Surat Edaran Tentang Penulisan Nama Gelar dan Kesarjanaan Dirjen Badilmiltun
CARA MUDAH CARI INFORMASI PERKARA  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penelusuran alur perkara yang berbasis web... Lebih lanjut
Pengaduan Layanan Publik di PTUN Palangka Raya MEKANISME PENGADUAN Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, PTUN Palangka Raya terkadang tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Apabila hal ini terjadi, ketidakpuasan dan keluhan... Lebih lanjut
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!   Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi... Lebih lanjut
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Berikut ini Adalah Hak-Hak Pemohon Informasi Di Pengadilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,... Lebih lanjut
Survey Kepuasan Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Berikut ini adalah Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan dibawah ini : Formulir Survey Kepuasan Pelayanan Pengadilan Tata... Lebih lanjut


Informasi

Surat Edaran Tentang Penulisan Nama Gelar dan Kesarjanaan Dirjen Badilmiltun

Administrator | Jumat, 19 Mei 2017 - 14:45:20 WIB | dibaca: 2493 pembaca

Berikut disampaikan Surat Edaran Tentang Penulisan Nama Gelar dan Kesarjanaan Dirjen Badilmiltun Nomor 711/Djmt/SE/5/2017 yang merunjuk pada Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/219-33/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penambahan Gelar Agama dan Kesarjanaan, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala/Ketua Satuan Kerja Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengenai penulisan nama dan gelar kesarjanaan Dirjen Badilmiltun berkaitan dengan penandatanganan surat-surat yang menjadi kewenangan Dirjen Badilmiltun sebagai berikut : 

Format lama :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara

 

Mulyono, S.H., S.IP., M.H. 

Mayor Jenderal TNI 

 

Format baru : 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara 

 

Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. 

Mayor Jenderal TNI 

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh tautan berikut ini : http://www.ditjenmiltun.net/suratedaran711DjmtSE52017.pdf

(@x_cisadane)




 



SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Typography SIPP berisi tentang informasi perkara yang sedang dan sudah ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Lebih Lanjut

Pos Bantuan Hukum

Typography Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini

Lebih Lanjut

Prosedur Permohonan Informasi

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari 2 jenis : 1. Prosedur Biasa 2. Prosedur Khusus

Lebih Lanjut

Cross-platformLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra, leo sit amet auctor fermentum, risus lorem posuere tortor, in accumsan purus magna imperdiet sem. Suspendisse enim. Pellentesque facilisis aliquam enim. Maecenas facilisis molestie lectus. Sed ornare ultricies tortor. Vivamus nibh metus, faucibus quis, semper ut, dignissim id, diam.

Lebih lanjut