMBOK Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan pada hari Jumat, 03 Nopember 2017 Pukul 08.30 WIB – 11.00 WIB bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara... Lebih lanjut


KEMBALI

DETAIL INFORMASI PERKARA

Nomor Perkara:12/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal Pendaftaran:25 April 2013
Penggugat:REAL KENANG, S.Th
Tergugat:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jenis Perkara:Kepegawaian
Ringkasan Gugatan:Posita :
Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka (3) UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) UURI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata”. Bahwa dari pengertian keputusan tata usaha negara aquo mengandung beberapa unsur sebagai berikut : Bentuk Tertulis ; Suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara disyaratkan tertulis, bukan menunjuk kepada bentuk format (formaliteiten) seperti pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, tetapi kepada isi (materi) yang menunjuk kepada hubungan hukum. Oleh karena itu, “memo” atau “nota” tertulis, asalkan maksudnya jelas dan terang, sudah dianggap memenuhi syarat keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ; Materi Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; Tugas administrasi Negara melaksanakan penyelenggaraan atau pelayanan public di berbagai bidang untuk pembangunan sehingga administrasi Negara melakukan perbuatan-perbuatan, yang berwujud ketetapan-ketetapan . Berkaitan dengan perbuatan penetapan tersebut sering melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga merupakan pelanggaran hak serta serta kewajiban azasi manusia ; Dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Keputusan tata usaha negara merupakan hasil perbuatan administrasi Negara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maupun badan usaha milik Negara ; Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang Berlaku ; Bahwa badan atau pejabat tata usaha Negara mengambil tindakan hukum dan selanjutnya mengeluarkan keputusan tata usaha Negara, maka harus dilandasi atau bersumber pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; Bersifat Individual, Kongkret, dan Final ; 1). Bersifat kongkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujut tertentu atau dapat ditentukan ; 2). Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju ; 3). Bersifat Final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; - Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa keputusan tata usaha Negara yang tertuju kepada orang atau badan hukum perdata tertentu harus menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karenanya penetapan tertulis selalu menimbulkan akibat hukum ; Berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, sangat jelas bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada seperti diatur dalam pasal 1 angka (3) UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) UURI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; TENGGANG WAKTU ; “Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013,” di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” ; Dengan demikian oleh karena penggugat menerima surat aquo pada tanggal 05 Pebruari 2013 dapat dianggap sejak saat itu penggugat menerima surat aquo, maka gugatan penggugat dalam perkara a quo, memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Adapun kronologis penyerahan surat keputusan aquo adalah sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 sekira pukul 6.45 WIB, sebelum apel pagi Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Drs. Misbah MPd masuk keruangan Pengawas bertemu dengan Herdeman.S.PAK dan menanyakan penggugat (Real Kenang, S.Th) untuk datang ke ruangannya ; Bahwa selanjutnya penggugat bersama rekan Herdeman, S.PAK menghadap Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Drs. Misbah, MPd disuruh duduk dan langsung diserahkan sebuah amplop surat dinas yang masih tertutup kepada masing-masing kami berdua ; Bahwa penggugat dan rekan Herdeman, S.PAK sangat penasaran ingin tahu apa isi surat dimaksud dan langsung dibuka saat itu juga dihadapan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, ternyata surat itu berisi surat Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013”. Disamping itu rekan saya Herdeman, S.PAK, juga memperoleh nasip yang sama dengan penggugat ; Bahwa penggugat dan rekan saya Herdeman, S.PAK pada sat itu juga bertanya kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, mengapa sampai terjadi begini dan bagaimana prosedurnya sampai terjadi mutasi dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013”. Apakah ini merupakan hukuman bagi kami dan apakah sudah melalui prosedur yang berlaku ? ; Bahwa selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Drs. Misbah, MPd menjawab bahwa kebijakan mutasi ini bukan dari Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, tetapi usulan secara lisan oleh Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Sudjito S. Silay, SH sesudah itu disusul dengan sebuah memo/nota tulis tangan tertanggal 4 Januari 2013 ; Bahwa selanjutnya penggugat bersama rekan Herdeman, S.PAK menanyakan kembali kepada Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Sudjito S. Silay mengapa sampai terjadi mutasi dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” ? ; Bahwa Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atasan kamu berdua di Kementerian Agama Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah menjawab dengan bersumpah “demi Tuhan saya tidak pernah mengusulkan untuk memutasikan kamu berdua”. Itu kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya ; Bahwa selanjut penggugat bersama rekan Herdeman, S.PAK kembali menghadap Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Drs. Misbah, M.Pd untuk menanyakan apa alasan sebenarnya sampai terjadi mutasi dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” ? ; Bahwa selanjutnya PENGUGAT bersama rekan Herdeman,S.PAK menanyakan dengan Kepala Bidang Bimas Kristen Provinsi Kalimantan Tengah Sudjito S.Silay,SH alasan mutasi yang dijawab karena tidak kreatif dan tidak pernah melaksanakan tugas ke Sekolah ; Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya menjawab memang benar ini merupakan kebijakan Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Sudjito S. Silay, SH, lalu ditunjukkan bukti memo/nota tulis tangan Sudjito S. Silay, SH tentang usul mutasi dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” atas nama Penggugat Real Kenang, S.Th. dan rekan Herdeman, S.PAK ; Bahwa selanjutnya penggugat bersama rekan Herdeman, S.PAK datang lagi menghadap Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Sudjito S. Silay, SH serta memperlihatkan foto copy memo/nota tulis tangannya sendiri . Dijawab oleh yang bersangkutan “saya tidak ingat lagi” ; Bahwa Penggugat bersama rekan Herdeman, S.PAK tanggal 25 Pebruari 2013 menghadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan dihadiri oleh para Kepala Bidang/Bagian lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya Kepala Bidang Bimas Kristen Sudjito S. Silay,SH Riduansyahrani, M.Si. (Kabid), Drs. Baihaqi, M.AP, (Ka.KemenagKota), Drs. Misbah, M.Pd, (Ka.TUKota), Drs. Ardiansyah (KetuaPokjawasKota), Drs. Abd. Rahman (Ka.TUProv.), Rusmelae (Ka.Kep.Prov.), Pdt. Mimi,S.PAK, Pdt. Marice, Lince (kasi). Dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Drs. H. Djawahir Tantowi, MM memberi arahan antara lain kepada Kepala Bidang Bimas Kristen agar masalah Penggugat dibuat telaahan dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun kenyataannya arahan tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan ; Bahwa oleh karena penggugat menerima surat aquo pada tanggal 05 Pebruari 2013 dapat dianggap sejak saat itu penggugat menerima surat aquo, maka gugatan penggugat dalam perkara a quo, memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; Bahwa dengan demikian gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang; KEPENTINGAN PENGGUGAT TERHADAP OBJEK SENGKETA ; Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikemukakan duduk perkaranya sebagai berikut : Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak taggal 27 Juli 1991, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: Kep-110/125.A3/C.1991/2, tanggal 27 Juli 1991 dengan Golongan Ruang Pengatur Muda TK.I (II/b) sebagai guru SMTP pada SMP-1 Tumbang Manjul Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ; Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai guru SMP Negeri I Tumbang Manjul, yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : Kep.1575/125.A3/C.1992/3 tanggal 25 Mei 1992 dengan Golongan Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan terakhir dengan Surat Keputusan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B. II/3/03687 tanggal 2 April 2012 diangkat dengan Pangkat/Golongan Penata TK.I (III/d) dengan Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya ; Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2007 diangkat sebagai Pengawas Agama Kristen TK. SD Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya, dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.15.1/1-b/KP.07.6/832/2207 tanggal 20 September 2007 ; Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013”di ruangan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya ; Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan atas SURAT KEPUTUSAN a quo, dan telah mengajukan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta pada tanggal 06 April 2013 dan sampai gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan belum mendapat tanggapan ; Bahwa PENGGUGAT tanggal 25 Pebruari 2013 telah mengirim Surat Kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta, perihal peninjauan kembali memo/nota tulis tangan Kebijakan Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar penerbitan SK Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” ; Bahwa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI telah mengirim Surat Nomor : Set.III/KP.07.6/198/2013, tanggal 18 Maret 2013 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Klarifikasi Mutasi Jabatan an. Real Kenang dkk, namun tidak ada tindak lanjutnya ; Bahwa Penggugat keberatan dan telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 Pebruari 2013 Tentang Pembatalan SK Pengawas Menjadi Guru, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” adalah hanya berdasarkan Catatan Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013 ; Terjadi Penurunan pangkat/golongan dan jabatan yaitu, Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya dengan pangkat/golongan Penata Tk.I (III/d) menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dengan pangkat/golongan Penata (III/c) adalah termasuk kategori Hukuman Disiplin Berat ; Kepentingan nyata berkurangnya penghasilan dari pengawas dengan tunjangan sebesar Rp.406.000,- menjadi guru biasa dengan tunjangan Rp.327.000,- ; Penggugat tidak pernah dihukum pidana ; Penggugat tidak pernah dihukum melanggar disiplin pegawai negeri sipil ; Penggugat tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) terakhir, Baik ; Bahwa menurut hemat Penggugat Penurunan pangkat/golongan dan jabatan yaitu dari Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya dengan pangkat/golongan Penata Tk.I (III/d) menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dengan pangkat/golongan Penata (III/c) adalah Pelanggaran Disiplin Berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf c juncto pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010,Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Bahwa menurut hemat Penggugat “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013”, adalah salah satu bentuk penghukuman dan tidak prosedural/formal, bertentangan dengan Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin, yang diatur dalam pasal 23, 24,25,26,27,28,29,30 dan 31, Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor ; 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terurai sebagai berikut : Pasal 23 ; PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ; Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ; Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ; Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan ; Pasal 24 ; Sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ; Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ; Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ; pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan ; Pasal 25 ; Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ; Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lainya yang ditunjuk ; Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; Pasal 26 ; Apabila diperlukan, atasan langsug, Tim Pemeriksa atau pejabat berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain ; Pasal 27 ; Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakuka pelanggaran disiplin dan kemugkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan semetara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa ; Pembebasan sementara dari tugas jabatanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin ; PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi ; Pasal 28 ; Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ; Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menanda tangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar menjatuhkan hukuman disiplin ; PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; Pasal 29 ; Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin ; Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan ; Pasal 30 ; PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhkan hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan ; PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan ; PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin ; Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat Pembina kepegawaian instansi induknya beserta berita acara pemeriksaan ; Pasal 31 ; Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ; Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait ; Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan ; Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan ; Bahwa disamping itu perbuatan tergugat bertentangan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) b, Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : 1). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; 2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; Bahwa menurut Penggugat, merasa belum pernah dihukum penjara (pelanggaran pidana), tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan tidak pernah diperiksa menurut tata cara yang diatur dalam pasal 23,24,25,26,26,27,28,29, dan 30, Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti telah terurai dalam point angka 10 (sepuluh) gugatan ; Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal dengan menghadap para pejabat dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah maupun para pejabat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, baik secara langsung/lisan maupun tertulis, namun semuanya tidak mendapatkan hasil ; Bahwa untuk selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 25 April 2013, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Palangka Raya untuk berjuang mendapatkan hak dan keadilan ; Bahwa menurut hemat PENGGUGAT Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” adalah hanya berdasarkan memo/nota tulis tangan Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013 adalah sebagai salah satu hukuman Disiplin Berat yang diberikan kepada Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan pasal 23,24,25,26,26,27,28,29,dan 30, Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti telah terurai dalam point angka 10 (sepuluh) gugatan ; Oleh karenanya TERGUGAT tidak melaksanakan dengan cermat ketentuan perundang-undangan a quo, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGUASA (Onreghtmatige Overheidsdaad) ; Bahwa Oleh karena hal-hal yang dikemukakan dalam point angka 9,10,11,12,13 dan 14 tersebut diatas, maka menurut hemat PENGGUGAT Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” hanya berdasarkan memo/nota tulis tangan Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013, adalah” BATAL DEMI HUKUM” ; Bahwa Keputusan TERGUGAT dalam perkara a quo bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu pasal 53 ayat (2) hurup b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sbb. : Bahwa azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggara negara . Oleh karena itu perbuatan TERGUGAT yang terurai dalam point angka 9,10,11,12,13 dan 14 mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan, bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan azas Proporsionalitas, yaitu suatu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban . Ada kecendrungan TERGUGAT untuk mengutamakan haknya untuk menghukum PENGGUGAT selaku karyawan dan bawahannya, tetapi juga tidak memperhatikan hak PENGGUGAT untuk diperlakukan dengan adil, pada perbuatan yang sama seperti terurai pada point angka 9,10,11,12,13 dan 14 ; Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan azas Profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat terlihat dalam “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013”, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti diuraikan dalam point angka 9,10,11,12,13 dan 14 ; Bahwa gugatan ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum dengan bukti yang tidak terbantahkan dan diajukan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UURI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 53 ayat(2) hurup a dan b UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Petitum :
Berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” ; Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut “Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KW.21.1/1-b/Kp.07.6/166/2013, tertanggal 28 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Real Kenang, S.Th dari Jabatan Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya Menjadi Guru Agama Kristen pada SD-1 Kristen Palangka Raya dan mulai berlaku tanggal 01 Pebruari 2013” ; Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang baru, dengan mengangkat kembali PENGGUGAT pada jabatan semula sebagai Pengawas Pendidikan Agama Kristen Tingkat Dasar Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya atau setingkat dengan jabatan semula ; Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;
Status Perkara:Minutasi
Tanggal Putusan:20 Agustus 2013
Tanggal Minutasi:09 September 2013

MAJELIS HAKIM

No Nama Hakim Posisi Hakim Tanggal Penetapan
01
SRI SETYOWATI, SH., MH Hakim Ketua 08 Mei 2013
02
ALPONTERI SAGALA, SH Hakim Anggota 08 Mei 2013
03
RIKI YUDIANDI, SH., MH Hakim Anggota 08 Mei 2013

PANITERA PENGGANTI

No Nama PP Tanggal Penetapan
01
FARDHIANA RESDHIANTI M, SH 08 Mei 2013

INFORMASI BIAYA PERKARA


Panjar biaya Perkara : Rp. 500,000.00


PENGELUARAN

No Tgl Transaksi Uraian Nominal Pengeluaran
01
25 April 2013 Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30,000.00
02
30 April 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 4,500.00
03
30 April 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
04
30 April 2013 Biaya Proses Rp. 120,000.00
05
10 Mei 2013 Biaya Panggilan Penggugat/Pelawan/Terlawan Rp. 4,500.00
06
10 Mei 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
07
15 Mei 2013 Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan/Pelawan/Iklan/Radio/Pengumuman Rp. 4,500.00
08
24 Mei 2013 Biaya Panggilan Saksi Penggugat Rp. 4,500.00
09
11 Juli 2013 Biaya Panggilan Saksi Tergugat Rp. 4,500.00
10
11 Juli 2013 Biaya Panggilan Saksi Tergugat Rp. 4,500.00
11
25 Juli 2013 Sumpah Rp. 30,000.00
12
20 Agustus 2013 Redaksi Rp. 5,000.00
13
20 Agustus 2013 Meterai Rp. 6,000.00
14
02 September 2013 Pengembalian Sisa Panjar Rp. 273,000.00

AMAR PUTUSAN



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut